Close

Sidang Dugaan Korupsi KONI Padang, JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Agus Suardi

KORUPSI KONI— Suasana sidang lanjutan dugaan korupsi KONI Padang yang beragendakan jawaban JPU Kejari Padang atas eksepsi terdakwa Agus Suardi.

PADANG, METRO–Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Padang Sumatera Barat, menyatakan keberatan (eksepsi) terdakwa Agus Suardi dalam kasus dugaan korupsi dana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Padang harus ditolak oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang.

“Kejari Padang berpendapat, eksepsi tersebut menjadi tidak tepat serta harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan oleh ma­jelis hakim,” ucap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andre Pratama Aldrin, Selasa (18/7).

Andre Pratama memaparkan, da­lil yang diterima penasehat hu­kum jelas keliru dan tidak perlu ditanggapi, karena telah menyimpang dari batasan ruang lingkup dari ke­be­ratan dimaksud sesuai Pa­sal 156 KUHP, karena dalil yang disampaikan pena­sehat hukum memasuki materi perkara.

Bahkan penasehat hukum berani mengambil kesimpulan dengan men­dahului dan melampaui kewenangan hakim, dengan menyebutkan perbuatan terdakwa yang telah JPU dakwakan, karena ti­dak ada suatu tindak pidana yang dilakukan dalam surat dakwaan.

Kata Andre lagi, pensaehat hukum hanya melihat dari satu sudut pandang terdakwa tanpa melihat seluruh fakta fakta yang akan terlihat pada agenda sidang pemeriksaan atau materi perkara.

JPU juga menyarankan kepada penasehat hukum supaya dalam penegakan hukum, jangan pernah melukis fakta-fakta dalam satu aspek, tetapi melihat fakta dari seluruh aspek penegakan hukum berdasarkan pada alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

“Kami mengutip satu surat Alquran An Nisa Ayat 107 yang berbunyi, janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang orang yang berkhianat lagi bergelimang dosa,” tuturnya.

Sebelumnya, Penasehat Hukum Terdakwa Agus Suardi dan Nazar dalam eksepsinya membawa-ba­wa nama Mahyeldi yang juga Ketua Umum PSP Pa­dang yang juga Wali Kota Padang yang saat ini menjabat Gubernur Sumbar. Mahyeldi disebut sebagai orang yang memerintahkan penggunaan dana KO­NI Padang untuk klub sepakbola PSP.

Yohannas mengatakan terdakwa Agus Suardi yang juga merupakan ben­dahara PSP Padang sudah pernah menanyakan no­menklatur dana PSP tersebut. Namun, dana sebesar Rp 500 juta itu ternyata dititip di anggaran KONI Padang.

Selain Mahyeldi, Yohannas juga menyebut nama mantan Kepala Kepala Ba­dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Padang Andri Yulika dan Sekretaris PSP Editiawarman. Agus Suardi sudah pernah ber­konsultasi soal dana tersebut, namun te­tap disebutkan dititipkan dalam anggaran KONI Padang.

Menurut Yohannas, ka­rena kliennya hanya sebagai orang yang diperintahkan dan menjalankan tugas maka tidak dapat dipersalahkan.

“Dengan ini kita memohon kepada Yang Mulia agar dapat membebaskan klien kami dalam perkara ini,” kata Yohannas sambil menutup pembacaan eksepsinya.

Seperti diketahui, Kejari Padang telah menyidik kasus dugaan korupsi dana KONI Padang periode 2018-2020. Kejari menemukan kerugian negara Rp 3 miliar lebih dan telah menetapkan tiga tersangka. Selain Agus Suardi juga ditetapkan Davidson dan Nazar yang merupakan pengurus KONI Padang zaman itu. (hen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top