Close

Smart Card Diluncurkan, Dishub Ajak Wajib KIR Jalani Protokol Kesehatan

UKUR— Dua orang petugas UPT PKB sedang melakukan pengukuran dimensi kendaraan yang masuk KIR.

PADANG, METRO
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang meluncurkan sistem smart card untuk mempermudah masyarakat dalam uji kelayakan kendaraan (KIR).  Kepala Dishub Kota Padang Ir Dian Fakri MSP didampingi Kepala UPT PKB Muswaldi kepada POSMETRO mengatakan, sistem smart card ini merupakan program inovasi dari Kementerian Perhubungan RI dalam hal pelayanan KIR, pada 2020 ini harus terlaksana.

“Di Kota Padang, sistem smart card ini sudah mulai diterapkan pada Rabu (29/1/) untuk uji KIR angkutan umum, angkutan barang dan bus. Tapi tetap mengedepankan para ujir KIR harus melalui Protokol Kesehatan tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Padang, seperti yang dianjurkan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansyarullah,” ujar Dian Fakri, kemarin.

Dikatakan Dian Fakri, smart card ini sebagai pengganti buku KIR yang lama. Namun kita akan berlakukan bertahap dulu. Sebab pencetakannya tergantung pusat. Tujuan dari Smart Card ini adalah bertujuan untuk mempermudah wajib KIR dan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam melakukan uji KIR. Smart card ini juga dilengkapi dengan micro-prosesor yang berisi data kendaraan pemilik kartu. “Semua data-data kendaraan akan tersimpan di smart card ini,” tuturnya.

Nantinya, setelah uji KIR, pemilik kendaraan akan mendapatkan smart card, stiker dan sertifikat lulus uji. “Setiap kendaraan yang telah diuji akan ditempel sticker di bagian kaca dan bisa barcode. Dengan sistem smart card ini uji KIR kendaraan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat,” sebutnya.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa Kementerian Perhubungan RI pada 2020 ini memberlakukan uji KIR kendaraan bermotor dengan menggunakan “smart card” untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan dalam melakukan uji kelaikan kendaraan (KIR).

Untuk itu seperti imbauan Kemenhub, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk mempersiapkannya, termasuk persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi.

“Jika tempat uji KIR belum mendapatkan akreditasi dari Kementerian Perhubungan saatnya menyesuaikan. Dan alhamdulillah, UPT PKB Dishub Padang sudah meraihnya ,” ujarnya.

Masing-masing kabupaten/kota, katanya, harus meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi untuk dilengkapi.

“Apabila belum siap, tentunya kartu uji kir tersebut tidak akan didistribusikan sementara,” ujarnya.

Ia mengingatkan pemberlakuan “smart card” dalam uji kir tersebut karena sudah ada aturan menterinya sehingga harus segera diberlakukan.

Nantinya di dalam “smart card” tersebut akan terdapat data kendaraan dan identitas pemiliknya. Sepanjang tidak ada kebocoran dalam pendistribusian, kecil kemungkinan terjadi pemalsuan. “Masing-masing provinsi juga ada kode khusus sehingga dalam pendistribusiannya nanti tidak sampai keliru,” ujarnya.

Untuk kesiapan sumber daya manusia (SDM), kata dia, sedang berproses karena setiap petugas uji kir harus bersertifikasi sehingga menjadi kewajiban Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah untuk mengirimkan tim.

Sementarab itu, kepala UPT PKB Dishub Padang Muswaldi mengaku, bahwa setiap kendaraan yang masuk KIR atau pemilik dan sopir harus melalui protokol klesehatan tim Gugus Tugas Covid-19. “Tak tertutup kemungkinan, wajib KIR atau kendaraan yang masuk areal, akan membawa virus. Jadi untuk itu personel kita juga dilengkapi dengan protokol kesehatanm tim gugus tugas Covid-19,” sebut Muswaldi.

Ditambahkan Muswaldi, bahwa Kementerian Perhubungan mengganti buku uji kendaraan atau biasa disebut KIR dengan kartu pintar yang diberi nama Blue sebagai pengganti bukti uji kendaraan pada tahun 2020 untuk seluruh Indonesia. Blue adalah singkatan dari Bukti Lulus Uji Elektronik.

Penggantian tersebut untuk menghindarkan pemalsuan buku KIR yang biasa dilakukan oleh operator kendaraan. Dia menegaskan, kartu pintar itu kemungkinan tidak bisa dipalsukan. ”Nantinya kartu pintar ini akan disematkan berupa chip yang bisa mendeteksi dari data-data kendaraan yang bersangkutan, dan sebagai bukti uji bahwa kendaraan itu telah lolos dengan serangkaian uji. Karena di dalamnya ada chip yang bisa mendeteksi agar bisa dilakukan pengecekan secara berkala,” ucapnya.

Sehingga, kartu uji yang dikenal umum sebagai buku uji diganti menjadi kartu pintar. “Tanda Uji yang semula ditempel pada badan kendaraan diganti dengan stiker barcode yang ditempel pada kaca depan kendaraan,” beber Muswaldi. (ped).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top