Menu

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok Ricuh, Meja Dibalik, Asbak Melayang, Nyaris Baku Hantam

  Dibaca : 187 kali
Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok Ricuh, Meja Dibalik, Asbak Melayang, Nyaris Baku Hantam
SIDANG RICUH— Suasana di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Solok yang ricuh. Sejumlah anggota dewan nyaris baku hantam.

SOLOK, METRO–Sidang paripurna DPRD Kabu­paten Solok yang membahas Ran­perda Rencana Pembangunan Jang­ka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok berujung ricuh, Rabu (18/8) siang. Saking ricuhnya, sejumlah anggota dewan nyaris saja terlibat baku hantam.

Bahkan emosi sejumlah ang­gota dewan terhormat itu semakin memuncak dan tak terkendali se­hingga berujung terjadinya aksi saling tunjuk. Tidak sampai disitu saja, meja dibalikkan dan asbak rokok yang terdapat diatas meja pun dilempar hingga pecah ber­serakan di lantai.

Diduga, kericuhan di gedung legislatif yang videonya sempat beredar di media sosial itu, dipicu adanya dualisme tentang tempat sidang paripurna pembahasan RPJMD dan pertanyaan tentang status Ketua DPRD karena ada­nya mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD oleh sejumlah anggota dewan.

Mengingat situasi yang semakin tidak kondusif dan keticuhan tidak juga me­reda, Ketua DPRD Kabu­paten Solok Dodi Hendra yang memimpin sidang paripurna tersebut, selan­jutnya memutuskan untuk menunda sidang hingga waktu yang belum diten­tukan.

Awalnya agenda si­dang paripurna dibuka lang­sung oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hen­­­dra dan dihadiri lang­sung oleh Bupati Solok, Epyardi Asda. Sidang di­buka sekitar pukul 11.00 WIB.

Sejak awal sidang di­buka dengan agenda pe­nyam­paian laporan hasil pem­bahasan Raperda RPJMD, hujan interupsi dari anggota dewan lang­sung mewarnai suasana sidang. Karena situasi cu­kup panas dan tidak mene­mu­kan kata sepakat, si­dang­pun terpaksa diskors selama 30 menit.

Namun ketika sidang kembali dibuka oleh pim­pinan sidang Dodi Hendra, aksi interupsi dari anggota dewan kembali terjadi. Persoalan status pimpinan sidang pun menjadi per­debatan panjang.

Nazar Bakri salah se­orang anggota DPRD Ka­bupaten Solok fraksi PKS awalnya menyampaikan pendapat melalui in­terup­sinya. Setelah itu Hafni Hafis anggota dewan dari fraksi Gerinda juga me­nyam­paikan interupsi guna menyampaikan pen­dapat­nya.

Disaat Hafni Hafis me­nyam­paikan pendapatnya, anggota dewan lainya juga melayangkan interup­si. ­Bahkan aksi interupsi yang disampaikan oleh sejum­lah anggota dewan yang terkesan secara timpal tindih itu semakin sengit.

Aksi interupsi sejumlah anggota dewan terkait mem­­persoalkan pimpinan si­­dang itu, semakin me­manas dan sejumlah ang­gota dewan tersulut emosi. Karena emosi yang tak terkendali, sejumlah ang­gota dewan pun terlibat aksi saling serang kata-kata.

Bahkan, sejumlah ang­gota dewan pun saling dorong untuk memisahkan dan meredakan agar tidak terjadi aksi saling pukul. Suasana dalam ruang si­dang paripurna dewan ter­hor­mat itu semakin mema­nas dan tak terkendali. Pa­rah­nya, keributan masih saja berlangsung hingga ke luar ruang sidang.

Aksi pukul meja, me­malikkan meja hingga membanting asbak rokok terlihat ikut mewarnai aksi anggota dewan di dalam ruang sidang. Akhirnya sidang terpaksa kembali diskors dengan memilih melakukan rapat internal dewan.

Setelah diskors dua jam lebih, sidang paripurna pun kembali dibuka dan kem­bali dipimpin Dodi Hendra selaku Ketua DPRD Kabu­paten Solok. Setelah sidang paripurna kembali dibuka, interupsi dari sejumlah anggota dewan kembali terjadi.

Interupsi masih ber­kutat terkait pimpinan si­dang. Aurizal anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi PAN melalui inte­rupsi kembali me­nyua­rakan agar pim­pinan si­dang diserahkan kepada Wa­kil Ketua DPRD Kabu­paten Solok, Ivoni Munir.

Alasan Aurizal, sejum­lah anggota dewan dengan mosi tidak percaya ter­hadap Ketua DPRD, sepen­dapat dan sepakat agar pimpinan sidang dipin­dah­kan kepada wakil pim­pi­nan. Setidaknya tambah­nya ada 6 Fraksi yang se­pa­kat.

Namun anggota DPRD Kabupaten Solok lainnya Dendi dari fraksi PPP me­lalui interupsinya menilai pemindahan pimpinan si­dang tidak berala­san. ­Menurut Dendi, Dodi Hen­dra secara aturan per­undang-undangan dan kon­stitusi yang berlaku masih sah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok.

Sehingga Dodi Hendra masih mempunyai hak dan kewenangan untuk pim­pinan sidang. Terkait per­soalan mosi tisak percaya terhadap Ketua DPRD Ka­bu­paten Solok, Dodi Hen­dra yang sempat diusung  sejumlah anggota dewan menjadi dasar untuk me­nga­­lihkan pimpinan si­dang.

Ditegaskan Dendi, per­min­taan pemindahan pim­pinan sidang itu tidak bisa diterima. Sebab sampai saat ini, menurut Dendi, Dodi Hendra masih sah menjadi Ketua DPRD Kabu­paten Solok dan mempu­nyai kewenangan untuk memimpin sidang.

Senada dengan Dendi, anggota dewan lainya Haf­ni Hafis dari fraksi Gerindra juga menegaskan secara aturan yang sah Dodi Hen­dra masih Ketua DPRD Ka­bupaten Solok. Jadi tidak ada alasan untuk menolak Dodi Hendra untuk me­mim­pin sidang.

Karena juga tidak me­nemukan kata sepakat, sidang paripurna kembali diskors selama lima menit. Dan setelah skors sidang kembali dicabut, Dodi Hen­dra kembali menskors dan menunda sidang sampai ada kesepakatan.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra terkait ricuh­nya jalan sidang paripurna menilai itu merupakan di­na­mika. Setiap interupsi ang­gota dewan lanjutmya harus dihormati karena itu menjadi masukan bagi ke­bai­kan daerah dan masya­rakat.

“Dalam memimpin si­dang saya tidak meng­halang halangi anggota dewan dalam memper­gu­nakan haknya untuk inte­rupsi. Dan semua saya hor­mati. Jadi awalnya RPJMD ada dualisme, ka­rena yang satu tidak di­fasilitasi dan tidak bisa mem­bahas, berlanjutlah rapat tadi saling dihujani interupsi dan terjadilah dinamika yang tadi,” jelas­nya.

Menurut Dodi, sidang paripurna pembahasan RPJMD itu sudah diagen­dakan di Gedung DPRD Kabupaten Solok pada pu­kul 10.00 WIB. Namun Wa­kil Ketua DPRD Ivoni Munir tiba-tiba menunjuk tempat lain untuk sidang yakni di kawasan Cinangkiak. Ada­pun fraksi yang setuju pari­purna dilakukan di Cinang­kiak, kata Dodi, yak­ni Fraksi PAN, PDIP, Golkar, PKS dan Demokrat.

“Sedangkan fraksi lain­nya sepakat sidang dila­kukan di gedung DPRD. Ke­ri­cuhan ini bermuara dari adanya peraturan bu­pati (Perbup) bahwa surat pem­beritahuan tahunan (SPT) boleh diteken Wakil Ketua DPRD. Jadi pergub itu men­jadi rancu sehingga terjadi dualisme pem­bahasan RPJMD. Yang satu di tem­pat seseorang di Cinang­kiak dan satu di DPRD. Mengingat masa pandemi dan anggaran maka saya sarankan di DPRD saja,” jelasnya.

Dodi mengungkapkan, kalau Perbup ini dirubah maka tentu seluruh ma­syarakat dan kabupaten dan kota di Indonesia ber­buat seperti ini. Sehingga akan memuat rancu ke depannya. Untuk itu, pihak­nya akan meminta Gu­bernur dan Mendagri untuk melihat Perbup ini lagi.

“Apa yang diper­juang­kannya tentu untuk ma­syarakat Kabupaten Solok. Apalagi, dirinya selaku ketua yang diutus Prabowo dan Andre Rosiade untuk memperjuangkan rakyat Kabupaten Solok. Karena di dalam RPJMD itu lima tahun di sana kitabnya. Jadi di sana kitabnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok,” tutur­nya.

Menurut Dodi, pemicu lain kericuhan sidang pari­purna yakni pertanyaan salah seorang anggora dewan tentang keabsahan dirinya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok dan meminta agar pimpinan sidang dipindahkan ke Wa­kil Ketua DPRD.

“Keabsahan saya seba­gai Ketua DPRD Kabu­pa­ten Solok, Itu kan saya di-SK-kan gubernur. Dari par­tai di-SK-kan Bapak Pra­bowo, sudah melalui meka­nisme yang ada. Jadi saya masih sah jadi Ketua DPRD Kabupaten Solok,” pung­kasnya (vko)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional