Close

Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu Segera Digelar

ILUSTRASI— Seleksi KPU dan Bawaslu.

JAKARTA, METRO–Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Ke­men­terian Dalam Negeri, Bah­tiar menyampaikan, da­lam waktu dekat akan dilak­sanakan proses seleksi ang­gota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Seleksi tersebut seba­gai­mana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemi­lihan Umum, disusun paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya ma­sa jabatan anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022, pada bulan April 2022 mendatang.

“Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, jadi sudah ada mekanisme dan dasar hukum yang kuat dalam Undang-Un­dang pe­nyelenggara Pe­milu,” kata Bahtiar dalam kete­rangan­nya, Senin (4/10).

Bahtiar menjelaskan, terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam seleksi tersebut. Salah sa­tu­nya, menyiapkan tim se­leksi (Timsel) paling ba­nyak 11 orang, yang terdiri dari tiga unsur yakni, tiga orang dari unsur peme­rin­tah, empat orang dari un­sur akademisi, dan em­pat orang dari unsur masya­rakat.

Timsel itu kemudian bertugas melakukan selek­si calon anggota KPU dan Bawaslu. “Jadi Timsel itu harus memperhatikan juga reputasi dan rekam jejak yang baik, kemudian me­miliki kredibilitas dan in­tegritas, memiliki pema­haman tentang Pemilu,” papar Bahtiar.

Sementara itu, Ketua Umum AIPI Alfitra Salam membeberkan, pemba­hasan terkait Timsel ini sa­ngat strategis. Selain Tim­sel Nasional, kata Alfitra, juga perlu diperhatikan Timsel yang berada di tingkat provinsi (berjumlah ratusan) dan kabupaten (berjumlah ribuan).

“Bahkan saya meng­anggap Timsel kabupaten jauh lebih penting, karena pelaku-pelaku penye­leng­gara Pemilu itu lebih ba­nyak di kabupaten,” tutur Alfitra.

Menurutnya, komposisi Timsel juga harus mem­pertimbangkan tokoh-to­koh daerah, bukan sentra­listis dari Jakarta. Selain itu, perlu juga diperhatikan keterwakilan perempuan dalam Timsel. Seba­gai­mana pada Pasal 22 ayat 1 dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

Tak hanya itu, Timsel tiga orang yang berasal dari unsur pemerintah juga mesti berposisi moderat. Dengan kata lain, mereka menjadi jalan tengah an­tara unsur masyarakat dan unsur akademisi.

“Pemilihan calon ang­gota KPU dan Bawaslu dini­lai berkaitan erat dengan partisipasi publik,” papar Alfitra.

Sektretaris Departe­men Politik dan Peme­rin­tahan FISIP UGM Mada, Suk­maji mendorong parti­sipasi publik dalam proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Belajar dari proses rekrutmen seleksi tahun-tahun sebelumnya, partisipasi publik menjadi komponen yang sangat penting dalam mengawal proses rekrutmen.

“Partisipasi politik saya kira sangat luas dimen­sinya, tidak sekadar dalam tahapan Pemilu tapi sebe­lum itu saya kira juga perlu didorong partisipasi publik ini,” ujar Sukmaji.

Bentuk partisipasi pu­blik lainnya yaitu dengan men­calonkan diri, mem­berikan dukungan kepada calon, dan mendiskusikan berbagai dinamika setiap tahapan dalam berbagai bentuk forum diskusi, da­lam rangka menghasilkan rekomendasi dan ususlan kepada Timsel dan DPR.

“Hal ini untuk men­do­rong adanya trans­paransi dan akuntabilitas di setiap tahapan rekruitmen,” pung­kasnya. (jpg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top