Close

Sekda Payakumbuh Sampaikan Nota Penjelasan Tiga Ranperda

PENYAMPAIAN RANPERDA— Rapat paripurna penyampaian tiga ranperda oleh Pemko Payakumbuh di sidang paripurna DPRD Kota Payakumbuh.

SUKARNOHATTA, METRO–Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan Nota Penjelasan Wali Kota Pa­yakumbuh Terhadap Nota Penjelasan terhadap tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Payakumbuh dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Payakumbuh, Senin (13/6). Rapat tersebut dipim­pin oleh Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus didampingi Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan Armen Faindal serta dihadiri oleh Anggota DPRD, Pejabat Pemko Payakumbuh, serta tamu undangan.

Adapun tiga Ranperda yang di­sampaikan oleh Wali Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut, Ranca­ngan Peraturan Daerah tentang Pe­ngelolaan Keuangan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Dalam paparannya, Sekda Rida Ananda mengatakan, Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah ini akan menjadi pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. “Oleh karenanya, agar pembahasan APBD kita kedepannya dapat ditetapkan tepat waktu serta dapat fokus diarahkan pada program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang optimal. Maka perlu kita susun Rancangan Perda tentang pengelolaan keuangan dae­rah ini,” kata Sekda Rida Ananda.

“Karena sudah melewati batas waktu penetapannya, kami berharap ranperda ini untuk sama-sama kita prioritaskan sehingga dapat kita sahkan dalam waktu yang secepatnya,” tambahnya.

Sedangkan untuk Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, Rida menyebut, sebagai tempat yang baru berkem­bang, Kawasan Sungai Batang Agam yang saat ini menjadi kawasan de­ngan konsep penataan kota tepi air (water front city) menjadi kawasan strategis dan diprioritaskan pembangunannya.

Mengingat fungsi kawasan sebagai resapan dan pengendalian banjir Kota Payakumbuh, maka pemba­ngunan dan pertumbuhan kawasan terbangun di sepanjang Sungai Batang Agam yang tidak ter­kendali akan dapat mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan tersebut.

“Oleh karena itu, diperlukan u­paya penataan bangunan dan ling­kungan sebagai instrumen pengendalian pertumbuhan kawasan,” ucapnya. “Maka, dengan adanya suatu regulasi baru dalam bentuk peraturan daerah yang dapat me­ngakomodir berbagai permasalahan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, tentu pada akhirnya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masya­rakat,” jelasnya.

Dan untuk Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Rida menjelaskan, masalah limbah yang saat ini telah menjadi isu nasional dikarena dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian khusus pemerintah.  “Maka untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik tersebut, perlu bersama-sama kita lahirkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah,” ulasnya.

“Mengingat setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat ling­kungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai Undang-Undang Dasar 1945,” pungkasnya. (uus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top