Menu

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,Pemko Padang Awasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos

  Dibaca : 65 kali
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,Pemko Padang Awasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos
PENGAWASAN SECARA ELEKTRONIK— Kepala BPKAD Budi Payan memberikan penjelasan tentang pengawasan sistem elektronik untuk pengelolaan dana hibah dan bansos saat kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Padang

AIE PACAH, METRO–Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang disalurkan Pemko Padang akan dilakukan pengawasan secara elektronik. Pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang dilakukan secara elektronik merupakan salah satu upaya Peme­rintah Kota Padang dalam menciptakan tran­spa­ransi, akuntabilitas  dan integritas penge­lolaan hibah dan bansos

Hal itu terungkap dalam sosialisasi yang dilakukan Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang tentang Penge­lolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala BPKAD Kota Pa­dang Budi Payan mewakili Wali Kota Padang, di Ge­dung Serba Guna Bagindo Aziz Chan, Balaikota Pa­dang, Aie Pacah, Jumat (4/6).

Kepala BPKAD Budi Pa­yan menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk menso­sialisasikan Peraturan Wali Kota Padang (Perwako) Nomor 34 Tahun 2021 ten­tang cara penganggaran, pelaksanaan dan penata­usa­haan, pelaporan dan tang­gung jawab serta mo­ni­toring dan evaluasi pem­berian hibah dan bantuan sosial, yang disejalankan dengan implementasi sis­tem informasi pengelolaan hibah dan bansos secara elektronik.

“Perwako ini menga­ma­natkan mulai dari pen­daf­taran, pengusulan, pe­ng­anggaran, pelak­sanaan, dan penatausahaan, pela­por dan pertanggungja­wa­ban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD di­lak­sanakan melalui sis­tem elektronik secara berta­hap,” ujar Budi.

Ia menambahkan, se­suai dengan peraturan Pre­siden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Peme­rintahan Berbasis Elek­tronik (SPBE) maka dengan pengeolaan dana hibah dan bansos secara elek­tronik akan mendorong dan mewujudkan penye­leng­garaan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

“Di samping itu, akan meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah serta meningkatkan kuali­tas dan jangkauan pela­yanan kepada masya­ra­kat,” tuturnya.

Ditambahkannya lagi, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tek­nis Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai tahun ang­garan 2021, maka Peratu­ran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Ten­tang Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana beberapa kali diubah, ter­akhir dengan Peraturan Men­teri Dalam Negeri No­mor 99 Tahun 2019 dinyata­kan tidak berlaku.

“Pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang dilakukan secara elek­tro­nik merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Padang dalam men­cipta­kan transparansi, akunta­bilitas  dan integritas pe­nge­lolaan hibah dan ban­sos,” sebutnya.

“Dengan dikem­bang­kan pengelolaan dana hi­bah dan bansos secara elek­tronik maka dapat di­per­tanggungjawabkan se­cara terbuka dan seluruh proses dalam pengelolaan dana hibah dan bansos ini dapat diawasi seluruh  lapi­san masyarakat,” pung­kas­nya.

Sementara itu, Sekre­taris BPKAD Kota Padang Elvira dalam laporannya mengharapkan pengem­bangan sistem informasi pengelolaan hibah dan ban­­sos ini secara elektronik diha­rapkan akan mem­bawa dampak yang positif.

“Pertama dapat mem­berikan kemudahan ke­pada penggunan layanan, kedua meningkatkan ke­per­cayaan masyarakat ter­hadap pela­yanan publik dan yang ke­tiga, penga­duan masya­rakat terhadap pelayanan publik dapat terintegrasi,” ungkapnya. (rel)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional