Menu

Serap Aspirasi Serikat Pekerja dan Buruh, Gubernur Sumbar Sampaikan Penolakan UU Cipta Kerja

  Dibaca : 285 kali
Serap Aspirasi Serikat Pekerja dan Buruh, Gubernur Sumbar Sampaikan Penolakan UU Cipta Kerja
Irwan Prayitno

PADANG, METRO
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyampaikan aspirasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Sumbar yang menolak disahkannya Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Aspirasi tersebut, tertuang dalam surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 050/1422/Nakertrans/2020, Kamis (8/10).

Dalam surat perihal Aspirasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Sumbar tentang Undang-undang Cipta Kerja tersebut, Irwan Prayitno mengatakan, dengan telah disahkannya UU tentang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pada tanggal 5 Oktober 2020, menimbulkan aksi unjuk rasa oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang menolak UU tersebut di Sumbar.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang menyatakan menolak disahkannya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dimaksud,” tegas Irwan Prayitno dalam surat resminya yang ditujukan kepada DPR RI itu.

Selain Irwan Prayitno, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil juga iut bersuara. Ridwan berjanji meneruskan penolakan kaum buruh dan mahasiswa kepada pemerintah pusat.

Dia pun menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). “Jadi, UU ini jangan dulu disahkan untuk dijalankan,” kata Emil di Kota Bandung, Kamis (8/10).

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X juga bersikap serupa. Sri Sultan berjanji menyampaikan penolakan buruh kepada pemerintah pusat.

“Mereka (buruh) menyampaikan aspirasinya supaya saya bisa memfasilitasi untuk mengirim surat kepada Presiden. Saya sanggupi dengan surat yang akan ditandatangani gubernur sebagai respons dari aspirasi mereka,” kata Sultan dalam keterangan resmi yang disampaikan Humas Pemda DIY seperti dikutip dari republika.co.id.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji juga bersikap serupa dengan Ridwan Kamil. Lewat akun facebook pribadi, Bang Midji, ia berharap, tidak ada lagi demonstrasi di Kalbar terkait UU Cipta Kerja. Dia pun memohon kepada Presiden Jokowi secepatnya mengeluarkan Perpu yang menyatakan mencabut Omnibus Law Cipta Kerja demi terhindarnya pertentangan di masyarakat, yang tidak mustahil semakin meluas.

“Undang-undang yang baik harusnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Saya sudah serap semua aspirasi pekerja, mahasiswa, masyarakat, dan lain-lain, besok (Jumat) saya sampaikan ke pemerintah pusat. Mari kita jaga iklim kondusif di Kalbar,” kata Sutarmidji.

Pada Kamis (8/10) malam WIB, Gubernur DKI Anies Rasyid Rasyid Baswedan yang berdialog dengan para pendemo berjanji meneruskan aspirasi terkait penolakan Omnibus Law mereka ke pemerintah pusat. Anies juga mengaku tak pernah dilibatkan dalam daftar penyusunan Omnibus Law, meski namanya tercantum.

Hanya saja, ia tidak merinci kepada siapa aspirasi itu akan diteruskan. Selaku ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2019-2023, Anies mengaku, siap menggelar audiensi dengan seluruh gubernur. “Semua aspirasi yg tadi disampaikan akan kami teruskan. Kita ada rapat semua gubernur, dan akan kita teruskan aspirasi ini,” papar dia.

Sebelumnya, Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Bupati Bandung Dadang M Naser, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi, Bupati Subang H Ruhimat, Bupati Garut Rudi Gunawan, Bupati Tegal Umi Azizah, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, dan Wali Kota Malang Sutiaji, serta beberapa pimpinan DPRD lainnya juga menolak Omnibus Law.(fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional