Close

Sengketa STKIP PGRI Sumbar dengan PB PGRI Masih Berlanjut di PN Padang

PENASEHAT HUKUM— Kiri-kanan Penasehat Hukum Arnold Eka Putra SH, Jefrinaldi SH, Hardizon Bahar, Ketua Yayasan dan Jofrinaldi Sjofka, Pembina Yayasan.

PADANG, METRO–Sengketa Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Padang Sumatera Barat (Sumbar) dengan Mantan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumbar, Drs Dasrizal MP masih berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Padang. Sengketa terkait Sekolah Tinggi STKIP PGRI Sumbar.

Pada perkara gugatan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg di PN Padang atas adanya akta perdamaian (Acta van Dading) Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2020/PN Pdg, di PN Padang oleh Mantan Ketua Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumbar, diduga dibuat secara diam-diam oleh Organisasi PGRI se-Sumbar (Penggugat) bersama Drs Dasrizal (Tergugat), tanpa sepengetahuan Organ Pembina dan Pengawas Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumbar.

Sehingga, merugikan Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumbar yang kehilangan aset atas harta kekayaan. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumbar, Ir. Jofrinaldi Sjofka menjelaskan, pada Pasal 28, kewenangan pembina yayasan adalah kewenangan yang tidak dimiliki oleh pengurus dan pengawas yayasan.

Pada Pasal 35 Ayat 5 UU Yayasan, setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi. “Apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya, tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (AD) yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga,” katanya, Senin (27/9).

Ia menambahkan, Man­­tan Ketua Yayasan Pendidikan PGRI  Padang Sumbar, Drs. Dasrizal, M.P diduga telah menyalahgunakan wewenang jabatan dengan memindahkan aset yayasan kepada pihak lain. Baik dengan surat pernyataan Dasrizal sepihak, ataupun dengan adanya akta perdamaian Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2020/PN Pdg yang mempunyai putusan bersifat final.

Secara UU Yayasan, sudah ada aturannya tentang pengalihan aset atau pengabungan yayasan ser­ta Peraturan Pemerintah Tahun 2008 dan 2013. Tidak bisa diserahkan begitu saja tanpa persetujuan pembina yayasan yang masih hidup saat ini (Jofrinaldi Sjofka dan Maznitos).

“Tetapi ini penyerahan dilakukan Drs Dasrizal dan kawan-kawan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan pembina yayasan. Sehingga Dasrizal tidak mempunyai legal standing terhadap hal tersebut,” bebernya.

Terpisah,  Drs. Dasrizal, M.P mengatakan, dirinya masih melaksanakan tugas sebagai ketua yayasan. Dirinya juga mengaku tidak tahu apa pemasalahan, sehingga diberhentikan sebagai Ketua Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumbar.

“Saya tidak merasa ber­salah. Untuk itu kami melakukan gugatan ke PN dengan perdata No. 112/Pdt.G/2019/PN.PDG. Saya menang. Saat ini menunggu eksekusi. Kedua, tahun 2010 sebagai pendiri  satu-satunya yang masih hidup sampai sekarang. Jadi s­a­ya berhak menjadi pembina di yayasan yang saya dirikan itu,katanya.

Ia menyebut, apalagi kalau yayasan diselewengkan atau yayasan disalahgunakan. “Saya sebagai pendiri bisa mengajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk membekukan yayasan ini. Untuk laporan pertanggung jawaban yang diminta, telah ada melalui akuntan publik  dan semua telah sele­sai,”sebutnya

Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumbar, Arnold Eka Putra, SH, mengatakan, Drs Dasrizal MP telah memberikan pernyataan di bawah sum­pah melalui Sidang Perdata No. 133/Pdt.G/2019/PN. Pdg. Bahwa beliau telah mengakui sebagai mantan ketua yayasan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Sementara per­nyataan di bawah sumpah Drs. Dasrizal tersebut, bertentangan dengan fakta-fakta hukum saat ini.

“Drs Dasrizal masih mengakui sebagai ketua yayasan dan melakukan gugatan kepada yayasan, serta mewakili yayasan dalam membuat akta perdamaian Nomor 50 tersebut. Hal ini yang kita pertanyakan. Bagaimana pernyataan di bawah sumpah bertentangan dengan hukum berlaku,” kata Arnold.

Ia menegaskan, pendiri yayasan tidak mempunyai kewenangan mengatur yayasan setelah yayasan didirikan. Tidak tercatat juga kewenangan pendiri dalam AD Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumbar Nomor 149 tahun 2010.

“Yang memiliki kewe­nangan pembina mengatur jalannya yayasan melalui organ pengawas dan pengurus yang diangkat oleh pembina saat ini, sesuai AD. Pembinalah yang mempunyai kewenangan, sesuai AD pada Pasal 40 untuk membubarkan yayasan. Bukan pendiri yayasan yang berwenang,” terangnya.

Arnold menjelaskan, saat ini Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN. Pdg masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung (MA) RI. Sehingga, belum mempunyai kekuatan hukum tetap untuk me­laksanakan eksekusi. “Terkait aset milik yayasan tidak boleh dialihkan saat ini, Kita harus menghormati proses hukum. Jangan melakukan tindakan main hakim sendiri, yang akibatnya ada perbuatan melawan hukum. Seandainya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, lakukan sesuai dengan proses hukum melalui jalur eksekusi ke pengadilan,” ujarnya menegaskan.

Gugatan oleh Organisasi PGRI terhadap Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumbar, kata Arnold ada dua gugatan dengan objek dan subjeknya sama. Yaitu penggugat organisasi PGRI dan tergugat juga yayasan.

“Yang objeknya mengenai sengketa aset yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumbar, gugatan tersebut per­kara Perdata No. 133/Pdt.G/2019/PN.PDG (masih kasasi) dengan Perkara Perdata No. 50/Pdt.G/2020/PN Pdg (berakhir dengan akta perdamaian),” katanya.

Drs Hardizon Bahar, Ketua Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumbar me­nyebut, terhadap perkara Perdata No. 112/Pdt.G/2019/PN.Pdg mengenai sengketa pengurus, tidak akan dapat dilaksanakan oleh Drs Dasrizal untuk mengembalikan jabatannya selaku ketua yayasan.

“ Karena Drs Dasrizal telah habis masa jabatannya pada tahun 2020 berdasarkan Akta Pengangkatan Drs Dasrizal No 78 yang dibuat dihadapan Notaris dan juga sesuai dalam AD Yayasan, Pasal 15 (jabatan pengurus berakhir karena masa bhakti),” ungkap Hardizon Bahar.

Terpisah, Kuasa Hukum Dasrizal, Ir H Acmad Wahyudi, SH, MH mengatakan, gugatan atas putusan akta perdamaian intinya ia keberatan karena merasa dirugikan.

“Kita menyangkal, kalau merasa dirugikan tentang aset sudah ada gugatan sendiri. Yaitu perkara perdata No 133. Ternyata kita yang menang. Kemudian pengurus legal standingnya Pak Drs. Dasrizal, M.P kita juga menang di perkara No 112. Seterusnya untuk akta perdamaian tidak perlu dipersoalkan, karena tidak ada yang dirugikan, kita yang me­nang.” katanya.

Azmal Aziz selaku Pengawas Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumbar mengatakan, yayasan telah  menggugat Drs Dasrizal Cs melalui PN Padang. “Karena yayasan telah dirugikan atas perbuatan Drs. Dasrizal Cs mengalihkan aset milik yayasan kepada PB PGRI. Sehingga PB PGRI menguasai STKIP PGRI Sumbar, dengan Ketua Badan Pelaksana Hariannya dipegang saat ini oleh Drs. Dasrizal,” ujarnya.

Saksi Ahli Sidang Sengketa Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumbar,  Prof Dr Busyra Azheri, SH, MH mengatakan, dirinya memberikan kesaksian di PN Padang terkait dengan kapasitas dari seseorang yang mengatasnamakan yayasan melakukan perbuatan hukum perdamaian.

“Kami jelaskan, pertama, kapasitas orang yang berhak mewakili atas nama yayasan itu adalah orang yang definitif. Kedua, kalau ada akta-akta perdamaian yang dibuat, mesti atas dasar adanya rapat dari yayasan itu. Kalau telah ada rapat yayasan, setelah rapat yayasan memberikan kuasa menghadap dan sekaligus melakukan perbuatan akta perdamaian, itu baru sah,” sebut Dekan Fakultas Hukum Unand itu.

Ketiga, seseorang membuat akta perdamaian haruslah orang yang betul- betul menjabat saat itu. Karena saat itu dia tidak lagi menjabat. “Dasarnya dia (Dasrizal)  membuat itu dari putusan MA yang menyatakan, dia harus diaktifkan kembali. Dalam konteks hukum, mengaktifkan kembali itu hitungnya tahun kelender, bukan berdasarkan perintah. Bukan berdasarkan makna putusan MA yang menyatakan dia aktif secara otoma­tis.”imbuhnya.

Dijelaskan Busyra, saat keluarnya  putusan MA, bukan itu maknanya. Tapi dihitung mundur ke belakang kapan diberhentikan. “Lalu dihitung tahun kelender seperti periodesasi jabatan itu. Ternyata kalau dihitung-hitung, pada saat putusan itu keluar, dengan periodesasi ia sebagai ketua yayasan telah habis,” terangnya.

“Dengan kata lain walaupun putusan MA menyatakan dia diaktifkan kembali, sedangkan masa periodenya habis. Yang diaktifkan itu haknya sebagai ketua, hak terkait gajinya, hak-hak keperdataan lain. Itu yang aktif kembali,” terang Guru Besar Fakultas Hukum Unand itu.

Ia menjelaskan, pembina yayasan berhak menunjuk kepengurusan yang baru, walaupun ada proses di persidangan. “Tidak ada masalah. Ternyata memang putusan pengadilan menyatakan seperti itu, tidak sah. Tidak sah itu tidak ada artinya, walaupun dia dikembalikan. Memang periodenya sudah berakhir, sehingga segala tanggungjawab terhadap yayasan itu ada ditangan orang yang diangkat baru oleh pembina yayasan,” tuturnya.

Ia menegaskan, perbuatan yang dilakukan Dasrizal itu melawan hukum. Karena ia tidaklah orang yang secara subjeknya mempunyai legal standing yang sah.

“Sehingga perbuatan hukum pengalihan pengelolaan aset yayasan itu menyalahi aturan hukum. Keabsahan dan legalitas Dasrizal sebagai ketua yayasan yang diklaim karena putusan pengadilan itu tidak benar. Sebenarnya kenapa dalam hukum sesorang itu bisa diangkat kembali, itu maknanya periodesasi dalam hitungan tahun kalender. Bukan hitungan mau dia menterjemahan sendiri. Kalau dia diangkat kembali, itu mesti melalui proses dari pembina yang menentukan. Itu kata kuncinya,” tegasnya.

Busyra memaparkan, setiap surat yang diterbitkan oleh dewan pembina memberikan kuasa yang bersangkutan itu, mesti mekanisme rapat dewan pembina. “Mekanisme di dalam yayasan tidak dipe­nuhi, sehingga surat itu cacat. Kuasa yang diberikan dewan pembina kepada ketua pengurus tidak memenuhi syarat. Akibatnya surat itu tidak mengikat. Arti kata kalaupun dilakukannya adalah perbuatan hukum.”ka­tanya.

Perbuatan hukum dengan cacatnya Dasrizal sebagai ketua yayasan, otomatis cacat perbuatan me­lawan hukum karena legal standingnya tidak meme­nuhi syarat. “Ini yang perlu didudukan  kembali. Dalam persidangan saya tegaskan itu. Rasanya naif bagi seorang yang tahu paham dengan organisasi, masa dia tidak melakukan mekanisme yang be­nar,”be­bernya.

Di yayasan itu badan hukum yang menentukan organ, bukan nama orang per orangnya. “Tadinya yang dipertanyakan kepada saya, dia telah berhenti dari jabatannya lalu dimasukan ke tahap namanya dalam gugatan. Dalam gugatan ada selaku ketua, selaku bendahara dan seterusnya. Pada saat dalam organisasi terjadi pergantian, hukumnya biasa itu. Sudah lumrah. Tapi yang digugat itu bukan personnya, tapi ia menjabat karena jabatan yang melekat pada dirinya,” terangnya.

“Arti kata kalau namanya pun berbeda  saat seka­rang dengan orang yang membuat suatu pernyataan tetap mengikat tidak salah alamat gugatannya. Tetap memikat karena tujuannya bukan subjek orangnya tapi jabatan yang melekat pada organ itu sendiri.” tandasnya. (adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top