Menu

Sidang Pemalsuan Tandatangan Pengurusan Sertifikat, Pegawai BPN Padang Dihadirkan jadi Saksi

  Dibaca : 522 kali
Sidang Pemalsuan Tandatangan Pengurusan Sertifikat, Pegawai BPN Padang Dihadirkan jadi Saksi
SIDANG—Sidang diduga memalsukan tanda tangan untuk pengurusan sertifikat, menghadirkan  tiga saksi di Pengadilan Negeri (PN) Padang, Kamis (4/5). 

PADANG, METRO
Sidang lanjutan  diduga dengan sengaja memalsukan tandatangan kakak kandung yang dipergunakan untuk mengurus sertifikat tanah  kaumnya menjerat Yanti Yosefa (48), kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Padang kelas 1 A Padang, Kamis (4/5).

Sidang dalam agenda saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Padang  Irawati menghadirkan, saksi tiga orang saksi, di antaranya tiga orang kerabat kandung terdakwa atas nama Erwin ,Doni, sedangkan satu orang lagi pegawai Badan Pertanahan  Nasional (BPN) Kota Padang Teddy Yusmanto.

Setelah para saksi disumpah oleh petugas Pengadilan Negeri Padang, saksi Erwin yang merupakan adik kandung terdakwa membenarkan bahwa dirinya memang adik kandung terdakwa, “ Benar yang mulia majelis hakim, terdakwa kakak kandung saya, dan suaminya merupakan petinggi di Polres Pessel, Saya siap memberikan keterangan, “ ujarnya kepada majelis hakim yang diketuai Yose Ana Roslinda dan beranggotakan Leba Max Nandoko dan Agnes Sinaga.

Erwin membeberkan, bahwa dirinya pernah diminta oleh terdakwa untuk menandatangani secarik kertas kosong yang  bertujuan untuk pembuatan surat tanah kaumnya.

“Awalnya dia yang menelpon saya,  katanya dia (Yanti Yosefa red) mau mengurus sertifikat tanah kaum atas nama orang tua saya yang terletak di kawasan Anduring  untuk dibuat sertifikatnya, atas nama orang tua, makanya saya tanda tangani,” kata Erwin.

Ia melanjutkan, akan tetapi saya sewaktu menandatangani surat pernyataan tersebut saya  disodorkan selembar kertas kosong. “ Hanya kertas kosong, rencana atas nama orang tua, faktanya atas nama terdakwa. Atas perbuatan  ini kami merasa dirugikan. Kami beradik kakak tujuh orang. Ibu saya (Hj Irnimi) masih ada dan mempunyai anak dan  cucu, kemana anak saya pulang kerumah, sedangkan dikuasai terdakwa. Kalau taunya atas nama dia tentu saja saya tidak setuju dan saya baru tau sertifikat atas nama dia setelah dipanggil oleh pihak kepolisian,” ungkap Erwin.

Hal senada dijelaskan  saksi kedua adik terdakwa Doni mengetahui bahwa akan terjadi hal demikian, “  Kami tidak menginginkan atas nama terdakwa, seharusnya atas nama orang tua saya. Seandainya saya tau akan terjadi kejadian ini tentu saya akan protes,”tuturnya.

Sementara itu,  saksi ketiga Dedy Yusmanto  petugas dari BPN Padang mengatakan, secara teknis dirinya bertugas sebagai petugas pendaftaran pada pengurusan sertifikat di BPN Padang, “ Untuk perkara ini saya tidak mengetahui, adanya tanda tangan pemalsuan tanda tangan. Kita mengetahui bahwa tanda tangan palsu dari penyidik dari kepolisan,” tandas Dedy.

Menanggapi hal tersebut, terdakwa Yanti Yosefa membantah keterangan saksi dari dua adiknya tersebut, “ Saya menolak keterangan saksi pertama dan kedua yang mulia majelis hakim,” sebutnya.

Sidang dilanjukannya kembali tanggal  11 Juni 2020 mendatang, dalam agenda mendengarkan keterangan saksi yang meringankan terdakwa. Sebelumnya, dalam dakwan jaksa penuntut umum, kejadian berawal tahun 2004 saksi Hj Irnimi yang merupakan ibu kandung terdakwa menyuruh terdakwa mensertifikatkan tanah yang merupakan bagian untuk Hj Irnimi karena takut nanti tanah tersebut dikuasai oleh kaum lainnya.

Pada saat itu,  Hj Irnimi meminta agar tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya atas Hj Irnimi, kemudian terdakwa melengkapi surat-surat untuk pengurusan sertifikat tersebut. diantaranya dilengkapi adalah satu buah surat pernyataan persetujuan kaum yang ditangani anggota kaum sebanyak 23 orang.

Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 saksi Yefri Hendi yang merupakan kakak kandung dari terdakwa mendapatkan informasi bahwa rumah yang ditempati ibu kandungnya ( Hj. Irnimi) yang merupakan tanah kaum telah disertifikatkan oleh terdakwa, mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yefri Hendi yang berdomisili di Batam pulang ke Padang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang  Medan ni Lab 12213/DTF/2018 tanggal 1 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Marsudi Kepala Laboratorium Cabang Medan menyimpulkan Tanda Tangan Yefri Hendi  (QT) terdapat pada satu lembar pernyataan persetujuan kaum tanggal 12 Januari 2004 yang terdapat pada penerbitan sertifikat  Hak Milik No: 1442 An Yanti Yosefa adalah Spurious Signature ( tanda tangan karangan)  karena mempunyai general design ( bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan An Yefri Hendi. Atas dasar itu, saksi Yefri Hendi merasa dirugikan dan melaporkan ke Polresta Padang untuk diproses hukum.   Atas Perbuatan terdakwa dalam Surat Dakwaan JPU  Kejari Padang diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Pidana. (cr1)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional