Menu

SDN 9 Kotolua Digembok Warga, Syafrial Kani: Pemko harus Tuntaskan Ganti Rugi Tanah

  Dibaca : 92 kali
SDN 9 Kotolua Digembok Warga, Syafrial Kani: Pemko harus Tuntaskan Ganti Rugi Tanah
KUNJUNGI SEKOLAH— Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, Anggota DPRD Padang Donal Ardi, Camat Pauh dan Niniak Mamak Koto Lua Kecamatan Pauh, saat melihat SDN 09 Kotolua yang digembok warga, Jumat (11/6).

PAUH, METRO–Belum adanya kata se­pakat dan kepastian terkait pembayaran ganti keru­gian antara pemilik lahan dan Pemko Padang (Dinas Pen­didikan) membuat war­ga  yang memiliki tanah di depan SD 09 Koto Lua, Kelurahan Koto Lua, Keca­matan Pauh melakukan aksi penggembokan.

Ketua DPRD Padang Syafrial Kani yang mene­ri­ma laporan penggem­bo­kan tersebu, Jumat (11/6) bersama anggota DPRD Donal Ardi, menemui dan menga­jak warga untuk ber­diskusi. Warga menga­ku aksi penggembokan karena warga yang me­miliki tanah menuntut Pem­ko menuntaskan ganti ru­gi tanah sekitar 400 m2 dengan nominal ganti rugi sekitar Rp 400 juta.

“Kita meminta Dinas Pendidikan segera menye­le­saikan persoalan ini. Ka­rena ini menyangkut pen­didikan harus cepat dan tanggap untuk penye­le­saian­nya. Kita berharap jangan sampai proses bela­jar dan mengajar tergang­gu nantinya akibat ma­sa­lah ini,” ujar Syafrial Ka­ni.

Ia mengungkapkan, da­ri persoalan ini, Pemko Padang bisa dinilai lambat dalam menanggapi per­soa­lan untuk pendidikan. Dinas Pendidikan harus jemput bola dalam menye­le­saikan kasus tanah terse­but.

“Apalagi karena masa­lah tanah ini, sudah dua kali sekolah digembok oleh warga yang bersengketa,” tegasnya.

Sementara itu,  Ismael, Ma­mak Kapalo Warih (MKW) Suku Jambak, yang ta­nah­nya berpolemik de­ngan Pemko Padang, me­nga­takan, sebelumnya te­lah ada kesepakatan untuk ganti rugi dengan Dinas Pendidikan, namun belum juga ada kepastiannya.

“Untuk ganti rugi telah disepakati tanah seluas 400 m2 dengan diganti sebesar Rp 400 juta. Ukurunnya  tahun 2020 sudah selesai sesuai perjanjian,” kata Ismael.

Ia menambahkan, ini sudah kedua kali digem­bok. Sebelumnya tahun 2020 lalu juga digem­bok oleh warga. ”Kalau ada pertanggung jawaban oleh Dinas terkait kami bersedia untuk membuka kembali,” sebutnya.

Sementara Camat Pauh Jasman, berharap bisa dicarikan solusinya oleh Dinas Pendidikan, sehingga tidak meng­gang­gu proses belajar menga­jar siswa. “Nanti kita akan mendukung apa saja yang dibutuhkan untuk admi­nis­tra­sinya. Tapi untuk tek­nis­nya ke Dinas Pendidikan,” kata Jasman.

Ia menjelaskan, dari aspirasi warga bermohon untuk bisa diselesaikan dan dicarikan solusinya. “Kita lihat status lahan memang punya warga. Kita ber­harap agar cepat diselesai­kan,” tegasnya.

Sementara itu terkait penggembokan SD 09 Koto Luar Kecamatan Pauh, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi mengatakan, akan menge­cek ke lapangan terkait tindakan penggembokan oleh warga.

“Kita akan cek terlebih dahulu permasalahan ter­sebut. Terkait ganti rugi akan dirundingkan dan dikoor­dinasikan,” ujarnya singkat. (hen)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional