Menu

Rumah Tidak Layak Huni Terus Berkurang di Limapuluh Kota 

  Dibaca : 160 kali
Rumah Tidak Layak Huni Terus Berkurang di Limapuluh Kota 
GUNTING PITA— Bupati Irfendi Arbi menggunting pita tanda direresmikan pemakaian Rumah yang dibangun melalui program RTLH dari APBD Kabupaten Limapuluh Kota.

LIMAPULUH KOTA, METRO
Tahun 2020 ini, diperkirakan ada 120 unit rumah tidak layak huni (RTLH) akan direhab oleh Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. Dananya berasal dari APBD Lima Puluh Kota  melalui Program Rumah Layak Huni  maupun BSPS dalam pelaksanaannya, rehab RTLH dilakukan secara swadaya masyarakat.

Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi resmikan salah satu rumah bantuan RTLH milik warga Yogi Sus Pemilu (48) di Jorong Kaludan Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak, Senin (29/6). Dihadiri Sekdakab Limapuluh Kota Widya Putra, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan Kepala Jorong.

“Program rehab RTLH ini penting dilakukan untuk memastikan kondisi rumah yang akan dibangun adalah benar-benar layak dibantu. Juga memastikan kesanggupan masyarakat sekitar untuk rehab RTLH,” kata Irfendi Arbi.

Kadis LH Kabupaten Limapuluh Kota dr.Adel Nofiarman melalui Kasi Kawasan Pemukiman mengatakan, dari 120 RTLH yang bakal direhab, rumah masyarakat itu betul – betul sudah tidak layak huni. Bantuan rumah RTLH ini senilai Rp30 juta, dan swadaya masyarakat dalam pembangunannya.

Kemudian ada bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 180 unit berasal dari atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Sumbar. 9 Nagari di 7 Kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota. Kecamatan   Kapur IX, Lareh Sago Halaban, Harau, Gunuang Omeh, Akabiluru, Bukik Barisan dan Guguak.

Bantuan senilai Rp17.500.000,- sebagai awal atau pendorong agar masyarakat dapat memiliki rumah sendiri, dari pelaksanaan bantuan BSPS Provinsi Sumbar, Kabupaten Limapuluh Kota yang tercepat.

“Jika dirumah tersebut ada lebih dari satu KK, dua atau tiga,  belum memiliki rumah, penghasilan di bawah UMR provinsi dan mau berswadaya akan dapat juga menerima bantuan RTLH dengan syarat ada tanah untuk dibangun rumahnya,” ucapnya.

“Untuk yang 120 unit rumah dari APBD dan ditambah 180 unit rumah dari BSPS Provinsi Sumbar, warga sudah dapat memiliki rumah layak huni yang Aman dan sehat,” ucapnya.

Diterangkannya, program rehab RTLH merupakan bagian dari layanan dasar infrastruktur  yang meliputi akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni. “Yang ini bagian pemenuhan rumah layak huni,” ujar Ajisman.

“Dana dari pemerintah bersifat stimulan. Harus ada bantuan dan kerja sama dari masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunannya nanti. Maka setelah kesanggupan itu ada maka program bisa dilaksanakan,” tambahnya lagi.

Untuk rehab RTLH, dana dari pemerintah akan langsung ditransfer ke rekening penerima. Dana tersebut untuk membeli material yang dibutuhkan oleh masing-masing rumah. Setelah material yang akan dipakai diantar ke titik rehab RTLH, maka dana ditransfer ke toko bangunan tempat penerima bantuan membeli material.

Penentuan penerima bantuan sosial peningkatan RTLH dimulai dari usulan kepala Jorong, wali nagari kepada bupati yang selanjutnya akan diverifikasi oleh fasilitator RTLH. (us)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional