Close

Sinergi Penanganan Dampak Inflasi, Pemda Wajib Alokasikan 2% Dana Transfer Umum untuk Bansos

Astera Primanto Bhakti Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

ADINEGORO, METRO–Pemerintah pada 3 September lalu di Istana Negara telah mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi. Hal ini berimplikasi pada pere­konomian na­sio­nal yang sa­lah satunya ada­lah me­ning­kat­nya inflasi yang ber­­dampak pada da­­ya beli ma­sya­rakat.

Penanganan dam­­pak inflasi kali ini didukung oleh Pemerintah Da­erah (Pemda) de­ngan adanya pe­ng­­anggaran be­­lanja perlindungan sosial dalam Ang­garan Pendapatan dan Belanja Da­erah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

“Pemerintah juga memberikan bantalan yang dilakukan oleh daerah, melalui earmarking Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Ha­sil), Pemda ini diberikan kewenangan untuk mem­buat program sehingga dampak dari inflasi tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, dan ten­tunya ini juga menggu­nakan data-data yang telah teruji sebelumnya,” jelas Direktur Jenderal Perim­bangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti, dalam siaran pers yang diterima POSMETRO, Kamis (8/9).

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi ketika pengumuman kenaikan BBM bersubsidi tersebut bahwa uang negara harus diprioritaskan untuk melindungi masyarakat kurang mampu dan peme­rintah berkomitmen agar penggunaan subsidiyang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran.

Implementasi kebijakan dimaksud diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022. Dengan adanya PMK ini, maka Pemda berkontribusi mem­berikan dukungannya berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai dengan De­sem­ber 2022 sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) diluar Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya.

“Adapun belanja wajib perlindungan sosial ini di­pergunakan untuk, antara lain pemberian bantuan sosial termasuk kepada ojek, UMKM, dan nelayan,  penciptaan lapangan kerja, dan/atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah,” ungkap Astera Primanto.

Besaran DTU yang dihitung sebesar penyaluran DAU bulan Oktober-De­sember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022.

Belanja wajib perlindungan sosial tidak termasuk belanja wajib 25% dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Ang­garan 2022. Penganggaran belanja wajib perlindungan sosial dilakukan dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau Laporan Realisasi Anggaran bagi Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau telah melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Daerah wajib menyampaikan laporan yang sekaligus menjadi persyaratan penyaluran DAU dan DBH PPh Pasal 25/29 (bagi daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAU) kepada Menteri Keuangan c.q.­Di­rektur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tem­busan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang terdiri dari; laporan penganggaran belanja wajib, paling lambat pada tanggal 15 September 2022, laporan realisasi belanja wajib, setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya, dan laporan disampaikan dalam bentuk PDF melalui e-mail resmi DJPK.

Adapun ketentuan penyampaian laporan dimaksud, diatur sebagai berikut: laporan penganggaran dokumen persyaratan penyaluran DAU bulan Oktober 2022 atau penyaluran DBH PPh Pasal 25/29 triwulan III bagi daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAU, laporan realisasi menjadi dokumen persyaratan penyaluran DAU bulan berikutnya atau penyaluran DBH PPh Pasal 25/29 triwulan IV bagi daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAU.

Kemudian, terhadap daerah yang mengalami penundaan penyaluran DAU atau DBH sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2, disalurkan setelah dokumen persyaratan disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal sampai dengan 15 Desember tahun berjalan dokumen persyaratan penyaluran belum diterima, penyaluran kembali DTU yang belum disalurkan dilaksanakan secara sekaligus sebesar DTU yang belum disalurkan paling lambat 2 hari kerja terakhir di bulan De­sember tahun berjalan.

“Dengan adanya sinergi penanganan untuk perlindungan sosial antara pusat dan daerah, masya­rakat yang terdampak akibat inflasi di bidang energi dapat terbantu serta uang negara dapat dirasakan manfaatnya oleh ma­sya­rakat yang membutuhkan,” ungkap Astera Primanto Bhakti.

 Efektivitas atas pelaksanaan bantuan sosial juga sangat diperlukan. Untuk itu, pengelolaan dan pemantauan atas pelaksanaan belanja wajib dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan juga diawasi pelaporannya oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. (ren/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top