PADANG, METRO
Sidang tuntutan terhadap tiga terdakwa yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok yang merugikan keuangan negara, diperkirakan sekitar Rp1 miliar lebih, digelar di Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Selasa (18/8).
Dalam sidang tersebut, ketiga terdakwa yakni, Jaralis selaku mantan Kepala Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Solok dan Syofia Handayani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Syahibin selaku pelaksana kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok sekaligus Direktur PT Duta Perkasa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok dengan hukuman berbeda.
“Secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Menuntut terdakwa Syahibin dengan hukuman pidana penjara selama tujuh tahun dan enam bulan penjara denda Rp300 juta,dan subsider tiga bulan penjara,” kata JPU Risa, saat membaca amar tuntutannya.
Ditambahkan Risa, selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar,bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun penjara dan sembilan bulan penjara.
Sedangkan terdakwa Syofia Handayani, dituntut hukuman pidana penjara selama lima tahun,denda Rp300 juta dan subsider tiga bulan penjara. Sementara terdakwa Jaralis dituntut lima tahun, denda Rp300 juta dan subsider tiga bulan penjara.
“Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dalam memberantas tindak pidana korupsi,yang sedang genjar-genjarnya dilakukan. Unsur kerugian keuangan negara telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan BPK,” jelas Risa.
Terhadap tuntutan tersebut, tiga terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) akan mengajukan nota pembelaan (pleidoi). Sidang yang diketuai oleh Yose Ana Rosalinda dengan didampingi hakim anggota M Takdir dan Zaleka, memberikan waktu dua Minggu.
Di luar persidangan, JPU menyebutkan bahwa, perbedaan tuntutan pidana tersebut disebabkan peran dari ketiga masing-masing terdakwa berbeda, sehingga tuntutan berbeda.
Seperti diketahui, ada tiga terdakwa dalam kasus ini, yaitu Syofia Handayani selaku PPK, Jaralis selaku mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok dan Saibin selaku pelaksana kegiatan pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok. Dimana dalam pengerjaan proyek Tribun Lapangan Merdeka, terjadi dugaan telah terjadi penggelembungan (mark up) terhadap volume pekerjaan.
Syofia bersama Jaralis diduga kuat menyetujui bobot pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana proyek sebesar 93,00 persen. Sementara hasil pemeriksaan lapangan oleh konsultan pengawas, progres pekerjaan baru 84,304 persen.
Terdakwa tidak memutus kontrak pekerjaan saat pelaksana tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan. Meski sudah diberikan tenggang waktu penyelesaian pekerjaan sampai 50 hari kerja. Kontrak baru diputuskan setelah melewati 50 kerja dan jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan lagi.
Perbuatan kedua tersangka diduga melawan hukum, memperkaya diri orang lain atau diri sendiri atau suatu korporasi, akibatnya negara dirugikan sekitar Rp 1.038.072.053,00 sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Sumbar dengan nomor: SR-2616/PW03/5/2019 tanggal 24 September 2019. (cr1)
