Close

Skor MCP Tanah Datar Naik, Bupati Eka Putra Terima Penghargaan dari KPK RI

FOTO BERAMA—Bupati Tanhdatar Eka Putra foto bersama dengan daerah penerima piagam foto bersama KPK RI.

TANAHDATAR, METRO–Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meraih penghargaan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2021 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, hal ini dikarenakan skor MCP Pemerintah Daerah Tanah Datar naik dari hasil pemeriksaan KPK tersebut.  Dari hasil pemeriksaan KPK, Pemkab Tanah Datar meraih peningkatan skor MCP 2020-2021 tertinggi ke-3 di wilayah Provinsi Sumatera Barat sebesar 11,96. Dari itu KPK RI beri penghargaan kepada Pemerintah Tanah Datar yang diserahkan langsung Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri, M.Si kepada Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM, Selasa (21/6) di Auditorium Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada saat Rapat Koordinasi Program Pem­be­rantasan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Sumatera Barat.

Pemeriksaan tingkat capaian penilaian indikator Reformasi Birokrasi dalam skema Koor­dinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) melalui MCP ini dilakukan KPK RI di seluruh kabu­paten dan kota di Sumatera Barat.  Bupati Tanah Datar Eka Putra usai menerima penghargaan itu me­ngatakan jika skor MCP Tanah Datar naik dari tahun 2020 se­besar 63,56 dan tahun 2021 ini menjadi 75,52 naik sekitar 11,96.

“Ini kenaikan yang cukup tinggi dalam satu tahun, pen­capaian yang luar biasa dari kerja tim dan jajaran pemerintah dae­rah, kami selaku Kepala Daerah akan terus mensuport untuk meningkatkan terus presentase­nya sehingga dari tahun ketahun terus semakin baik,” ujarnya.

Eka Putra menambahkan ter­kait capaian yang diraih dari hasil penilaian KPK, tidak akan ber­puas diri sampai disini, justru akan lebih meningkatkan kinerja, dan tingkat kedisiplinan pegawai dalam mematuhi aturan dan prosedur serta menghindari indikasi terjadinya korupsi di Tanah Datar.

Sebelumnya dalam sambutan Gubernur Sumatera Barat Mah­yeldi Ansharullah mengatakan jika Pemprov Sumatera Barat berkomitmen dalam pencegahan korupsi, hal itu sejalan dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.  “Kita pemprov beru­paya mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas, dan mem­berikan pelayanan kepada publik dengan mengantisipasi tindakan korupsi,” ucapnya.

Sementara itu Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan semen­jak KPK berdiri dari tahun 2004 hingga 2021 Sumatera Barat berada diuru­tan 27 dari 34 pro­vinsi di Indonesia tingkatan terendah dari pemerik­saan KPK, untuk itu Firli beri ap­resiasi dan juga memberikan ap­resiasi ke­pada kabupaten dan kota yang meraih penghargaan program pemberantasan korupsi secara terintegrasi.

Firli menyebut penyebab korupsi menurut teori Jack Bolgne yaitu Greed (Keserakahan), Opportunity (Kesempatan), Need (Kebutuhan), Exsposure (Hu­kuman yang tidak membuat pelaku jera). Sementara itu faktor penyebab korupsi juga didukung oleh buruk dan lemahnya sistem sehingga membuat orang ingin berbuat korupsi, hal tersebut terjadi karena kurangnya etika dan integritas. (ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top