Close

Sistem Zonasi PPDB harus Transparan di Daerah Kota Padang, Jangan Ada Permainan Surat Domisili Palsu

KETERANGAN PERS— Sekretaris Disdik Kota Padang Danti Arvan dan Kabid Dikdas Syafrizal memberikan keterangan pers terkait penerimaan siswa baru tahun jaran 2021/2022, beberapa waktu lalu.

SAWAHAN, METRO–Jalur atau sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banyak menuai protes orang tua murid, padahal sistem ini dite­rapkan untuk mengatasi ketim­pangan kualitas sekolah sa­tu dengan yang lainnya. Tahun ini, Dinas Pendidikan Kota Padang sudah memastikan jika PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 tetap memakai sistem zonasi sesuai dengan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Se­kolah Menengah Atas, Se­kolah Menengah Kejuruan, dan sederajat.

DPRD Kota Padang pun meminta PPDB zonasi yang dilakukan Disdik tak me­nuai pro dan kontra lagi seperti tahun lalu. Anggota Komisi IV DPRD Padang Wismar Pandjaitan mengi­nginkan PPDB yang akan digelar Disdik Padang tidak akan ada polemik.

“Kita mau PPDB T A 2021/2022 berjalan dengan baik dan sistem zonasi yang diterapkan itu im­plementasinya terlaksana maksimal,” ujar kader PDI P ini, kemarin.

Menurut dia, dalam pe­ne­rapannya di lapangan, sistem zonasi menuai ber­bagai pro kontra dari ber­bagai lapisan masyarakat. Sebab orang tua meng­anggap, bahwa sistem zo­nasi ini tidak adil untuk siswa yang mendapat nilai bagus tetapi tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan dikarenakan jarak rumahnya jauh de­ngan sekolah tersebut.

“Dan, bahkan siswa tersebut harus kalah de­ngan siswa yang nilainya tidak bagus tetapi jarak rumah dekat dengan se­kolah. Berbagai penolakan muncul ke permukaan hing­ga diwarnai dengan aksi demonstrasi di beberapa daerah,” ulas Wismar.

Penerapan sistem zo­nasi ini menimbulkan pro kontra di berbagai lapisan masyarakat. Pro kontra yang muncul ini mencakup masalah jarak antara tem­pat tinggal calon peserta didik dengan sekolah, ada­nya kasus perpindahan tem­pat tinggal peserta didik yang dilakukan secara tiba-tiba demi bisa masuk ke sekolah yang diingin­kan­nya, dan Kemendikbud yang dini­lai telah melang­gar UU Sis­tem Pendidikan Nasional.

Untuk itu, Disdik Kota Padang harus jeli dalam pemeriksaan berkas pen­daftaran yang masuk. Ja­ngan sampai surat domisili palsu masuk saat pendaf­taran ulang ketika anaknya dinyatakan lulus men­daf­tar.

“Kita berharap Disdik turun ke lapangan dan tidak asal terima berkas saja,” ucapnya.

Kemudian, kepada ke­tua RW, RT dan Lurah di­minta tidak memberikan keterangan pada war­ga­nya jika domiisilinya tak sesuai alamat yang tertera di kartu keluarga (KK). Begitu juga yang menum­pang tinggal sesaat di tem­pat family dengan maksud bisa diterima sekolah dekat lingkungan tersebut.

“Kerja sama semua elemen dalam hal kebe­naran kita minta. Supaya masalah baru tak terjadi serta perangkat RW, RT dan Lurah tidak disalahkan publik,” paparnya.

Ia juga meminta kepa­da panitia yang bertugas di sekolah teliti dalam mene­rima berkas yang masuk dan cek satu per satu. Jika ada yang kurang kem­balikan.

“Selanjutnya, kepada wali murid yang ada dimin­ta ikuti SOP yang ditetap­kan Disdik. Jangan alamat palsu yang dimasukkan. Apalagi ada yang tak pa­ham ta­nyakan,” pung­kasnya.

Ditambahkan Anggota Komisi IV Azwar Siry, kare­na sistem zonasi, orang tua akan memasukkan anak­nya ke sekolah yang paling dekat. Di situ, akhirnya, ada persaingan yang lebih se­ngit. Permasalahan uta­ma adalah anak kurang pintar tidak akan bisa ma­suk se­kolah yang terbaik dan harus menempuh pen­didi­kan di sekolah gurem.

Dengan sistem zonasi, anak yang kurang pintar juga punya kesempatan untuk bersekolah di seko­lah favorit sebagaimana yang pintar. “Sekolah yang baik harus bisa juga men­didik anak yang kurang pintar,” sebutnya.

Tetap Transparan

Sementara itu, Sekre­taris Dinas Pendidikan (Dis­dik) Kota Padang, Danti Arvan mengatakan, PPDB Tahun Ajaran 2021/2002 nanti, tim akan melakukan seleksi sesuai alamat di kartu keluarga (KK) serta titik ordinat lokasi rumah. Bagi masyarakat yang ti­dak sesuai antara alamat di kartu keluarga dengan titik ordinat rumah, maka sistem memberikan cata­tan khusus agar yang ber­sangkutan memberikan penjelasan secara lang­sung nantinya kepada tim atau pihak sekolah.

“Kita mau transparan. Tak ada orang tua yang bisa bermain soal jarak ini,” kata Syafrizal.

Selain jarak, persoalan umur menurutnya adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi. Anak yang diba­wah umur 6 tahun, 0 tahun bakal ditolak sistem. “Atu­ran soal umur ini sebenar­nya sudah kita bakukan melalui sistem.  Sistem akan merangking umur anak. Yang di bawah 6 tahun bakal langsung dito­lak sistem,” katanya lagi.

Penjelasan soal PPDB ini menurutnya adalah mur­ni ketentuan dari pemerintah pusat dengan tujuan untuk memeratakan kualitas pen­didikan.

Selain berbagai per­syaratan di atas, pada saat pendaftaran secara online nanti, Dinas Pendidikan Kota Padang akan meli­batkan sekolah swasta dalam PPDB. Artinya, da­lam pilihan sekolah, setiap siswa memilih dua sekolah negeri yang terdekat dari rumah serta satu sekolah swasta. Untuk sekolah swasta tidak menerapkan zonasi atau kedekatan ru­mah. (ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top