Menu

Sesuai Aturan Perundang-undangan, Keuangan Daerah harus Dikelola dengan Baik

  Dibaca : 150 kali
Sesuai Aturan Perundang-undangan, Keuangan Daerah harus Dikelola dengan Baik
SAMBUTAN— Wali Kota Pariaman Genius Umar memberikan sambutan dalam acara sosialisasi keuangan daerah. (efa nurza/posmetro)

WALI Kota Pariaman H Genius Umar menyatakan keuangan daerah harus diatur keluar masuknya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Makanya, demi mewujudkan sistem keuangan pemerintahan secara profesional, Pemko Pariaman sosialisasikan pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah.

”Keuangan daerah adalah satu hal yang sangat penting, kerena itu bagaimana cara kita mengelola keuangan itu menjadi hal yang sangat penting juga, karena itu, berbagai hal aturan mengenai hal pengelola keuangan secara nasional perlu kita dapatkan,” kata Walikota Pariaman Genius Umar.

Kota Pariaman merupakan kota kecil, dengan APBD sekitar Rp 700 miliar, tetapi derajat otonomi fiskal kita sangat rendah yaitu sekitar 2,5%. Untuk itu, dengan sosialisasi ini diharap mencapai hasil dalam tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun tahun berikutnya.

Sementara itu, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Agus Fatoni menjelaskan, tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntansi dalam mewujudkan good governance dan clean goverment yang berpedoman kepada Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Terkhusus untuk Kota Pariaman, Agus Fatoni menyatakan kesiapannya membantu Pemko Pariaman dalam hal pengelolaan keuangan dan pelaporan. ”Karena ini sudah menjadi niat saya, yang dikarenakan jalinan hubungan silaturahmi yang baik dengan Wako Genius Umar yang merupakan sahabat saya sejak menempuh jenjang pendidikan di IPDN,” tambahnya.

Adapun peserta dalam sosialisasi tersebut adalah para pejabat pengelola keuangan dalam ruang lingkup instansi dan kelembagaan yang ada di Pemko Pariaman, termasuk bendahara umum, bendahara aset, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Kepala OPD Pemko Pariaman.

Terpisah, Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) Anwar Sanusi meminta semua masyarakat untuk melakukan kontrol dana desa di setiap desa tempat tinggal.

”Semua itu penting agar tidak terjadi kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa. Sebab, peluang itu ada karena masyarakat kurang melakukan kontrol tentang dana desa,” ungkapnya.

Apalagi Anwar mengatakan, untuk pengawasan di lapangan, Kemdes PDTT sudah mewajibkan setiap kepala desa untuk memasang papan pengumuman di kantor desa yang berisikan laporan mengenai semua hal yang berkaitan dengan dana desa.

”Mulai dari berapa besar dana diterima hingga penggunaan atau realisasinya secara rutin. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga ikut mengawasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa,” ujarnya.

Namun, kata Anwar, tidak semua kepala desa mengindahkan hal ini. Karena itu mulai tahun depan, pihaknya memberlakukan sanksi kepada kepala desa yang tidak pasang papan pengumuman.

“Harus ada sanksi kepada kepala desa yang tidak memasang papan pengumuman tentang penggunaan dana desa. Sanksi itu macam-macam, misalnya membatalkan pencairan dana desa tahap berikutnya,” tandas Anwar. (efa)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional