Close

Skor MCP Tanahdatar Naik, Bupati Eka Putra Terima Penghargaan dari Ketua KPK RI

TERIMA PENGHARGAAN— Bupati Eka Putra foto bersama Sekda Iqbal, Kepala Inspektorat dan anggota usai menerima penghargaan MPC Tahun 2021 dari KPK RI.

TANAHDATAR, METRO–Pemerintah Kabupaten Tanahdatar meraih penghargaan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2021 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Penghagaan itu diraih  dikarenakan skor MCP Pemerintah Daerah Tanahdatar naik berdasarkan hasil pemeriksaan KPK.

Hasil pemeriksaan KPK, Pemkab Tanahdatar me­raih peningkatan skor MCP 2020-2021 tertinggi ke-3 di wilayah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) sebesar 11,96. Pemeriksaan tingkat capaian penilaian indikator Reformasi Birokrasi dalam skema Koordinasi, Super­visi dan Pencegahan (Kor­supgah) melalui MCP ini dilakukan KPK RI di selu­ruh kabupaten dan kota di Sumbar.

Penghargaan kepada Pemerintah Tanahtatar di­serahkan langsung Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri kepada Bupati Ta­nah­datar Eka Putra, SE, MM, Selasa (21/6) di Auditorium Gubernur Provinsi Sumbar pada saat Rapat Koordinasi Program Pem­be­rantasan Korupsi Terin­tegrasi se-Provinsi Sumbar.

Bupati Tanahdatar Eka Putra usai menerima peng­hargaan itu mengatakan, jika skor MCP Tanahdatar naik dari tahun 2020 se­besar 63,56 dan tahun 2021 ini menjadi 75,52 naik se­kitar 11,96.

“Ini kenaikan yang cu­kup tinggi dalam satu ta­hun, pencapaian yang luar biasa dari kerja tim dan jajaran pemerintah dae­rah. Kami selaku Kepala Daerah akan terus men­sup­port untuk mening­kat­kan terus presentasenya sehingga dari tahun keta­hun terus semakin baik,” ujarnya.

Agar presetasenya te­rus naik, Eka Putra pun meminta seluruh Orga­nisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memenuhi arahan-arahan yang di­minta Inspektorat terkait laporan pemeriksaan.

“Kepada masyarakat kami juga menghimbau dan ini juga sesuai dengan arahan Presiden dan ins­truksi KPK agar mendu­kung upaya pemerintah mensertifikatkan aset se­perti tanah,”tegas Eka.

Eka Putra menambah­kan, terkait capaian yang diraih dari hasil penilaian KPK, tidak akan berpuas diri justru akan lebih me­ningkatkan kinerja, tingkat kedisiplinan pegawai, me­matuhi aturan dan prose­dur serta menghindari indi­kasi terjadinya korupsi di Tanah Datar.

Sebelumnya dalam sam­butannya, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansha­rullah mengatakan jika Pemprov Sumbar berko­mit­men dalam pencega­han korupsi dam hal itu sejalan dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

“Kita pemprov beru­paya mewujudkan tata ke­lola pemerintahan dan pe­la­yanan publik yang bersih akuntabel serta berkua­litas dan memberikan pela­yanan kepada publik de­ngan mengantisipasi tin­dakan korupsi,” ucapnya.

Dikatakan Gubernur, untuk mengantisipasi dan mencegah praktik korupsi di wilayah Provinsi Sumbar dan meningkatkan kecer­dasan, pengetahuan dan sikap masyarakat terha­dap nilai-nilai anti korupsi.

“Serta, memotivasi ma­syarakat melakukan gera­kan anti korupsi berkelan­jutan akan dilakukan pe­nyuluhan anti korupsi oleh tim penyuluh anti korupsi di kabupaten dan kota di Sumbar yang pada saat ini sudah dikukuhkan,” ujarnya.

Sementara itu Ketua KPK RI Firli Bahuri me­ngatakan semenjak KPK berdiri dari tahun 2004 hingga 2021, Sumbar bera­da diurutan 27 dari 34 pro­vinsi di Indonesia tingkatan terendah dari pemeriksaan KPK. Untuk itu, Firli mem­berikan apresiasi kepada kabupaten dan kota yang meraih penghargaan program pemberantasan ko­rupsi secara terintegrasi.

Firli menyebut pe­nye­bab korupsi menurut teori Jack Bolgne yaitu Greed (Keserakahan), Opportunity (Kesempatan), Need (Kebutuhan), Exsposure (Hukuman yang tidak mem­buat pelaku jera). Se­mentara itu faktor penye­bab korupsi juga didukung oleh buruk dan lemahnya sistem sehingga membuat orang ingin berbuat ko­rupsi, hal tersebut terjadi karena kurangnya etika dan integritas.

“Tugas pokok KPK itu diatur dalam Undang-Un­dang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 6, dan ada rohnya 4 yaitu pendidikan, pen­cega­han, penindakan dan koor­dinasi. Keempat roh ini bisa kita kerjakan, kita ja­lan­kan dengan melibatkan masyarakat, karena KPK dalam visinya bersama masyarakat memberantas korupsi,” tuturnya.

Turut mendampingi Bu­pati Eka Putra saat mene­rima penghargaan terse­but Sekretaris Daerah Iq­bal Ramadi Payana dan Inspektur Desi Rima. (**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top