Close

Sidang Paripurna Kembali Memanas, Bupati Solok dan Ketua Fraksi PPP Perang Mulut

saling tunjuk— Bupati Solok Epyardi Asda terlibat adu mulut dan saling tunjuk dengan Ketua Fraksi PPP Dr. Dendi dalam sidang paripurna pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Solok tahun anggaran 2021, Jumat (24/9).

SOLOK, METRO–Sidang paripurna DPRD Kabupaten Solok kembali berjalan panas, Jum’at (24/9) siang. Bahkan video perang mulut dan aksi saling tunjuk antara Bupati Solok Epyardi Asda dengan Ketua Fraksi PPP Dr. Dendi dalam sidang paripurna itu pun viral di media sosial.

Aksi adu mulut dan saling tunjuk antara Epyar­di Asda dengan Dendi te­rus berlanjut hingga Bupati Solok Epyardi Asda keluar dari ruangan sidang. Si­dang paripurna pun sem­pat diskors.

Awalnya Sidang pari­purna DPRD Kabupaten Solok dengan agenda pe­nge­sahan Anggaran Pen­da­patan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Ka­bu­­paten Solok tahun anggaran 2021 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, meskipun Ketua DPRD Ka­bupaten Solok Dodi Hendra hadir dalam sidang pari­purna tersebut.

Setelah Ivoni Munir selaku pimpinan sidang mem­buka sidang paripurna secara resmi dan agenda sidang dilanjutkan dengan pembacaan hasil pembahasan RAPBD Perubahan untuk disetujui menjadi APBD Perubahan Kabupaten Solok 2021.

Sebelum pembacaan hasil pembahasan RAPBD Perubahan, Dr. Dendi salah seorang anggota DPRD Kabupaten Solok yang juga Ketua Fraksi PPP melayangkan interupsi kepada pimpinan sidang dan mempertanyakan status Dodi Hen­dra selaku Ketua DPRD.

Dendi mempertanyakan hal tersebut mengacu pada Surat Sekda Provinsi Sumbar tertanggal 16 September 2021 nomor 120/346/Pem-Otda 2021 perihal tanggapan surat Sekretaris DPRD Kabupaten Solok nomor 175/297/Set-DPRD /2021.

Dalam surat Sekda Pro­vinsi Sumbar tersebut me­nurut Dendi, jelas Dodi Hendra masih diakui secara konstitusi dan peraturan yang berlaku sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok. Sehingga Dendi me­rasa perlu mempertanyakan hal tersebut biar jelas status Dodi Hendra selaku ketua DPRD dengan segala hak dan kewenangannya.

Namun pertanyaan Den­di perihal status Dodi Hendra selaku Ketua DPRD Kabupaten Solok menjadi perdebatan dalam sidang paripurna tersebut. Dendi menilai dan mengungkapkan dalam sidang paripurna perlu menjelaskan status Dodi Hendra selaku Ketua DPRD Kabupaten Solok yang sah secara konstitusi dalam sidang pari­purna.

Alasannya menurut Den­di, Dodi Hendra diber­hen­tikan selaku ketua DPRD Kabupaten Solok me­lalui mosi tidak percaya dalam sidang paripurna, maka seharusnya pe­ngem­­balian hak dan kewe­nangan serta pengakuan Dodi Hendra selaku Ketua DPRD juga dilakukan melalui sidang paripurna.

Dalam perdebatan an­tar peserta sidang diruang sidang paripurna itu, tiba- tiba Bupati Solok Epyardi Asda ikut berbicara. Epyardi Asda mengungkapkan dirinya merasa ke­cewa karena dirinya hadir dalam sidang paripurna karena diundang.

Sikap Bupati Solok Epyardi Asda yang ikut berbicara tersebut langsung di interupsi oleh Dendi kepada pimpinan sidang lantaran Bupati Solok dinilai tidak berhak berbicara dalam sidang tanpa seizin peserta sidang.

Perdebatan antara Bupati Solok Epyardi Asda dengan Dendi pun tak terelakan. Bahkan aksi saling tunjuk dan adu mulut antara keduanya terus berlanjut. Epyardi Asda tanpak langsung berdiri dari kursi dan menyatakan keluar dari ruang sidang.

Aksi adu mulut pun terus berlajut sepanjang perjalanan Epyardi Asda me­nuju pintu keluar ruangan sidang paripurna. Melihat kondisi yang kurang kondusif, pimpinan sidang lang­sung menskors sidang.

Dendi usai kejadian, menegaskan, bahwa dirinya tidak menghalang-halangi APBD seperti yang dituduhkan Bupati Solok. Sikap dirinya hanya mempertanyakan soal status ketua DPRD setelah turunnya surat dari Sekda Pro­vinsi.

“Ini perlu saya luruskan, tidak betul tuduhan Bupati kepada saya yang menghambat APBD, saya hanya mempertanyakan status Ketua DPRD, tidak ada urusannya, kalau soal APBD kami sudah setuju melalui pandangan fraksi yang disampaikan sebelumnya,” tegas Dendi.

Dikatakannya, per tanggal 16 September 2021, surat dari Sekda Provinsi Sumatra Barat sudah menegaskan bahwa Dodi Hen­dra masih sebagai ketua DPRD, sampai SKnya dicabut Gubernur.

Dilanjutkannya, dulu Dodi Hendra di Plt-kan melalui sidang paripurna pada 30 Agustus 2021, pari­purna tadi harus menjelaskan bahwa Dodi masih tetap sebagai ketua DPRD dan melekat semua kewenangan pada dirinya.

Dendi, khawatir kalau salah administrasi dan salah menggunakan anggaran, bisa berbuntut ma­salah hukum di kemudian hari.

“Ini yang saya takutkan, jangan gara-gara ini kita tersangkut masalah hukum nantinya,” jelasnya.

Sementara itu diketahui, meskipun sempat diskors, namun APBD Perubahan tetap disetujui dan ditandatangi oleh Wakil Ketua DPRD Ivoni Munir dan Lucki Efendi tanpa ditandatangani oleh Ketua DPRD Dodi Hendra. (vko)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top