Menu

Sidang Berlangsung Haru, Muzni Zakaria Menangis Bacakan Pledoi

  Dibaca : 161 kali
Sidang Berlangsung Haru, Muzni Zakaria Menangis Bacakan Pledoi
PERSIDANGAN— Terdakwa Muzni Zakaria yang merupakan Bupati Non Aktif Solok Selatan,menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

PADANG, METRO
Sidang dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung dan Jembatan Ambayan di Solok Selatan tahun 2018 yang  di gelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang berlangsung haru. Muzni Zakaria (bupati non aktif) sebagai terdakwa menangis saat membacakan pledoi di depan majelis hakim. Rabu (30/9).

Muzni Zakaria yang saat itu mengenakan baju batik bernuansa warna oranye, tampak sedih, air matanya terurai saat membantah telah menerima uang bos PT. Dempo Group senilai Rp 3,2 miliar dari Terpidana M Yamin Kahar dan Rp 175 juta dari Plt Kadis PU Solok Selatan Hanif Rasimon.

Sidang yang digelar secara virtual itu, Muzni  menyampaikan, uang Rp3,2 miliar itu merupakan uang pinjaman yang didasarkan pada satu akta otentik. Akta itu dibuat oleh notaris sebagai bukti pinjam meminjam dan diperkuat dengan agunan sebagai pinjaman.

“Keabsahan Akta ini sudah dijelaskan langsung notaris Muhammad Ishaq kepada JPU juga kepada majelis hakim. Tambah jelas lagi dengan dihadirkan saksi ahli hukum perdata, Dekan Fakultas Hukum Unand Prof Busyra Azheri. Sehingga fakta tersebut tidak diragukan lagi,” paparnya.

Muzni menambahkan, dengan keterangan notaris dan saksi ahli, serta bukti akta notaris menjadi dasar pembuktian bahwa uang senilai Rp 3,2 miliar itu bukan penerimaan sebagai gratifikasi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Pinjaman itu murni hubungan keperdataan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bukan penerimaan sebagai gratifikasi,” ujarnya.

Muzni juga membantah dakwaan JPU KPK tentang penerimaan fee kepada dirinya dalam pelaksanaan tender proyek yang dikaitkan dengan uang pinjaman senilai Rp 3,2 miliar. Dia menyampaikan bahwa dakwaan JPU KPK hanya berdasar asumsi dan tidak memiliki dasar fakta sama sekali.

“Fakta persidangan berdasarkan keterangan keseluruhan saksi yang dihadirkan tidak ada satupun keterangan saksi yang menyebutkan bahwa adanya fee yang diterima ataupun diberikan kepada saya sebagai Bupati dalam hal pelaksanaan proyek pembangunan mesjid dan proyek pembangunan jembatan,” ungkapnya.

Muzni  juga mengatakan bahwa dirinya tidak ikut sama sekali dalam proses pelaksanaan tender tersebut. Selain itu, katanya, dia juga tidak pernah memaksa dan tidak ada paksaan agar tender harus dimenangkan oleh perusahaan tertentu.

“Saya dalam kaitannya juga dengan arahan umum yang menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan hanya pernah mengatakan untuk dibantu sesuai ketentuan yang berlaku,” sebutnya.

“Makna dibantu itu pada dasarnya ditujukan agar dalam proses tersebut, peserta tender diberikan kemudahan dan dibantu dalam memahami prosedur tender sehingga peserta tender dapat terbantu dalam persoalan administratif ataupun substantif yang harus dipenuhi dalam prosedur pelaksaan tender, dengan menekankan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku,” sambungnya.

Dia menambahkan, penetapan pemenang lelang Mesjid Agung Solok Selatan dilakukan sepenuhnya berdasarkan penilaian secara prosedural oleh POKJA yang menetapkan PT. Zulaikha dan pemenang lelang pembangunan Jembatan Ambayan PT. Yaek Ifda Cont.

“Penetapan yang dilakukan oleh POKJA tersebut terungkap secara jelas dalam persidangan bahwa tidak ada campur tangan atau intervensi dari saya selaku Bupati saat itu, untuk menentukan siapa pemenangnya,” katanya.

Sementara terkait uang senilai Rp 175 juta, Muzni mengungkap bahwa uang tersebut juga merupakan pinjaman pribadi Hanif Rasimon kepada anak buah Terpidana M Yamin Kahar yakni Suhandana Peribadi alias Wanda.

“Dalam keterangannya, kata Pak Hanif dia meminjam ke Wanda dan sebelum meminjam sudah minta persetujuan dari saya itu tidak benar. Saya tidak pernah memberikan persetujuan dan saya sama sekali tidak tahu menahu soal pinjaman itu,” ucapnya.

Lebih lanjut, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan itu, Muzni Zakaria meminta keadilan kepada majelis hakim yang diketuai Yoserizal beranggotakan Zaleka dan M Takdir.

“Mohon keadilan kalau saya dipaksa harus mengembalikan sejumlah Rp 3,375 miliar kepada negara. Sedangkan utang piutang yang di perkuat dengan administrasi adanya akta notaris juga harus saya bayar kepada Pak yamin. Tentunya saya membayar Rp 3,375 miliar kepada negara dan saya juga harus membayar Rp 3.2 miliar sebagai pinjaman saya kepada Pak Yamin,” ungkapnya

Diakhir persidangan, Muzni Zakaria memohon maaf yang kepada majelis hakim, “ Mohon maaf yang mulia, menurut saya ini adalah suatu perampasan terhadap saya dan keluarga yang mestinya sebagai warga negara dapat perlindungan dari negara. Saya sungguh tidak mengerti yang mana yang uang negara yang harus saya kembalikan kepada negara, sampai saat ini bagi saya tidak jelas dan masih kabur apa kesalahan saya,” ungkapnya.

Sementara, Penasihat Hukum (PH) Terdakwa, Audy Rahmat bersama tim menyampaikan bahwa dakwaan JPU KPK soal penerimaan uang Rp 3,375 miliar yang dianggap sebagai hadiah dari Terpidana M Yamin Kahar kepada kliennya Muzni Zakaria tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada majelis hakim agar memberikan putusan menerima pledoi Terdakwa Muzni Zakaria. Lalu, menyatakan Muzni Zakaria tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaiman dakwaan JPU KPK.

“Melepaskan Terdakwa Muzni Zakaria dari segala tuntutan hukum, merehabilitasi nama Terdakwa. Memperbaiki harkat, martabat, dan kedudukan Terdakwa. Serta memerintahkan JPU dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa Muzni Zakaria dari dalam tahanan. Atau bila majelis hakim berpendapat lain, kami minta putusan yang seadil-adilnya,” kata Audy.

Menanggapi pembelaan dari Terdakwa Muzni Zakaria dan PH terdakwa, JPU KPK menyatakan tetap pada tuntutan. Ketua Majelis Hakim Yoserizal menunda persidangan selama dua pekan. Sidang akan dilanjutkan Rabu 14 Oktober mendatang dengan agenda pembacaan putusan. (cr1)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional