RPJMD) Kabu­pa­ten Tanah Datar 2021-2026 Disepakati

TANAHDATAR, METRO–Ranperda rencana pem­bangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabu­pa­ten Tanah Datar Tahun 2021-2026 akhirnya dise­pakati menjadi Peraturan Daerah setelah delapan fraksi DPRD dapat me­nerima dan menye­tujui­nya.

Hal ini diputuskan da­lam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di di ruang sidang utama DPRD di Pagaruyung, Kamis (22/7).

Sidang dipimpin Ketua DPRD H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu  didampingi Wakil Ketua DPRD Anton Yondra dan Saidani, bersama 25 orang anggota, serta turut dihadiri Wakil Bupati Richi Aprian, Forkopimda, Plh Sekda Edisusanto, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kabag dan undangan lainnya

Ketua DPRD Tanah Da­tar H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu  sampaikan pene­tapan RPJMD 2021-2026 telah dirumuskan di ma­sing-masing fraksi dan melalui tahapan pemba­hasan melalui tim pansus, tim ranperda serta koor­dinasi dengan seluruh pe­rangkat daerah terkait.

Dikatakannya, sesuai UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Kepala Daerah mempunyai tugas di antaranya menyusun dan mengajukan ranca­ngan Perda tentang RPJMD untuk dibahas bersama DPRD, dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik.

“Setelah diputuskan, selanjutnya disampaikan kepada gubernur  dalam rangka evaluasi Ranperda sesuai dengan ketentuan pasal 98 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pem­bentukan Produk Hukum Daerah,” terang H. Ro­ny.

Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih dengan telah disepakati bersama Ranperda RPJMD 2021-2026 ditetapkan menjadi peraturan daerah melalui proses yang cukup mele­lahkan.

“Alhamdulillah semua fraksi memberikan perse­tujuan atas rancangan Pe­ra­turan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 ditetapkan menjadi peraturan dae­rah,” sebut bupati.

Sebelumnya, Ketua Pan­sus Dedi Irawan sampaikan hasil pembahasan bersama dengan Tim Ranperda RP­JMD 2021-2026 dengan be­berapa catatan di anta­ranya untuk kinerja pen­dapatan daerah ke depan­nya lebih mengoptimalkan retribusi dan pajak ber­dasarkan NJOP, pening­katan ekonomi, diharapkan ketersediaan sarana dan prasarana seperti irigasi, ketersediaan pupuk dan akses jalan.

Selanjutnya, di bidang pendidikan diharapkan in­frastruktur harus memadai untuk menghasilkan SDM yang unggul, bidang pari­wisata agar mengop­ti­mal­kan pengelolaan destinasi wisata. (ant)