Menu

Sidang Dugaan Korupsi Lapangan Merdeka Solok Belum Siap, Tuntutan Batal Dibacakan

  Dibaca : 277 kali
Sidang Dugaan Korupsi Lapangan Merdeka Solok Belum Siap, Tuntutan Batal Dibacakan
TERSANGKA— Tiga tersangka dugaan korupsi pembangunan lapangan Merdeka Solok menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pindana (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Padang kelas 1 A Padang, beberapa hari lalu.

PADANG, METRO
Sidang dugaan tindak pidana korupsi, terhadap proyek Tribun Lapangan Merdeka, Kota Solok, yang merugikan keuangan negara,sekitar Rp1 miliar lebih itu, batal digelar di Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Padang. Sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan dari, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok, tak dapat dibacakan hari ini.

“Ya harusnya hari ini, karena tuntutan belum siap maka kita tunda,” kata JPU Teddy Cs, saat dihubungi  Jumat (14/8).

Ditambahkan, sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa (18/8). “Sidang kembali kita lanjutkan pada Selasa depan,” ujar Teddy Cs. Dalam berita sebelumnya disebutkan,  Terdakwa Syofia Handayani, merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Perkim dan sebagai PPK Proyek pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok.

Sementara, terdakwa Jaralis saat itu bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA). Dalam pengerjaan proyeknya, diduga telah terjadi penggelembungan (mark up) terhadap volume pekerjaan.

Syofia bersama Jaralis diduga kuat menyetujui bobot pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana proyek sebesar 93,00 persen. Sementara hasil pemeriksaan lapangan oleh konsultan pengawas, progres pekerjaan baru 84,304 persen.

Terdakwa tidak memutus kontrak pekerjaan saat pelaksana tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan. Meski sudah diberikan tenggang waktu penyelesaian pekerjaan sampai 50 hari kerja. Kontrak baru diputuskan setelah melewati 50 kerja dan jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan lagi.

Perbuatan kedua tersangka diduga melawan hukum, memperkaya diri orang lain atau diri sendiri atau suatu korporasi, akibatnya negara dirugikan sekitar Rp 1.038.072.053,00 sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Sumbar dengan nomor: SR-2616/PW03/5/2019 tanggal 24 September 2019.

Tersangka Jaralis disangkakan melanggar pasal primer yakni pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP. (cr1)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional