Siswa kembali Belajar Daring di Kota Padang, Menguji Kesabaran Orang Tua dan Kreativitas Anak

SUDIRMAN, METRO–Kasus virus corona yang masih tinggi di Kota Padang telah memaksa anak-anak kembali meninggalkan bangku-bangku belajarnya. Keceriaan dan keriangan dalam keseharian bersama teman-teman seketika harus berakhir. Seluruh siswa mulai dari tingkat SD, SMP dan sederajat di Kota Padang harus kembali belajar di rumah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kepala Dinas Pen­di­dikan (Disdik) Kota Padang, Habibul Fuadi mengatakan belajar daring (online) ma­sih akan tetap diper­tahan­kan sampai masa PPKM  darurat berakhir. Pelajar diminta untuk belajar di rumah dengan pemberian tugas dari guru.

“Jadwal tatap muka  di sekolah tetap mengacu pada kondisi kekinian. Ka­rena sekarang lagi PPKM darurat, ya, kita ikuti saja anjuran pemerintah demi keselamatan semua pela­jar dan guru-guru semua,” sebut Habibul Fuadi, Kamis (22/7).

Ia menjelaskan, nanti, pada akhirnya, pada saat kondisi mulai membaik, anak-anak akan dibawa lagi belajar di sekolah. Karena pembelajaran ta­tap muka di sekolah lebih baik dari pada di rumah. Pihaknya akan terus mela­kukan evaluasi terkait per­kembangan covid serta pengaruhnya pada PBM.

Diakui, siswa yang se­jak beberapa bulan ter­akhir sudah kembali be­lajar di sekolah, kini harus meninggalkan itu semua demi menghindari ter­se­barnya wabah virus corona. Tentu ada kesedihan, tetapi kenyataan harus dijalani.

“Mau tak mau, kita ha­rus patuhi. Karena keada­an tidak memungkinkan untuk belajar tatap muka di sekolah,” tandasnya.

Sekarang, seluruh sis­wa harus belajar dari rumah dengan bimbingan orang tua sebagai guru kedua. Hanya aplikasi di telepon seluler yang bisa menolong agar proses be­la­jar-mengajar tetap ber­langsung.

Sebenarnya, menurut Habibul, belajar sistem belajar during sudah diatur dalam SKB 3 Menteri. Ting­gal menyesuaikan saja. “Sistemnya sudah diatur dalam SKB 3 menteri. Ka­lau kondisi suatu derah itu baik, tentu kita akan kem­bali ke sekolah,” pungkas Habibul.

Untuk diketahui, Peme­rintah Kota (Pemko) Pa­dang resmi mem­per­pan­jang Pemberlakuan Pem­batasan Kegiatan Masya­rakat (PPKM) Darurat un­tuk pengendalian Covid-19 hingga 25 Juli mendatang. Warga diharapkan me­ma­tuhi surat edaran wali kota untuk menekan angka pe­nu­laran Covid-19 di kota bing­kuang yang masih ting­­gi.

Dengan diper­panjang­nya aturan ini, maka se­cara otomatis, se­gala atu­ran menyangkut ke­giatan masyarakat se­perti seko­lah daring, pem­ber­lakukan WFH di sektor non esensial 100 persen, pem­batasan jam ope­rasio­nal pusat per­benjaan, mall, swalayan dan restoran, penyekatan di pintu-pintu masuk kota Padang akan tetap dite­rap­kan.

“Dengan perpanjangan PPKM Darurat ini, kita seka­ligus beriktiar untuk mene­kan angka penularan pada warga,” tandas Hendri Sep­­ta.

Dalam surat edaran dengan nomor 400.650/BPBD/Pdg/VII/2021 ini juga memuat ancaman sanksi bagi  pelanggar  sesuai Perda no 1 tahun 2021 te­tang Adaptasi Kebiasaan Baru.

Sementara, dari Surat Edaran Wali Kota Padang, terdapat 20 poin yang me­nga­tur tentang PPKM Da­rurat. Beberapa di anta­ranya, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara online atau darinng. Lalu, sektor esensial dila­kukan dengan batasan 50 persen pelayanan kepada masyarakat dan 25 persen untuk pelayanan perkan­to­ran.

Selain itu,  sektor kritikal se­perti kesehatan, ke­ama­nan, penangananbnecana, energi, logistik, trans­por­tasi dan distribusi bahan pokok pangan, dibolehkan beroperasi 100 persen. Sedangkan untuk ope­ra­sio­nal pusat perbelan­jaan dibatasi jam operasional hingga pukul 21.00 WIB.

Kemudian dengan pe­lak­sanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum seperti warung ma­kan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, jam operasional diberlakukan hingga pukul 21.00 WIB dengan kapasitas tempat duduk hanya 25 persen.

Kegiatan ibadah di ru­mah ibadah dapat dilak­sana­kan dengan ketentuan me­nerapkan protokol kese­hatan yang ketat dengan batas jarak minimal satu meter.

Meski PPKM darurat diperpanjang, menurut wa­li kota, bukan berarti se­luruh aktivitas warga kota Padang tidak diper­boleh­kan. Semua bisa ber­aktifi­tas dan menjalankan usa­hanya, namun dengan ca­ta­tan menerapkan pro­tokol kesehatan yang ketat dan mengikuti aturan yang tertuang dalam surat eda­ran itu. (tin)