Close

Sertifikat Tanah 60 Hektare di Nagari Sumpur sesuai SOP BPN, Rubito: BPN Bertanggungjawab Melindungi Produk Negara

PERTEMUAN— Suasana pertemuan gugatan penerbitan sertifikat tanah, masyarakat Nagari Sumpur gelar pertemuan dengan BPN Tanah Datar.

PDG.PANJANG, METRO
Penerbitan sertifikat tanah sekitar 60 hektare di Jorong Sudut, Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanahdatar digugat. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Datar, Rubito angkat bicara. Sertifikat doterbitkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)BPN. Penegasan tersebut diungkapkan Rubito, dihadapan para pemilik kurang lebih 60 hektar tanah yang telah bersertifikat di Jorong Sudut, Nagari Sumpur, Wali Nagari, KAN, BPRN dan Tim Penyelesaian Tanah Ulayat saat berkunjung ke Kantor BPN, Kamis (25/3).

“Kami selalu komitmen terhadap apa yang kami kerjakan. Terkait adanya gugatan atas penerbitan sertifikat hak milik tanah dari pihak lain, kami berkewajiban melindungi produk negara sekaligus siap berjuang bahkan membuktikan apa yang kami kerjakan sudah benar sesuai SOP,” tegas Rubito.

Dikatakannya, para pemilik tanah yang sudah mensertifikatkan tanahnya itu mendatangi BPN dengan bertujuan untuk mengucapkan terima kasih telah memproses sertifikat tanah mereka sekaligus memberikan dukungan moril pada BPN untuk tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. “Sebagai warga negara yang baik, kami telah mengikuti segala prosedur pemerintah khususnya BPN untuk mendapatkan pelayanan penerbitan sertifikat tanah kaum kami yang didasari kesepakatan bersama dalam kaum,” ungkap salah seorang pemilik tanah bersertifikat, Fahmi Malik,

Fahmi Malik yang juga mantan Wali Nagari Sumpur dua periode tersebut menerangkan, proses jual beli dengan pihak pembeli pun sudah sesuai dengan ketentuan berlaku. Tanah tersebut sejak dahulu telah dikuasainya secara turun temurun tanpa ada masalah dari pihak lain. “Transaksi jual beli tanah pun dihadapan notaris agar tidak terjadi persoalan,” ujar Fahmi.

Sementara perwakilan KAN Nagari Sumpur, Datuak Putiah, mengatakan, objek lahan lebih kurang 60 hektar yang disertifikatkan itu adalah benar tanah ulayat kaum Nagari Sumpur dan prosesnya juga diketahui oleh ninik mamak kaum yang bersangkutan dan disahkan oleh KAN Sumpur.

Di tanah tersebut juga terdapat objek vital Pemkab Tanah Datar, yaitu sumber air sekaligus jaringan PDAM. Keberadaan sumber air PDAM tersebut adalah berkat kerjasama PDAM dengan kaum Datuak Putiah, Ninik Mamak Nagari Sumpur. “Kalau tidak ada izin dari KAN Sumpur belum tentu sumber PDAM ini akan ada. Pasalnya, sumber air PDAM itu ada di tanah ulayat kaum saya. Di kawasan itu juga terdapat lokasi pandam pakuburan keluarga saya dari Kaum Koto Nagari Sumpur,” ungkap Datuak Putiah.

Sementara perwakilan dari pihak pembeli yang ingin membangun Nagari Sumpur, H Yohanes mengungkapkan pembeli tanah seluas lebih kurang 60 hektar itu adalah keluarga besar Saleh Alwaini, di antaranya Notaris Aida Amir, dr. Hilwa Saleh yang mengelola rumah sakit dan Said Saleh yang pengelola perguruan tinggi dan Najibah seorang dokter gigi senior. “Mereka membeli tanah yang sudah bersertifikat itu bertujuan untuk membangun kampung dengan cara berinvestasi,” ujar Yohanes saat diwawancarai.

Keluarga Saleh Alwaini, menurut Yohanes, merupakan perantau intelektual yang dimiliki Nagari Sumpur. Pasalnya, mereka berasal dari keluarga terhormat yang pendidikan tinggi, lulusan luar negeri sekaligus paham hukum yang berlaku. “Sebagai pembeli yang baik, kami beritikad baik, proses jual beli atau peralihan hak kami lakukan secara legal melalui notaris. Saya tegaskan, kami membeli tanah ulayat kaum di Nagari Sumpur yang sudah jelas disertifikatkan pemiliknya atau kaumnya sendiri,” tegas Yohanes.

Yohanes sangat menyayangkan Pemkab Tanah Datar lamban menyikapi persoalan yang melanda Nagari Sumpur. Semestinya pemerintah melihat data yuridis yang ada sehingga mampu memberikan pemahaman bagi pihak-pihak atau masyarakat yang tidak paham dengan ketentuan, kebijakan, yang mengacu pada dokumen negara yang pernah ada. “Tidak ada “kongkalingkong” dalam proses jual beli tanah. Toh kami hanya membeli tanah yang telah disertifikatkan oleh pemilik sebelumnya,” ujar Yohanes yang juga salah seorang anggota tim penyelesaian tanah ulayat Nagari Sumpur.

Sementara Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan BPN Tanah Datar, Didik Tris Ardijanto, mekanisme penerbitan sertifikat tersebut, dimulai dari permohonan yang diajukan masyarakat dengan melampirkan persyaratan sebagai kelengkapan administrasi.

Selanjutnya petugas akan memverifikasi berkas dan apabila memenuhi syarat maka berkas akan didaftarkan dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), dan kemudian pemohon diminta untuk membayar setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui bank.

“Setelah pemohon membayar, maka kita akan pengukuran dapat dijadwalkan. Kegiatan pengukuran dilakukan oleh petugas ukur setelah pemohon memasang tanda batas. Apabila tanda batas tidak terpasang maka petugas ukur tidak bisa mengukur objek tanah yg dimohon,” tegas Didik.

Didik menegaskan, pengukuran yang dilakukan merupakan pengukuran kadastral yang kemudian hasilnya digambar dan dipetakan dalam satu sistem koordinat yang kemudian di overlay dengan peta administrasi.

Sementara peta pendaftaran dan peta tematik lainnya yang dianggap perlu untuk bahan analisa. Peta administrasi yang digunakan merupakan peta yang sudah terinput dalam sistem nasional dan tidak ada kewenangan Kantor Pertanahan utk melakukan perubahan.

Tahap selanjutnya, ungkap Didik, pihaknya akan dilakukan pemeriksaan tanah ke lapangan oleh Panitia untuk meneliti kesesuaian data fisik dan yuridis. “Kemudian, objek yg dimohonkan akan diumumkan selama 60 hari, jika tidak ada sanggahan dari pihak lain maka dapat dilanjutkan utk penerbitan SK hak dan selanjutnya baru dapat diterbitkan sertifikat,” jelas Didik. Lebih lanjut Didik menjelaskan, BPN tidak akan menerbitkan sebuah produk baru ketika semua persyaratan belum dipenuhi oleh masyarakat atau pemohon penerbitan sertifikat. Mulai dari surat pernyataan kesepakatan kaum, mamak kepala waris sudah dilengkapi pihak pemohon. Terbitnya sebuah sertifikat, tegas Didik, akan menjadi tanggung jawab BPN. “Selama objek masih ada, itu akan menjadi tanggung jawab kami.” ujarnya. (rmd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top