Menu

Selama Pilkada 2020, Berhasil Cegah Ratusan Kampanye Ilegal

  Dibaca : 89 kali
Selama Pilkada 2020, Berhasil Cegah Ratusan Kampanye Ilegal
SOSIALISASI—Bawaslu Agam gelar sosialisasi pengawasan tahapan pemilihan publikasi hasil Pengawasan Pilkada 2020 di Hotel Sakura Lubukbasung.

AGAM, METRO
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Agam berhasil mencegah ratusan kegiatan kampanye yang dinilai keluar koridor (Ilegal) ketentuan dalam Pilkada 2020 di daerah itu. Selama masa kampanye pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Bahkan, dua Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Agam disanksi lantaran terbukti tidak netral.

“Total ada 140 kegiatan kampanye yang berhasil kami cegah selaku badan pengawas. Jumlah ini mencapai 40 persen dari keseluruhan kegiatan kampanye yang diselenggarakan selama masa Pilkada 2020,” kata Elvys saat Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Publikasi Hasil Pengawasan Pilkada Tahun 2020 di Hotel Sakura Lubukbasung, Rabu (24/2).

Dijelaskan, dalam pendataan pihaknya, tercatat 346 kegiatan kampanye selama masa kampanye Pilkada 2020. Baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar maupun bupati dan wakil bupati Agam. Dari nominal itu, hanya 206 kegiatan yang terselenggara sesuai aturan. Sisanya dicegah dengan cara dibubarkan, dibatalkan, atau pun kegiatan dibolehkan berjalan tanpa adanya kampanye.

Kegiatan kampanye yang dibubarkan akunya, terhitung sebanyak 22 kegiatan. Dikarenakan tidak ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP), dibarengi kegiatan yang dilarang dalam masa pandemi seperti bazar atau perlombaan dan lainnya yang berpotensi memicu kerumunan. Sedangkan yang dibatalkan sebanyak 35 kegiatan dengan alasan yang sama. “Sementara ada 88 kegiatan yang tetap jalan tapi tidak ada kampanye,” sebut Elvys.

Pencegahan itu menandai pihaknya tidak mentolerir adanya pelanggaran kampanye. Termasuk para pelanggar juga tak luput dari sanksi. Selama masa kampanye katanya, ditemukan dua pelanggaran netralitas ASN dan imbasnya yang bersangkutan diberi sanksi oleh Komisi ASN dengan penundaan gaji dan pangkat selama satu tahun.

“Selama masa kampanye, Bawaslu Agam menemukan 6 pelanggaran kampanye, rinciannya 5 pelanggaran pidana dan 1 administrasi. Setelah diproses ada beberapa orang pelanggar yang disanksi. Mereka yakni dua ASN yang mengabdi di lingkup Pemkab Agam. Satu ditemukan melanggar netralitas ASN di Pilkada Kota Solok dan diproses pelanggarannya oleh Bawaslu Kota Solok, satu lagi di Agam,” bebernya didampingi Kordiv Pengawasan Okta Muhlia.

Tak hanya itu, pihaknya juga mendapati seorang penyelenggara Bawaslu terindikasi tidak netral dan berujung pemberhentian kepada yang bersangkutan. “Ini bukti bahwa kami tidak tebang pilih dalam menerapkan aturan. Termasuk di internal kami,” tegas Elvys.

Di lain sisi imbuhnya, pihaknya sengaja mensosialisasikan hasil pengawasan selama Pilkada 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Bawaslu Agam ke publik. Dikatakan, meski ditemukan sejumlah pelanggaran namun secara umum pesta demokrasi di Agam berjalan lancar, aman dan damai.

“Di kesempatan ini kami mengapresiasi peran serta semua pihak, teristimewa kepada masyarakat yang telah berperan aktif mengawasi jalannya Pilkada Agam 2020. Terimakasih kapada seluruh stakeholder dan mitra Bawaslu Agam yang turut menciptakan iklim Pilkada jujur, adil dan transparan di Agam,” ujar Elvys.

Sosialisasi sendiri turut menghadirkan pakar hukum dari akademisi IAIN Bukittinggi, Miswardi sebagai narasumber. Diikuti 70 peserta dari berbagai organisasi kepemudaan dan mitra Bawaslu dan turut dihadiri Kasat Intelkam Polres Agam, AKP Dwi Haryanto.

Pada kesempatan itu, Miswardi selaku narasumber mengapresiasi bahwa secara umum Pilkada 2020 berjalan lancar di Agam. Hal itu mementahkan dugaan bahwa Agam bukanlah daerah yang memiliki indeks kerawanan pemilu tinggi bahkan secara nasional masuk 10 besar. “Sekaligus menandakan bahwa penyelenggara Bawaslu Agam sudah menjalankan perannya dengan baik dalam mengawasi. Mampu merangkul semua elemen untuk berperan serta mengawal, seperti menjalin kerjasama dengan para mubaligh, kawula muda dan lainnya,” kata Miswardi.

Menurutnya, suksesnya penyelenggaraan pemilu tergantung kepiawaian dan strategi penyelenggara untuk meningkatkan partisipasi semua pihak. Baik itu meningkatkan partisipasi pemilih maupun meningkatkan partisipasi pengawasan. “Prinsipnya begini, lebih baik mencegah persoalan ketimbang harus menyelesaikan permasalahan. Mewujudkan ini, penyelenggara harus punya inovasi dan strategi, paham geografis mana wilayah yang punya kerawanan tinggi,” kata Miswardi.(pry)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional