PADANG, METRO–Ribuan masyarakat Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (31/7). Aksi itu merupakan buntut kemarahan masyarakat karena lahan perkebunan mereka akan dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) kawasan industri refinery dan petrochemical.
Terlihat, massa aksi dari orang dewasa, pemuda, dan anak sekolah dari SD hingga SMA memadati jalan depan Kantor Gubernur Sumbar. Ratusan Polisi juga bersiaga di lokasi untuk mengamankan aksi demonstrasi tersebut. Bahkan, Polisi harus mengalihkan kendaraan yang akan melintas Jalan Sudirman.
Dalam aksi tesebut, mereka bergantian berorasi dan bersikukuh untuk bertemu langsung dengan Gubernur Sumbar agar konflik agraria yang terjadi bisa diselesaikan. Beberapa pejabat Pemprov Sumbar, seperti Kadis Kehutanan Yozarwardi, Kesbangpol Sumbar, Dr. Jefrinal Arifin berserta sejumlah pejabat lainnya sempat menemui peserta aksi, tapi ditolak.
Selain itu, massa menuntut agar dua orang warganya yang ditangkap oleh Polda Sumbar beberapa hari lalu untuk dibebaskan. Massa membawa anak dari dua warga tersebut, yang masih sekolah (SD) ke depan pelataran halaman kantor Gubernur Sumbar. Sejumlah alat peraga yang bertuliskan tuntutan dipampangkan.
Seorang wanita dari perwakilan massa aksi bahkan mengecam Gubernur. “Kami tidak merdeka, kami bukan kriminal, tetapi mengapa kami dilakukan layaknya teroris,” sorak wanita yang terlihat sudah paruh baya itu.
Masyarakat Air Bangis bahkan menggugat Gubernur Sumbar yang kata mereka diam saja melihat masalah rakyat.
“Apakah kami bukan warga Sumatra Barat? Kami adalah pembayar pajak, kami yang menggaji pemerintah, tapi mengapa untuk bertemu kami saja beliau tidak mau,” kata salah seorang warga yang berorasi.
Sayangnya, meski mereka bersikukuh untuk bertemu langsung dengan Gubernur Sumbar, tidak dapat terwujud. Pasalnya, Gubernur Sumbar tidak bisa menemui mereka karena tidak berada di kantor atau sedang kegiatan di luar Kota Padang.
Berdasarakan rilis Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Sumbar, aksi warga Air Bangis Kecamatan Sungai Beramas, Pasaman Barat berawal dari usulan Gubernur Sumbar ke Menko Maritim dan Investasi terkait lahan lebih kurang 30 ribu hektar untuk dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN).
PT Abaco Pasifik Indonesia berencana membangun industri refinery dan petrochemical serta sarana pendukung lainnya. Dampaknya, konflik agraria di Air Bangis semakin meningkat, lantaran lahan perkebunan yang digarap masyarakat masuk dalam PSN.
