Menu

Selidiki Dugaan Korupsi Pemotongan Insentif Dana Covid-19, Kepala Puskesmas se-Kota Padang Diperiksa Kejari

  Dibaca : 1021 kali
Selidiki Dugaan Korupsi Pemotongan Insentif Dana Covid-19, Kepala Puskesmas se-Kota Padang Diperiksa Kejari
Andri Yulika, Kepala Inspektorat

PADANG, METRO
Kejaksaan Negeri Padang tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan insentif dana Covid-19 terhadap tenaga kesehatan yang dilakukan oleh kepala Puskesmas se- Kota Padang.

Informasi yang dihimpun POSMETRO penyelidikan ini sesuai dengan surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Padang nomor print 03/L. 3 10/ Fd/03/2021 tangal 5 Maret 2020. Bahkan, pihak Kejari Padang juga sudah mengirimkan surat pemanggilan kepada beberapa pihak Puskesmas.

Selain itu, terpantau di kantor Kejaksaan Negeri Padang dalam beberapa hari terakhir ini beberapa petugas maupun pihak puskesmas yang ada di Kota Padang yang tengah menunggu antrian untuk diperiksa oleh penyidik tindak pindana khusus (Pidsus) Kejari Padang.

Pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi pemotongan insentif dana Covid-19 dibenarkan Kasi Pidusus Kajari Padang Therry Gutama. Kasi Pidsus menambahkan pihaknya belum bisa menjelaskan lebih detail prihal pemeriksaan tersebut.

“Kami baru mengumpulkan data, bahan dan keterangan. Kita menghormati penyelidikan yang sedang berjalan, biarkan kami bekerja.” katanya beberapa waktu lalu.

Mantan Kasi Datun Kejari Kabupaten Pasaman itu menegaskan, terhadap kasus ini pihaknya belum dapat mempublikasikan, mengingat ini adalah bersifat rahasia.

“Bila ini dipublikasikan dikhawatirkan akan menghilangkan data, selain itu sesuai dengan instruksi presiden, bila belum naik kepada penuntutan maka belum boleh untuk dipublikasikan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Puskesmas Padang Pasir dr Winanda mengakui dirinya memang dipanggil oleh pihak Kejari Padang untuk dimintai keterangan. Namun, menurunya, hal itu hanya miskomunikasi saja, lantaran ada yang merasa tidak puas.

“Sebaiknya informasinya kewenangan DKK Padang. Namun benar, memang ada dipanggil oleh pihak Kejari Padang. Namun itu hanya klarifikasi saja,“ katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Sementara, Kepala Inspektorat Kota Padang, Andri Yurika membenarkan kalau beberapa kepala Puskemas di Kota Padang dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang terkait insentif petugas kesehatan yang menangani pasien covid-19.

“Memang benar beberapa kepala Puskesmas dimintai keterangan terkait insentif petugas penanganan Covid-19. Mungkin ada laporan pula. Tapi ini baru sekadar memberikan keterangan,” sebut Andri, Kamis (19/3).

Andri tidak merinci kepala Puskesmas mana saja yang dimintai keterangan tersebut. Menurutnya Dinas Kesehatan lebih mengetahui persoalan itu. “Mungkin Kepala Dinas Kesehatan lebih paham. Yang jelas, kita akan patuhi prosedur hukum yang berlaku,” tandas Andri.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Ferimulyani Hamid hingga Kamis sore, belum dapat dikonfirmasi. Ferimulyani mengaku lagi sedang mengikuti suatu acara. Begitu juga dengan Sekda Kota Padang, Amasrul yang dihubungi POSMETRO, belum bisa keterangan.

Sedangkan Asisten I Pemko Padang, Edy Hasimy mengaku belum mengetahui perihal pemanggilan sejumlah kepala Puskesmas terkait dana instentif petugas kesehatan untuk penanganan pasien Covid-19 tersebut. “Saya belum tahu soal pemanggilan itu,” katanya, singkat.

Terkait pemanggilan sejumlah kepala Puskesmas di Kota Padang, Ketua Komisi IV DPRD Azwar Siry menyampaikan, DPRD menyerahkan persoalan tersebut kepada penegak hukum. Jika memang bersalah, maka harus dipertanggungjawabkan.

“Kita biarkan saja prosesnya berjalan dengan baik. Biarkan pihak Kejari melakukan pemanggilan untuk mendapatkan keterangan,” ujar kader Demokrat ini, Kamis (18/3).

Ia menilai dipanggil kepala Puskesmas oleh Kejari sah-sah saja itu dan tujuannya mengetahui mekanisme pihak puskesmas menggunakan dana Covid-19. “Kita mendukung pemeriksaan itu sepanjang SOP jelas,” paparnya.

Sedangkan untuk langkah yang akan diambil DPRD, lanjutnya, belum ada kelanjutan dan menanti hasil penyelidikan. Apabila terbukti, DPRD akan berkomunikasi dengan pimpinan.

Untuk diketahui, pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Indonesia. Pemberian insentif dan santunan kematian tersebut telah ditetapkan Menkes melakui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020.

Sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara (ASN), non ASN, maupun relawan yang menangani Covid-19 dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan

Sementara itu insentif untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Puskesmas dan Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setinggi-setingginya sebesar Rp 5 juta.

Untuk besaran santunan kematian sebesar Rp300 juta diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan Covid-19 saat bertugas.Tenaga kesehatan tersebut merupakan tenaga kesehatan yang tertular karena menangani pasien Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19.

Insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 diberikan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber pendanaan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (hen/tin/ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional