Menu

Sekda Amasrul Dinonaktifkan Wako Padang, Dianggap Tak Patuh Pimpinan, Langgar PP No. 53

  Dibaca : 151 kali
Sekda Amasrul Dinonaktifkan Wako Padang, Dianggap Tak Patuh Pimpinan, Langgar PP No. 53
Amasrul

AIA PACAH, METRO–Kisruh ketidak harmonisan antara Wali Kota Padang dengan Sekda Kota Padang, Amasrul makin santer beredar. Menurut informasi yang didapat POS­ME­TRO, Selasa (3/8), Sekda Amasrul di­periksa Wali Kota Hendri Septa karena di­anggap tidak patuh pimpinan terkait mu­tasi ratusan PNS. Pemeriksaan inipun be­rujung penonaktifan posisi Amasrul se­bagai Sekda Padang.

Bahkan dalam grup whatsapp juga santer beredar bahwa Amasrul akan mensomasi Wali Kota Pa­dang, Hendri Septa karena tak terima dirinya dino­naktifkan. “Wali Kota Pa­dang Non Aktifkan Sekda Amasrul Karena di Anggap Tidak Patuhi Pimpinan Ter­kait Mutasi Ratusan PNS, Amasrul Berencana Laku­kan Somasi Kepada Hendri Septa”. Begitu isi pesan yang kini beredar di se­jumlah grup whatsapp.

Amasrul mengatakan, dirinya dinonaktifkan Wali Kota Padang dari jabatan terhitung Selasa, sebagai Sekda karena dianggap telah melanggar PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menurutnya sama sekali tidak pernah dia lakukan.

Saat diminta konfirmasi langsung dari Sekda Pa­dang, Amasrul terkait ren­cana dirinya bakal  men­somasi wali kota, sosok asli Koto Tangah inipun berujar singkat. “Samo kito caliak se bisuk,” ujar Amasrul dengan dialeg Koto Tangah yang khas.

Amasrul diperiksa oleh Wali Kota, karena me­langgar PP 53. Pelanggaran yang dimaksud oleh Wali Kota Padang Hendri Septa yang dilakukan olehnya, menurut Amasrul, terjadi karena dia tidak mau me­nan­datangani surat-surat ad­ministrasi terha­dap mu­tasi pejabat Pra­tama yang di luar prosedur.

“Saya dianggap salah, saya melanggar PP 53 dan diperiksa oleh adhoc yang diketuai oleh Wali Kota. Saya dinonaktifkan untuk sementara, demi ke­pen­tingan pemeriksaan” ujar­nya.

Dijelaskan, Amasrul ti­dak menandatangani SK ter­sebut karena belum ada re­komendasi dari Komisi Apa­­ratur Sipil Negara (KASN). “Saya disebut ti­dak menuruti perintah. Kita kan tidak mau juga mengi­kuti perintah yang salah. Menandatangani petikan SK yang mernurut saya melanggar PP Nomor 11 Tahun 2017 karena tidak ada dulu rekomendasi dari KASN,” jelasnya.

Oleh karena itu, Amas­rul sebagai sekda tidak mau menandatangi SK ter­sebut. Meski demikian, diri­nya malah disebut tidak menuruti perintah Wali Kota Padang. “Saya hanya mau membantu untuk me­lu­ruskan aturan. Tapi, Pak Wali Kota berpandangan lain,” ulasnya.

Sementara itu, Kabag Protokoler dan  Komunikasi Pimpinan Pemko Padang, Amrizal Rengganis mem­benarkan penonaktifan Sekda Padang, Amasrul oleh Wali Kota Padang. Bahkan surat nonaktif ter­se­but diserahkan langsung oleh Wali Kota pada Sekda, Selasa (3/8) di kantor Balai­kota Aia Pacah.

Penonaktifan  ini dimak­sudkan agar tim pemeriksa yang diketuai Wali Kota Padang serta diisi oleh Inspektorat serta unsur lainnya lancar melakukan pemeriksaan terhadap Sek­­da yang disinyalir mela­jukan pelanggaran disiplin.

Dijelaskan Rengga, se­suai dengan PP No 53 tahun 2010 trntang Disiplin PNS,  yakni di pasal 27 ayat 1 menyebutkan, “Dalam rang­ka kelancaran pe­me­rik­saan, PNS yang di­duga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman di­siplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh ata­san langsung sejak yang bersangkutan diperiksa”.

“Jadi pemeriksaanya dilakukan kemarin, dan langsung dinonaktifkan. Tujuannya adalah untuk memudahkan tim peme­rik­sa,” tandas Rengga. (tin/hen)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional