Menu

Sektor Penerimaan Pajak Disorot KPK

  Dibaca : 93 kali
Sektor Penerimaan Pajak Disorot KPK
EVALUASI— Rapat evaluasi yang dihadiri langsung Inspektur Kota Solok, Kepala BKD, Kepala BKPSDM, Kepala Bappeda, Kepala Diskominfo, Plt. Kepala DPMPTSP, dan pejabat struktural setingkat eselon III dan IV.

SOLOK, METRO
Satgas Wilayah IX KPK RI menyorot sejumlah kelemahan Kota Solok dalam menerapkan Rencana Aksi Daerah Program Pencegahan Korupsi (RAD PPK). Terutama pada sektor penerimaan pajak daerah dan sertifikasi aset milik pemerintah daerah dalam hal ini Pemko Solok.

Pada hal menurut Handayani Satgas Wilayah IX KPK RI, pajak daerah merupakan objek yang potensial dan sangat perlu dilakukan pengoptimalan pengelolaannya. Di Kota Solok sendiri, pajak yang potensial berupa PBB, BPHTB, Hotel dan Rumah Makan. “Untuk itu sangat perlu dilakukan pengelolaan yang intensif terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Solok,” ungkap Handayani dihadapan pejabat terkait Kota Solok.

Ketika melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Daerah Program Pencegahan Korupsi (RAD PPK) Kota Solok tahun 2020, Satuan Tugas (Satgas) wilayah IX KPK RI, menilai RAD PPK bertujuan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan pada area-area yang berisiko tinggi terjadinya tindak pidana korupsi yang sistemik dan berpotensi terjadinya kerugian daerah.

Dalam rapat evaluasi yang dilakukan di Kota Sawahlunto, Senin (30/11/2020) itulah, Satgas Wilayah IX KPK RI, Handayani dan Ismail menyorot sejumlah kelemahan kota Solok dalam menerapkan RAD PPK, terutama pada sektor penerimaan pajak daerah dan sertifikasi aset milik Pemerintah Daerah.

Pihak hotel dan rumah makan lanjutnya, tidak memiliki alasan untuk tidak menyetorkan pajak yang sudah mereka pungut dari masyarakat. Karena pajak tersebut adalah titipan masyarakat pengguna untuk daerah melalui hotel dan rumah makan.Di sini perlunya melakukan pengawalan terhadap objek-objek pajak potensial, perlunya membuat inovasi dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah.

Handayani meminta pejabat daerah untuk tidak bermain-main, KPK RI melalui Satgasnya di tiap Provinsi melakukan pengawasan terhadap RAD yang terintegrasi dalam pelaksanaan tata pemerintahan untuk mencegah potensi terjadinya korupsi.

Rapat evaluasi itu dihadiri langsung Inspektur kota Solok, Kepala BKD, Kepala BKPSDM, Kepala Bappeda, Kepala Diskominfo, Plt. Kepala DPMPTSP, dan pejabat struktural terkait setingkat eselon III dan IV. (vko)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional