Close

Sampaikan Peran Pemda dalam Penerapan Ultimum Remedium, Gubernur Sumbar Jadi Narasumber saat Rapat di Kementerian LHK

nara sumber— Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menjadi nara sumber saat Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Implementasi Prinsip Ultimum Remedium Penegakan Hukum LHK yang diselenggarakan Kementerian LHK, Kamis (4/11), di Jakarta.

JAKARTA, METRO–Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menjadi salah satu narasumber pada Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Implementasi Prinsip Ultimum Remedium Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kamis (4/11).

Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), di Hotel Sultan Jakarta. Prinsip Ultimum Remedium Penegakan Hukum ini sesuai Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada kesempatan itu, Mahyeldi memaparkan tentang peran pemerintah daerah (pemda) dalam penerapan prinsip ultimum remedium sesuai norma pengaturan LHK dalam UU Cipta Kerja.

“Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur telah melakukan beberapa upaya penyelesaian penguasaan kawa­san hutan secara tidak sah. Langkah tersebut dilakukan dengan berkolaborasi bersama Polda Sumbar dan pemerintah kabupaten kota, serta OPD terkait,” ujar Mahyeldi.

Pada rapat koordinasi tersebut, Mahyeldi juga menyampaikan kepada Menteri LHK terkait komitmen pemda dalam mela­kukan upaya-upaya penyelesaian penguasaan kawasan hutan secara tidak sah yang sudah dilakukan.

Pada kesempatan itu , Mahyeldi juga meminta arahan kebijakan kepada menteri agar penggunaan kawasan hutan yang tidak sah dapat diselesaikan, dengan pertimbangan masyarakat dapat terus memperoleh manfaat dan hak negara dapat diperoleh.

Sebelumnya, Mahyeldi pernah melaksanakan rapat koordinasi terkait permasalahan penguasaan kawasan hutan di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar). Pemprov Sumbar menggodok formulasi untuk penyelesaian masalah kawasan hutan di daerah tersebut.

Di mana, kawasan hutan ini sebelumnya telah diokupasi (pendudukan, penggunaan, atau penempatan tanah kosong-red) secara ilegal oleh oknum masyarakat untuk perkebunan sawit.

Dalam kasus di kawa­san hutan di Air Bangis Kementerian LHK menyerahkan kewenangan penyelesaiannya kepada Pemprov Sumbar. Mahyeldi melalui rapat koordinasi bersama Kapolda Sumbar, dan Pem­kab Pasaman Barat di Pa­dang, Sabtu 10 Juli 2021 lalu, berupaya membuat formula untuk bisa menyelesaikan hal itu tanpa menimbulkan gejolak di ma­syarakat.

Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar melakukan gerak cepat  meng­iden­­tifikasi lahan-lahan yang telah diokupasi dan dimanfaatkan secara ilegal oleh oknum masyarakat. Kemudian mengembalikannya kepada negara dan upaya pengelolaan sesuai aturan dan kebijakan pemerintah.

“Kita sudah mengambil langkah-langkah dalam upaya penyelesaian permasalahan ini. Termasuk koordinasi dengan Kementerian KLH dan rapat koordinasi di tingkat provinsi dengan pihak terkait,” ujar­nya.

Salah satu hasil rapat dengan Kementerian KLH terkait penyelesaian ma­salah lahan hutan di Air Bangis tersebut adalah kemungkinan Pemprov Sumbar mengelola lahan yang telah dikembalikan tersebut dengan menunjuk pihak-pihak tertentu dengan sistem bagi hasil.

Dengan cara demikian, masyarakat yang menggantungkan hidup di lahan itu tetap bisa diberdayakan untuk bekerja guna menopang perekonomian keluarga.

Sementara negara ju­ga mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, dalam pelaksanaannya nanti Pemprov Sumbar diminta untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian KLH.

Data Polda Sumbar pa­da rapat kordinasi terkait masalah lahan hutan di Air Bangis tersebut menyebutkan, hingga Juli 2021 sudah ada 1.112 hektar lahan yang awalnya diokupasi oleh masyarakat secara ilegal, dikembalikan kepada negara.

Jumlah itu masih akan terus meningkat kemungkinan hingga lebih dari 2.000 hektare. Karena tim masih bergerak di lapangan. Namun, masih perlu upaya tingkat lanjut karena jumlah lahan yang diokupasi secara ilegal itu kemungkinan mencapai 9.000 hektare.

Dalam menyelesaikan masalah okupasi lahan hutan menurut Mahyeldi, per­lu mengedepankan sosialisasi dan negosiasi kepada oknum masyarakat, agar secara sukarela me­nyerahkan lahan negara yang telah diokupasi.

Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik sosial dan peranan sosial di ma­syarakat. Karena sebagian masyarakat menggantungkan ekonomi di lahan ter­sebut.

Pada kesempatan itu juga ada narasumber lain yang juga turut hadir da­lam kegiatan ini, Dirjen Gakkum, Sekjen Kementerian LHK, Bareskrim, Polri, Jampidum Kejagung, Ha­kim MA, Direktur Penegakan Hukum Pidana, Pakar Hukum serta Pakar Kehutanan dan Lingkungan Prof Dr Asep Warlan Yusuf dan Prof Dr Rachmat Safa’at.

Kementerian LHK me­lalui Sekjend Kementerian LHK, Dr Ir Bambang Hendroyono, MM  mengapresiasi Gubernur Sumbar, Mahyeldi yang telah mela­kukan upaya-upaya dalam penyelesaian penguasaan kawasan hutan tidak sah.

Selain itu juga ber­ko­la­borasi bersama Polda Sum­bar dan pemerintah ka­bupaten/kota. Sehingga, hal tersebut mendatangkan manfaat dan keadilan bagi masyarakat, serta ada kepastian dalam penyelesaian masalah, dengan selalu memperhatikan ling­kungan. (ADP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top