Close

Saatnya TNI Ikut Basmi Teroris, Pemerintah Didorong Terbitkan Perpres

Prajurit TNI.

JAKARTA, METRO–Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyarankan pemerintah bi­sa menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Pelibatan TNI dalam me­nanggulangi teroris me­nyusul insiden tewasnya 8 karya­wan PT Palapa Ti­mur Tele­matika (PTT) ditangan Ke­lom­pok Kriminal Bersenjata (KKB). Man­tan perwira tinggi ber­pangkat Mayjen itu menyebut penerbitan Per­pres Pelibatan TNI ber­sifat mendesak. Terle­bih lagi, menangani aksi bersenjata di Papua.  “TNI sudah saatnya diturunkan dan Perpes Pelibatan TNI dalam mengatasi teroris,” kata TB Hasanuddin melalui keterangan persnya, Selasa (8/3).

Mantan Sesmil Kepresidenan itu menuturkan bahwa DPR bersama pemerintah sebenarnya su­dah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Nomor 5 Nomor 2018. Tujuannya, penindakan terhadap orang yang terafiliasi ajaran radikalisme, ekstremisme, dan terorisme bisa langsung digelar dan ada pelibatan TNI.

Namun, kata dia, pemerintah saat ini masih merancang Perpres tentang Pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme.  “Perpres-nya harus segera di­turunkan karena itu perin­tah UU Nomor 5 Tahun 2018,” beber legislator Frak­si PDI Perjuangan (PDIP) itu.

TB Hasanuddin melanjutkan bahwa terorisme ialah kejahatan transnasional yang mempunyai dampak yang masif hingga ke sisi kemanusiaan dan ekonomi.

Dia juga menyebut terorisme berpotensi membahayakan pertahanan negara, sehingga wajar adanya pelibatan TNI me­nga­tasi kejahatan luar biasa tersebut. Baca Juga: Ra­tusan Anggota Polri Dikerahkan ke Wadas, Arsul Sani: Ada Ancaman Terorisme? “Perpres itu akan menjadi payung hukum bagi TNI dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan terorisme,” kata TB Hasanuddin.

Mantan Dosen Seskoad itu dalam kesempatan ini turut menyesalkan kejadian penembakan warga sipil oleh KKB. Terlebih lagi, para korban tengah melaksanakan tugasnya demi kepentingan masyarakat Papua dengan mendirikan menara telekomunikasi. “Kami berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas, segera eliminasi kemampuan KKB yang su­dah sangat meresahkan dan melanggar pidana serta hak asasi manusia (HAM),­” ­tutur TB Hasanuddin. (ast/jpnn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top