Menu

Sengkarut Kinerja Surveyor Nikel, Andre Rosiade Minta Menteri Perdagangan Bela NKRI

  Dibaca : 60 kali
Sengkarut Kinerja Surveyor Nikel, Andre Rosiade Minta Menteri Perdagangan Bela NKRI
Kisruh antara pengusaha lokal dengan pemilik pabrik pemurnian (smelter) asal Tiongkok kini memasuki babak baru.

ADINEGORO, METRO–Kisruh antara pengu­saha lokal dengan pemilik pabrik pemurnian (smelter) asal Tiongkok kini memasuki babak baru. Setelah per­soalan harga patokan mineral alias HPM nikel tuntas, kini para pengusaha mene­mui persoalan baru terkait kinerja penyurvei atau surveyor.

Hal itu seperti disam­pai­kan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Ge­rindra, Andre Rosiade, da­lam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Per­dagangan Muhammad Luth­­fi, Rabu (25/8). “Saya mendapatkan laporan dari teman-teman pengusaha nikel, ternyata mereka masih dizolimi,” kata An­dre yang juga ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.

Sejatinya, pemerintah sudah menentukan HPM yang digunakan sebagai acuan dasar royalti pe­me­rintah, dan telah me­nun­juk lima surveyor, yak­ni Suco­findo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Ser­vice, dan Anindya untuk menentukan HPM, besaran royalti, dan PPh tersebut, dan juga uji kadar logam nikel.

Para pengusaha mera­sa dizolimi lantaran terjadi perbedaan jauh dari hasil uji kadar logam nikel an­tara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk peme­rintah dengan yang ditun­juk pembeli.

Andre Rosiade yang juga ketua harian DPP Ika­tan Keluarga Minang (IKM) ini mengungkapkan, pe­nu­runannya bisa jauh, dari 1,8% bisa menjadi 1,5% bahkan 1,3%. Akibatnya, pengusaha mengalami ke­ru­gian.

“Smelter Tiongkok itu modusnya pakai surveyor Anindya, sementara pe­ngu­saha kita pakai Suco­findo atau Surveyor Indonesia. Kalau pakai Su­co­findo atau Surveyor Indonesia angkanya 1,87%, be­gitu sampai ke smelter Tiong­kok jatuh jadi 1,5%, jauh turunnya,” terang An­dre.

Andre mengaku sudah bertanya ke Sucofindo dan Surveyor Indonesia, me­reka bilang gak mungkin tu­run­nya sejauh itu. Karena pengambilan sampelnya jelas, paling kalau turun ya tidak jauh. Misal awalnya 1,87% turun jadi 1,85%. Lha, ini jadi 1,5%. “Akhirnya pengusaha kita dikasih pilihan pakai harga dengan kadar 1,5%. Akibatnya pe­ngu­saha kita merugi, Pak,” imbuhnya.

Karena itu, Andre me­minta Mendag sebagai pe­jabat yang berwenang un­tuk segera menyelesaikan sengkarut ini. “Saya minta Pak Menteri Perdagangan RI, kita bela pengusaha kita, Pak, kita bela NKRI. Ini penting karena ini me­nyangkut sumber daya alam kita dan menyangkut keberlangsungan pengu­saha nasional kita. Saya harap dalam masa sidang ini, persoalan ini bisa sele­sai,” kata Andre.

Menanggapi pernya­taan Andre, Mendag Luthfi pun memerintahkan Dirjen Per­lindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Ke­­menterian Per­da­ga­ngan, Veri Anggrijono dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wis­nu Wardhana, untuk segera memanggil seluruh surveyor. Mendag juga mene­gaskan akan mencabut ijin surveyor yang merugikan negara.

“Pak Andre, untuk uru­san surveyor, saya perin­tahkan Dirjen PKTN dan Dirjen Daglu untuk me­manggil semua surveyor, minggu depan akan kita panggil semua pemainnya. Pokoknya kalau ada yang merugikan, ijinnya saya cabut. Akhir minggu depan selesai ya Pak Dirjen,” tegas Mendag Luthfi. (*/r)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional