Menu

Sigi Penggunaan Anggaran KONI Padang, Komisi IV Segera Bentuk Pansus

  Dibaca : 90 kali
Sigi Penggunaan Anggaran KONI Padang, Komisi IV Segera Bentuk Pansus
HEARING—DPRD Padang yang terdiri dari lintas fraksi memanggil pengurus KONI Padang rapat hearing, di mana terungkap Plt Ketua KONI Ilegal.

PADANG, METRO–Komisi IV DPRD Pa­dang bakal membentuk panitia khusus (Pansus) terhadap penggunaan ang­garan KONI Padang di dalam APBD Padang pe­riode 2019-2020 karena ti­dak menjalankan reko­men­­dasi yang diberikan kepada Dispora dan KONI Padang Wakil Ketua Komisi IV DPRD Padang, Mastili­zal Aye mengatakan, hal ini akan dilakukan karena KONI Padang tidak men­jalankan rekomendasi yang diberikan DPRD Padang. Di mana pengurus KONI ter­sebut telah mengabaikan rekomendasi dari DPRD Padang.

Menurutnya rekomendasi yang dikeluarkan DP­RD Padang cukup jelas dan terang serta itu harus patuhi.  “Kalau tidak mematuhi dan tidak mengingat rekomendasi, kita akan cari jalan lain salah satunya dengan membentuk Pansus dalam menyikapi peng­gunaan anggaran KO­NI Padang itu,” ujar Mastilizal Aye, Senin (6/9)

Selain itu DPRD Padang juga menganggap ilegal Ketua KONI Padang yang terpilih secara aklamasi di Musorkotlub KONI Padang di Hotel Imelda pada Sabtu (4/9). Dalam kesempatan tersebut telah terpilih Yusra.

Menurutnya KONI Pa­dang harus menjalanlan rekomendasi dengan be­rembuk dan duduk semeja dengan Dispora dan DPRD terkait hal ini. “Jangan semena-mena seperti saat ini. Kalau mereka Musorkotlub dipersilahkan asal tidak memakai anggaran APBD Padang. Namun, hasil pemilihan dari Musorkotlub-nya tetap ilegal, karena  produk dari pemili­han pengurus KONI yang ilegal,” papar Aye panggilan akrab Mastilizal Aye.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Padang, Az­war Siry mengatakan, DPRD telah memberikan rekomendasi dan jika tidak dipathi KONI, ya terserah mereka. “Mereka tetap menggelar Musorkotlub dan dihadiri KONI Sumbar, itu berada di luar kewena­ngan kita,” ujar kader De­mokrat ini.

Ia mengatakan, anggaran KONI akan dibahas di DPRD Padang dan mereka akan berhadapan dengan anggota dewan dari Komisi IV nanrinya. Komisi IV akan meminta pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran KONI Padang.  “Kalau mereka mampu mencari anggaran sendiri tentu lebih baik. Kita akan segera merapatkan hal ini menyikapi KONI Padang yang tak menjalankan rekomendasi,” ucap Azwar.

Sebelumnya Komisi I DPRD merekomendasikan agar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang mengambil alih pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkotlub) KONI Pa­dang karena pengurus yang ada saat sekarang ini diklaim ilegal.

Ketua Komisi I DPRD Padang, Elly Thrisyanti mengatakan, mengeluarkan dua rekomendasi yang dapat dilakukan Dispora Padang yakni membekukan keuangan KONI Pa­dang dan meminta Dispora Padang mengambilalih pelaksanaan Musorkotlub KONI Padang.

Ia menjelaskan, hal ini dilakukan karena kepengurusan KONI Padang yang dipimpin Plt Ketua KONI Padang, Ilmarizal dianggap tidak sesuai Anggaran Da­sar Anggaran Rumah Tang­ga (AD/ART) KONI Padang. “Karena mereka ilegal maka kita meminta pengurus KONI ini segera dilegalkan sesuai mekanisme yang ada. Apakah ba­pak itu ketuanya atau yang lain tidak masalah namun harus sesuai aturan,” ucap Elly.

//Penunjukan Plt Ketua KONI Ilegal

Dalam rapat tersebut, lanjutnya Kadispora Pa­dang, Mursalim mengatakan, penunjukan Plt Ketua KONI Padang tidak sesuai aturan sehingga kepengurusanya  ilegal alias melanggar aturan AD/ART. Hal ini tentu berdampak pada keputusan dan kebijakan yang diambil pengurus saat ini yang dihukumi juga ilegal. “Kami ingin menyelamatkan KONI Pa­dang agar penggunaan keuangan mereka dapat sesuai aturan. Jika ilegal seperti ini tentu ada dam­pak hukumnya,” papar Mur­salim.

Dalam rapat itu pihak KONI Padang bersikukuh, di mana mereka telah me­rujuk pada Pedoman Organisasi (PO) sehingga menunjuk Sekretaris U­mum (Sekum) menjadi Plt Ketua.

Padahal dalam AD ART KONI Padang dijelaskan ketua umum yang berhalangan tetap dapat digantikan wakil ketua umum sebagai pelaksana tu­gas. ”Ma­sa ada aturan yang le­bih rendah menggantikan aturan di atasnya. Dalam segi hukum jelas ini tidak boleh,” sebut Mursalim.

Sementara itu KONI Padang tetap menggelar Musyawarah Olahraga Ko­ta Luar Biasa (Musorkotlub) di Hotel Imelda Padang dan menetapkan Yusra sebagai Ketua KONI Padang secara aklamasi pada, Sab­­tu 4 Sept 2021. Padahal, DPRD Padang telah menge­luarkan rekomendasi yang ditandatangani Ketua DP­RD Padang Syafrial Kani SH, Jumat (3/9) . Dalam surat tersebut ada dua item rekomendasi yang terdiri meminta Dispora Padang mengambil alih Musorkotlub dan membekukan untuk sementara penggu­naan anggaran sampai terpilih ketua KONI yang difinsitf. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional