Siap-siap, Wali Kota Padang Hendri Septa bakal Gelar Mutasi lagi

AGUS SALIM, METRO–Wali Kota Padang, Hendri Septa meng­ung­kapkan akan ada mutasi di jajaran pe­jabat Pemko Padangkembali dalam waktu dekat. Mutasi ini untuk memenuhi tuntutan kursi yang kosong di beberapa jaba­tan. Apalagi di Kelurahan, banyak jabatan kosong yang belum terisi.

“Mutasi tentu ada terus. Apalagi saat ini banyak sekali posisi di kantor-kan­tor Lurah kita yang masih kosong dan perlu diisi. Kalau tidak diisi, tentu akan meng­ganggu pelayanan publik,” sebut Hendri Septa, Jumat (6/8).

Apakah mutasi itu juga me­li­batkan posisi Sek­da ­(Sekretaris Daerah) yang juga kosong usai penon­aktifan Amasrul, Hendri Septa membantahnya. “Un­­tuk posisi Sekda mung­kin belum. Karena proses pemeriksaanya kan masih jalan. Jadi kita tunggu saja,­”tandas Hendri Sep­ta ­yang­ juga ketua DPD Partai Ama­nat Nasional (PAN) Pa­dang ini.

Masalah mutasi peja­bat di Kota Padang me­mang agak menghangat akhir-akhir ini. Apalagi se­jak Hendri Septa menggan­tikan Mahyeldi yang dilan­tik sebagai Gubernur Sum­bar. Bahkan sempat tersiar kabar, salah satu penyebab penonaktifan posisi Sekda karena menolak saat­ Wa­ko Padang memerin­tahkan un­tuk melakukan mutasi pejabat Pemko Padang.

Sekda Amasrul menga­takan, dirinya di­non­aktif­kan Wali Kota Pa­dang dari jabatan terhitung Selasa, sebagai Sekda karena di­anggap telah melanggar PP No.53 Tahun 2010 ten­tang Disiplin Pegawai Ne­geri Sipil yang menurutnya sama sekali tidak pernah dia lakukan.

Saat diminta konfirmasi langsung dari Sekda Pa­dang, Amasrul terkait ren­cana dirinya ba­kal  ­men­somasi wali kota, sosok asli Koto Tangah ini pun berujar singkat. “Samo kito caliak se bisuk(kita lihat saja ber­sama-sama nanti),” ujar Amasrul.

Sebelumnya, Inspektorat Pro­vinsi Sumbar dan Ba­dan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar telah mela­kukan pemeriksaan terkait dengan proses mutasi pe­jabat yang dilakukan oleh Pemko Padang Mei 2021 lalu. Pada perte­muan ­de­ngan tim provinsi sejumlah pertanyaan diajukan ter­kait dengan proses mutasi pejabat di lingkungan Pem­ko Padang.

Seperti diketahui, pe­me­riksaan yang dilakukan tim provinsi me­ru­pakan tindak lanjut surat Komisi Aparatur Sipil Ne­gara (KASN)­ terkait mutasi in­spek­tur daerah kota Pa­dang yang dilakukan Wali Kota Padang tanpa me­lakukan konsultasi tertulis dengan Gubernur Sumbar.

Sebelumnya, melalui surat nomor 821/3336/IV/BKD-2021 yang ditujukan kepada Wali Kota Padang, Hendri Septa Gubernur Sumbar, Mahyeldi menya­takan usulan mutasi In­spek­tur yang dilakukan oleh Wali Kota belum dapat diproses karena sejumlah alasan.

Adapun alasan terse­but yaitu pemerintah kota belum menindaklanjuti su­rat ketua KASN, tidak me­lampirkan matriks yang men­jelaskan penempatan pe­jabat pimpinan pratama Inspekstur Kota Padang yang lama setelah dilaku­kan mutasi dan tidak ada rekomendasi KASN untuk pengisian Inspektur Kota Padang melalui mutasi.

Oleh sebab itu Tim In­spek­torat Sumbar melaku­kan pemeriksaan terhadap tindak lanjut dari Surat Ketua KASN perihal tang­gapan atas mutasi dan pe­lan­tikan pejabat pimpi­nan tinggi pratama di Pemkot Padang.

KASN sempat meminta Wa­­li Kota Padang, Hendri Sep­ta membatalkan dan mengembalikan ke jabatan semula pejabat di ling­kungan Pemerintah Kota yang dimutasi pada 15 April 2021, karena dinilai tidak sesuai peraturan yang berlaku.

Bahkan, Hendri Septa pernah menanggapi apa yang dilakukan KASN. ­”Kalau saya tidak bisa melantik apa fungsi saya sebagai wali kota lagi,” kata dia saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Bank Nagari, beberapa waktu lalu.

Hendri mempertanya­kan aturan dan undang-undang apa yang dilanggar ketika melakukan pengu­kuhan dan pelantikan 180 pejabat struktural yang terdiri dari pejabat eselon II, III dan IV di jajaran Pemerintah Kota Padang. “Saya menerima reko­men­dasi tersebut dan tin­dak lanjutnya pejabat yang telah dilantik tetap bekerja se­perti biasa,” kata dia.­ (tin)