Menu

Serapan Anggaran Rendah, Bupati Tanah Datar Beberkan Kendala

  Dibaca : 92 kali
Serapan Anggaran Rendah, Bupati Tanah Datar Beberkan Kendala

TANAHDATAR, METRO–Penyerapan dana desa/nagari yang rendah di Ta­nah Datar sebenarnya di­picu oleh beberapa ken­dala yang ditemui aparatur baik di tingkat kabupaten maupun nagari.. Hal ini disampaikan Bupati Eka Putra saat audiensi ber­sama Direktur Penyerasian Rencana dan Program Pem­bangunan Daerah Ter­tinggal Kemendes RI Raf­dinal, Direktur Nagari Development Center Unand Erigas Eka Putra, P3MD Provinsi Sumbar dan Ka­bupaten Tanah Datar dan beberapa kepala OPD Ta­nah Datar, Jum’at (28/5) di Indojolito Batusangkar.

“Pemicu utama ren­dahnya penyerapan dana nagari adalah perubahan aplikasi yang lama, yang dinamakan Simda kepada Sistem Informasi Peme­rintah Daerah atau SIPD,” ungkap Bupati.

Disebutkan Bupati Eka Putra, hambatan yang dira­sakan aparatur nagari atau bahkan di kabupaten ada­lah dalam pengoperasian SIPD tidak dibekali pela­tihan terlebih dahulu.

“Aparatur di kabupaten saja masih kesulitan, apa­lagi di nagari dalam meng­gunakan SIPD, bahkan ke­tika bisa malahan server di kementerian yang error. Untuk realisasi di tingkat kabupaten saja saat 2 bu­lan saya menjabta baru mencapai 6 persen. Kare­nanya diharapkan jangan paksakan daerah untuk sistem ini sebelum adanya pelatihan. Hal ini sudah saya sampaikan kepada beberapa anggota DPR RI yang berkunjung ke Tanah Datar beberapa waktu si­lam,” ujarnya.

Meskipun demikian, tam­bah Bupati, selepas disiasati dengan penggan­dengan penggunaan sis­tem lama dengan sistem baru terjadi kenaikan sera­pan dana desa saat ini. “Alhamdulillah, awal dulu masih diangka 16 persen, saat ini sudah capai 28 persen,” ujarnya.

Bupati berharap ke de­pan, untuk tahun anggaran 2022, seandainya SIPD tet­ap dipakai kembali, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih awal kepada pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.

Hal senada disam­pai­kan Kadis PMDPPKB No­fenril, pencairan dana desa atau nagari memang ter­lambat karena perubahan sistem pengajuannya. “Se­perti yang disampaikan pak Bupati, memang kita ter­kendala dalam peng­gu­naan SIPD, sehingga ter­hambat dalam pengajuan dana desa/nagari,” kata­nya.

Namun saat ini, tambah Nofenril, sudah ada 65 na­gari yang mengajukan da­na desa/nagari tahap 1. “Selain 65 nagari tersebut, 8 nagari sedang menga­jukan ke KPPN Bukittinggi dan 2 nagari lainnya APB Nagari sedang dievaluasi camat, dan Insya Allah, target untuk pencairan dana bulan Juni depan bisa tercapai, dan angka 28 adalah capaian yang sudah bagus dan cukup tinggi,” tukasnya.

Sementara itu Direktur Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Ke­men­des RI Rafdinal me­nyam­paikan, terima kasih ke­sempatan dan waktu Bu­pati Tanah Datar menerima langsung kunjungannya.

“Terima kasih atas sam­butan pak Bupati ber­sama OPD terkait, semoga jalinan silaturahmi antara kita semakin baik ke de­pan,” ujarnya.

Adapun dalam audiensi ini, tambah Rafdinal, diha­rapkan pemerintah Tanah Datar untuk lebih keras lagi dalam pencapaian penye­rapan dana desa/nagari. “Kami berharap ke depan Tanah Datar semakin giat dan cepat dalam pelak­sanaan penyerapan dana desa/nagari. Adapun pe­nyampaian dan harapan pak Bupati menjadi bahan evaluasi dan akan disam­paikan pimpinan kami di Kemendes RI,” katanya.

Rafdinal juga berharap tahapan perencanaan APB Nagari tahun 2022 sudah mulai. Hendaknya se­be­lum tahun 2021 berakhir, APB Nagari tahun depan sudah bisa selesai, ini bu­tuh kerja keras dan ko­mitmen,” pungkasnya.  (ant)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional