Selidiki Surat Gubernur Sumbar Minta Sumbangan, KPK Ingatkan Mahyeldi ada Sanksi Pidana, Sekdaprov akan Dipanggil Polisi

PADANG, METRO–Polisi terus mendalami surat bertanda tangan Gubernur Su­matra Barat (Sumbar) Mahyeldi yang digunakan oleh lima orang non pegawai (masyarakat bia­sa) meminta uang sumbangan untuk penerbitan buku. Bahkan, satu per satu pihak yang berkai­tan dengan penerbitan surat itu pun diperiksa oleh Satreskrim Polresta Padang.

Hanya saja, Sekretaris Da­erah Provinsi (Sekdaprov) Han Sastri, yang sudah dila­kukan pemanggilan untuk dimintai keterangan, mang­kir dari panggilan Po­lisi pada Sabtu (21/8) de­ngan alasan sedang be­rada di Bukittinggi. Meski tak bisa hadir, Polisi kem­bali mengatur ulang jadwal pemeriksaan terhadap Sek­­da­prov.

Sebelum pemanggilan Sekdaprov, Polisi sudah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap pi­hak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bap­peda) Sumbar. Alhasil, dari pemeriksaan, ternyata surat yang dipakai untuk memintai uang sum­ba­ngan itu adalah asli dan di­keluarkan oleh Bappeda Sumbar.

Diketahui, ter­ungkap­nya surat dengan tanda tangan Gubernur Sumbar dan kop surat Badan Pe­ren­canaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sum­bar, setelah Satreskrim mengamankan lima orang yang menggunakan surat itu untuk meminta sum­bangan kepada pengu­saha, pemilik dealer ken­da­raan bermotor dan kam­pus.

Uang itu disebutkan untuk penerbitan buku pro­fil “Sumatra Barat Provinsi Madani, Unggul dan Ber­kelanjutan”. Namun, ka­rena surat itu diduga kuat asli, lima orang yang sem­pat diamankan, kembali dilepas karena tidak ter­bukti melakukan penipuan, meski uang sumbangan itu masuk ke dalam rekening pribadi.

“Sudah diperiksa (pi­hak) Bappeda, surat me­mang dikeluarkan oleh me­reka. Tapi surat hanya dikasih ke pimpinan tapi enggak kembali lagi,” kata Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fer­nanda, Minggu (22/8).

Dijelaskan Kompol Rico, selain melakukan pe­merik­saan terhadap pihak Bap­peda, rencananya pada Sabtu (21/8), pihaknya su­dah menjadwalkan peme­rik­saan terhadap Sek­da­prov. Namun, pihaknya men­dapatkan informasi kalau Sekdaprov tak bisa hadir lantaran sedang be­rada di Bukittinggi.

“Karena Sekdaprov ti­dak bisa hadir, maka kami atur jadwal kembali untuk pemanggilan ulang. Yang jelas, perkara ini akan terus berproses dengan memintai keterangan sak­si-saksi terkait surat minta uang sumbangan terse­but,” tegasnya.

Dalam kasus surat ini, pihak kepolisian menyita sedikitnya tiga kardus beri­sikan surat gubernur yang rencananya akan diba­gikan. Sebelumnya, surat digunakan oleh lima orang yang bukan merupakan  pegawai Bappeda. 

Mereka berinisial Do (46), DS (51), Ag (36) MR (50) dan DM (36). Total uang yang telah masuk ke reke­ning pribadi salah seorang dari lima orang ini sebesar Rp 170 juta.  Ratusan juta itu dari hasil 21 surat yang telah dibagikan sebe­lum­nya ke kampus, rumah sa­kit, dealer kendaraan hing­ga pengusaha di Kota Pa­dang. Rencana tiga kardus surat lainnya akan diba­gikan ke wilayah Sumbar. 

Seperti diketahui, surat tertanggal 12 Mei 2021 bernomor 005/3904/V/Bap­peda-2021 tersebut perihal penerbitan profil dan po­tensi Provinsi Sumatra Ba­rat. Kop surat ditan­da­tangani Mahyeldi An­sha­rullah. 

Dalam surat menye­but­kan dapat partisipasi dan kontribusi dalam men­sponsori penyusunan dan penerbitan buku profil “Su­ma­tera Barat “Provinsi Ma­dani, Unggul dan Ber­kelanjutan” dalam versi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris serta Bahasa Arab serta dalam bentuk soft copy.

KPK Ingatkan Mahyeldi Ada Sanksi Pidana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat suara mengenai polemik surat sumbangan yang diduga diteken oleh Gubernur Sum­bar Mahyeldi An­sha­rullah untuk keperluan pe­nerbitan buku. KPK meng­ingatkan pegawai negeri dan penyelenggara ne­gara, khususnya Mahyeldi, harus menghindari grati­fikasi.

“KPK ingin meng­ingat­kan kembali larangan me­minta sumbangan dalam kaitan potensi gratifikasi dari informasi adanya su­rat permintaan sum­ba­ngan Gubernur Sumbar ke­marin,” kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam ke­te­rangan yang diterima, Ming­gu (22/8).

Ipi menjelaskan, setiap pejabat negara harus me­ng­hindari perbuatan yang dapat dikategorikan seba­gai gratifikasi. Per­mintaan sumbangan, hadiah, atau dengan sebutan lain oleh pejabat negara untuk ke­pentingan pribadi atau ke­lompok dilarang.

“Baik secara tertulis maupun tidak tertulis, me­ru­pakan perbuatan yang dilarang dan dapat ber­implikasi pada tindak pi­dana korupsi,” kata dia.

Oleh karena itu, KPK mengingatkan kepada ke­pala daerah lainnya untuk tidak melakukan perbuatan meminta, mem­beri, atau­pun menerima sum­ba­ngan, hadiah dan bentuk lainnya. Apalagi hal itu berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban serta tugasnya.

“Baik yang diberikan atau diterima secara lang­sung maupun yang disa­mar­kan dalam berbagai ben­tuk. Perbuatan tersebut di­larang karena dapat me­nim­bulkan konflik kepen­tingan, bertentangan de­ngan peraturan atau kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana,” jelas dia.

Ipi menjelaskan, KPK telah mengeluarkan surat edarannya tentang pe­ngen­dalian gratifikasi telah meng­ingatkan kepada pa­ra pim­pinan lembaga ne­gara un­tuk menghindari gratifikasi dan patuh ter­hadap keten­tuan hukum yang berlaku. Hal itu pen­ting demi men­cegah terja­dinya tindak pi­dana korup­si.

“Pegawai negeri dan penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi tersebut dianggap pemberian suap, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya, yaitu 4 sampai 20 tahun penjara dan denda dari Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar,” tegasnya. (rom/jpnn)