Close

Soal Izin yang Tumpang Tindih, Andre Rosiade Desak Menteri Investasi Koordinasi dengan Pemda

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

ADINEGORO, METRO–Dalam rapat kerja bersama Men­teri Investasi/ Kepala BKPM, Ang­gota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dari Fraksi Ge­rin­dra menyoroti sis­­tem OSS (Online Single Submission) ver­si baru yang me­nim­bul­kan ba­nyak per­soalan. Sa­lah satu­nya seperti perizinan yang tum­pang tindih dan PAD da­erah yang berpotensi ber­ku­rang.

“Saya mendapat ba­nyak keluhan dari kepala daerah terkait dengan ijin yang tumpang tindih pasca diberlakukannya OSS yang baru. Sebagai contoh, se­perti Ijin Lokasi,” ujar An­dre Rosiade yang juga ke­tua DPD Partai Gerindra Sumbar, Rabu (22/9).

 Kata Andre, izin lokasi yang diurus oleh Kemen­terian ATR (Agraria dan Tata Ruang) seringkali izin­nya keluar tanpa adanya koordinasi dengan Kepala Daerah. Contoh kasus di Kabupaten Tangerang, izin Bupati masih berlaku sam­pai 2022 tapi tiba-tiba ke­luar juga ijin baru dari Ke­menterian ATR sehing­ga tumpang tindih dan mem­bingungkan.

“Kami meminta agar Kementerian Investasi/Kepala BKPM dapat segera memperbaiki soal perizi­nan ini sehingga tidak lagi tumpang tindih,” kata ke­tua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini juga menyoroti soal pendapat PAD daerah yang berku­rang akibat diberlaku­kan­nya OSS versi baru salah satu­nya terkait dengan IMB.

“Masalah lain misal soal persetujuan bangu­nan, atau IMB (Izin Men­dirikan Bangunan). Banyak Perda yang menjadikan IMB ini sebagai PAD (Pen­dapatan Asli Daerah) tapi dengan adanya UU Cipta Ker­ja izin ini hanya menjadi persetujuan bangunan saja,­” sebut Andre.

Otomatis, kata­nya, ­sejak OSS versi lama beru­bah menjadi OSS versi ba­ru per 9 Agustus 2021 lalu karena tidak ada peraturan peralihan dile­vel daerah koordinasinya men­jadi be­ran­ta­kan. ­”Akhir­nya ter­jadi kesulitan yang dialami oleh peme­rintah daerah untuk men­sinkronkan de­ngan OSS versi yang baru karena sistemnya benar-benar berbeda dan tidak konek sama sekali. Efeknya PAD daerah berku­rang,­” jelas juru bicara Fraksi Gerindra MPR RI ini.

 Andre Rosiade men­je­las­kan, dirinya dihu­bu­ngi ­beberapa asosiasi Kepala Daerah baik Bupati mau­pun Wali Kota untuk me­nyuarakan persoalan ini ke Kementerian Investasi/Kepala BKPM. Andre ber­harap setelah rapat kerja dengan Komisi VI ini Men­teri Bahlil berkenan segera menyelesaikan persoalan ini dengan segera mengun­dang Kepala Daerah baik walikota ataupun bupati untuk berkoordinasi agar masalah ini dapat selesai.

“Bagaimanapun juga pemerintah daerah akan mendukung gerak cepat pemerintah pusat. Tentu harus bersinergi jangan sampai kita ingin perijinan cepat tetapi disisi lain PAD daerah menjadi berkurang. Ini harus disinergikan,” tutup Anggota Dewan Pem­bina Partai Gerindra ini. (r)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top