Menu

Secara Fatsun Politik, Wawako Padang “Jatahnya” PKS, Ranah Institute: PAN Bisa Dicap Negatif

  Dibaca : 911 kali
Secara Fatsun Politik, Wawako Padang “Jatahnya” PKS, Ranah Institute: PAN Bisa Dicap Negatif
Mochamad Ridha Peneliti Ranah Institute

ADINEGORO, METRO–Mencari Wakil Wali Kota (Wawako) Padang menjadi tema hangat akhir-akhir ini di Kota Padang. Pasalnya, sejak Mahyeldi dilantik sebagai Gubernur Sumbar dan jabatan Wali Kota diambil alih Hendri Septa, tak ada kemajuan dari prosesi pergantian itu. Bahkan, partai pengusung, PAN dan PKS seakan belum menemui titik terang siapa yang akan dimajukan ke DPRD Padang.

Peneliti Ranah Institute Mochamad Ridha mengatakan, dua kader dari PAN yang telah direkomendasikan untuk ikut dalam kontestasi pemilihan Wakil Wali Kota adalah Amril Amin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Padang dan Ekos Albar yang saat ini menjabat sebagai Wabendum DPP PAN.

“Langkah mengejutkan diambil oleh DPW PAN Sumbar. Meskipun Hendri Septa telah naik menjadi Wali Kota Padang menggantikan Mahyeldi yang naik menjadi Gubernur Sumbar, namun pihaknya tetap memproses nama kader PAN yang akan mengisi posisi Wawako Padang,” katanya, Sabtu (5/6).

Padahal secara fatsun (sopan santun, red) politik, katanya, kursi Wawako Kota tentu saja menjadi “jatahnya” PKS. Karena Hendri Septa yang saat Pilkada Padang 2018 lalu, diusung oleh PAN. Bahkan juga masih menjabat Ketua DPD PAN Kota Padang. Namun dalam politik memang tidak ada yang tidak mungkin.

Dalam aturan yang mengacu kepada perundang-undangan, partai pengusung berhak mengusulkan kadernya untuk mengisi posisi Wakil Wali Kota. Nantinya, pemilihan akan melalui mekanisme tertutup di DPRD Kota Padang. PKS dan PAN mengusung nama calon Wakil Walikota yang akan dipilih oleh anggota DPRD Kota Padang.

“Secara lobi politik, PAN tak perlu diragukan kalau tetap memaksakan kadernya maju. Hanya saja, tantangan terbesar yang akan dihadapi PAN adalah persepsi negatif yang akan teralamatkan kepada mereka dari masyarakat Kota Padang. Karena tetap memaksakan kadernya menjadi Wawako. Terlebih, dari kader PKS Kota Padang terkenal sangat militan dan loyal,” kata alumni Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini.

Katanya, PKS sebagai ”oposisi vokal” tentu mendapatkan tempat di hati masyarakat Sumatra Barat terkhusus Kota Padang yang mayoritas bersebrangan dengan Pemerintah. Apalagi, masih dalam aura kemenangan kontestasi Pilgub, loyalis PKS akan solid dalam mengawal pemilihan Wakil Wali Kota Padang.

Faktor sosiologis masyarakat juga perlu dipertimbangkan oleh PAN. Dalam masyarakat Minangkabau yang berpegang teguh pada adat istiadat, terdapat pepatah yang menjelaskan tatungkuik samo makan tanah, tatilantang samo minum aia. Bahwa salah satu nilai yang dipegang teguh dalam diri orang minang adalah kesetiakawanan.

“Tentunya, pengaruh atas image negatif yang ditujukan, sedikit banyaknya akan berpengaruh pada sosok dan partai. Sehingga, harus menjadi catatan bagi PAN berkaitan dengan dampak simpati masyarakat yang berpotensi menurun. Tantangan besar juga bagi komunikasi publik PAN merespon ini semua, jika terjadi,” katanya.

Dia menyebut, sangat menarik melihat kontestasi pemilihan Wakil Wali Kota Padang kedepannya. ”Apakah anekdot “tak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanya kepentingan” akan terbukti, atau akan ada pihak yang legowo nanti. Mari kawal,” katanya.

Menguji Lobi Politik PKS

Sementara untuk PKS, kata Ridha, Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota Padang telah resmi menunjuk dua nama kadernya untuk maju dalam pemilihan Wakil Wali Kota yaitu Muharlion dan Mulyadi Muslim. Meskipun demikian, kerja politik PKS tidak berhenti pada pemilihan nama saja. PKS harus segera melakukan lobi politik yang intens dan efektif dalam tataran anggota dewan.

“Lobi politik PKS akan diuji. Apakah akan berhasil meraih hati para wakil rakyat Kota Padang dengan hasil kemenangan kadernya, atau kenangan pahit pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan kembali terulang di Kota Padang,” katanya.

Selanjutnya, katanya, apakah perjuangan PKS untuk mendapat kursi di Wakil Wali Kota kandas seperti yang terjadi dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta? PKS dalam komunikasi politiknya harus lebih cair untuk mendapatkan dukungan. ”Sebab, jika kekalahan kembali terulang akan menjadi cermin lobi politik PKS tak lagi mumpuni. PKS akan dicap kerap gagal ketika mempengaruhi partai politik lain. PKS akan kalah dalam proses lobi untuk yang kesekian kalinya,” katanya. (r)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional