Menu

Sidang Dugaan Suap Bupati Solsel Nonaktif, Ada Surat Appraisal pada Perjanjian Utang Muzni-Yamin Kahar

  Dibaca : 158 kali
Sidang Dugaan Suap Bupati Solsel Nonaktif, Ada Surat Appraisal pada Perjanjian Utang Muzni-Yamin Kahar
USAI SIDANG—Terdakwa penerima suap Muzni Zakaria keluar dari ruang sidang usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Rabu (26/8).

PADANG, METRO
Sidang dugaan penerimaan uang suap dari bos PT Dempo Group yang menjerat Bupati Solok Selatan (nonaktif), Muzni Zakaria, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Rabu (26/8). Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menghadirkan dua orang saksi.

M Ishaq selaku notaris dan Syafril selaku karyawan M Yamin Kahar (kasus terpisah) memberikan kesaksian. Menurut keterangan saksi M Ishaq, hubungan antara saksi dengan Yamin Kahar hanyalah rekanan saja.

“Apapun dokumen yang dibutuhkan M Yamin sayalah yang mengurusnya, termasuk adanya utang atau pinjaman antara M Yamin Kahar dengan Muzni Zakaria (terdakwa),” kata M Ishaq.

Dia menyebut, terdapat pinjaman antara terdakwa dengan M Yamin, yang saat itu ada suratnya yang dibuat secara otentik dan bukan dibuat-buat saja. “Waktu terjadi pinjaman uang, ada cek dan juga surat pinjaman utang yang dilampirkan surat appraisal (taksiran nilai objek atau properti). Karena saya mengingatkan kepada M Yamin Kahar harus ada jaminannya,” ucap saksi.

Saksi menuturkan, dalam surat tersebut terdapat tanda tangan kedua belah pihak. “Setelah surat disetujui, lalu ditandatangani oleh terdakwa, istri terdakwa dan M Yamin Kahar. Surat itu ditandatangani di rumah Yamin Kahar,” sebutnya.

Saksi Syahrial yang merupakan anak buah M Yamin Kahar, mengaku dipanggil Yamin Kahar guna membicarakan jaminan. “Setelah surat menyurat selesai dan ditandatangani, barulah M Yamin Kahar memberikan cek kepada saya. Cek itu saya berikan ke terdakwa, waktu itu di dalam cek tersebut ada jumlah nilai uangnya,” imbuhnya.

Terdakwa Muzni Zakaria, yang didampingi Penasihat Hukum (PH), mengaku tidak tahu dengan keterangan kedua saksi. Sebelum sidang ditutup, JPU KPK, menyerahkan serah terima berita acara, kepada majelis hakim. Pasalnya, salah seorang saksi menyerahkan uang kepada KPK.

Tak hanya itu, tim PH terdakwa, berencana akan menghadirkan saksi ahli dalam persidangan berikutnya. Menanggapi hal tersebut sidang yang diketuai oleh Yoserizal beranggotakan M Takdir dan Zaleka, memberikan waktu satu minggu.

“Baiklah untuk saksi dari PH itu Minggu depan, termasuk saksi dari JPU yang belum dapat hadir. Sekaligus minggu depan pemeriksaan terdakwa,” tegas hakim ketua.

Saat majelis hakim memukul palu kemeja hijau, terdakwa yang keluar dari ruang sidang, memakai baju rompi orange dengan tangan diborgol, dan tangannya ditutupi oleh jaket warna hitam, serta dikawal oleh polisi, pengawalan KPK, dan pengawalan tahanan Kejaksaan Negeri Padang. Terdakwa pun langsung turun dari lantai dua menuju mobil tahanan.

Sebelumnya KPK telah menetapkan M Yamin Kahar bersama Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria sebagai tersangka. Dalam perkara M Yamin Kahar, telah disidang beberapa kali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Kelas 1A Padang dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

Tersangka MZ diduga menerima suap Rp460 juta, untuk proyek pembangunan jembatan Ambayan. KPK juga mengatakan ada dugaan aliran suap Rp 315 juta terkait proyek Masjid Agung Solok Selatan yang diberikan M Yamin Kahar kepada bawahan Muzni.

Suap itu diduga diberikan atas permintaan Muzni Zakaria kepada M Yamin Kahar. Muzni Zakaria diduga memerintahkan bawahannya agar memenangkan perusahaan yang digunakan Yamin Kahar selaku kontraktor.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pasal 12 huruf b Undang Undang huruf b, Undang Undang RI nomor 31 than 1999, tentang Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. (cr1)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional