Menu

Ribuan Hektare Lahan Hutan di Pasbar Diokupasi secara Ilegal

  Dibaca : 94 kali
Ribuan Hektare Lahan Hutan di Pasbar Diokupasi secara Ilegal
RAKOR—Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat Rapat Koordinasi bersama Kapolda Sumbar, Irjend Pol Toni Harmanto, dan Pemkab Pasaman Barat di Padang, Sabtu (10/7).

PADANG, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggodok for­mulasi untuk penyelesaian masalah kawasan hutan di Air Bangis, Kabupaten Pa­saman Barat (Pasbar). Di mana kawasan hutan ini sebelumnya telah dio­ku­pasi secara ilegal oleh oknum masyarakat untuk perkebunan sawit.

“Kementerian Kehu­tanan menyerahkan ke­wenangan penyelesaian persoalan ini kepada Pem­prov Sumbar. Kita beru­paya membuat formula untuk bisa menyelesaikan hal itu tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat Rapat Koordinasi bersama Kapolda Sumbar, Irjend Pol Toni Harmanto, dan Pem­kab Pasaman Barat di Pa­dang, Sabtu (10/7).

Mahyeldi mengatakan, penyelesaian per­masa­lahan tersebut menjadi perhatian serius dari Ke­menterian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) serta Kepolisian RI.

Karena itu, perlu gerak cepat untuk mengi­den­ti­fikasi lahan-lahan yang telah diokupasi dan di­man­faatkan secara ilegal oleh oknum masyarakat. Ke­mudian mengemba­li­kan­nya kepada negara dan upaya pengelolaan sesuai aturan dan kebijakan pe­me­rintah.

“Kita sudah mengambil langkah-langkah dalam upaya penyelesaian per­ma­salahan ini. Termasuk koordinasi dengan Kemen­terian KLH dan rapat koor­dinasi di tingkat provinsi dengan pihak terkait,” ujar­nya.

Wakil Gubernur Sum­bar Audy Joinaldy menga­takan, salah satu hasil rapat dengan Kementerian KLH adalah kemungkinan Pemprov Sumbar menge­lola lahan yang telah di­kem­balikan tersebut de­ngan menunjuk pihak-pihak tertentu dengan sistem bagi hasil.

Dengan cara demikian, masyarakat yang meng­gantungkan hidup di lahan sawit itu tetap bisa diber­dayakan untuk bekerja gu­na menopang perekono­mian keluarga. Sementara negara juga mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Namun, dalam pelaksa­naannya nanti Pemprov Sumbar diminta untuk te­rus berkoordinasi dengan Kementerian KLH.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto menga­takan, hingga Juli 2021 sudah ada 1.112 hektar lahan yang awalnya dioku­pasi oleh masyarakat seca­ra ilegal, dikembalikan kepada negara.

Ia mengatakan, jumlah itu masih akan terus me­ningkat kemungkinan hing­ga lebih dari 2.000 hektare. Karena saat ini tim masih bergerak di lapangan.

Namun, ia menilai ma­sih perlu upaya tingkat lanjut karena jumlah lahan yang diokupasi secara ile­gal itu kemungkinan men­ca­pai 9.000 hektare.

Hasil koordinasi de­ngan Kementerian KLH, telah menyerahkan kewe­nangan kepada Pemprov Sumbar untuk menye­lesai­kan persoalan itu. Ia mere­komendasikan untuk me­ngedepankan sosialisasi dan negosiasi kepada ok­num masyarakat agar se­cara sukarela menyerah­kan lahan negara yang telah diokulasi tersebut.

Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik sosial dan peranan sosial di ma­sya­rakat Air Bangis. Kare­na sebagian masyarakat menggantungkan ekonomi di lahan sawit tersebut.

Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi menyambut baik langkah yang telah diambil oleh Pemprov Sum­bar. Menurutnya dengan adanya kepastian hukum masyarakat juga akan diun­tungkan.

Permasalahan okupasi laga kawasan hutan di Air Bangis menurut Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi bermula pen­ca­butan izin HPH PT Rimba Baru Lestari dan PT Rimba Swasembada (HTI) oleh Menteri KLH, sehingga terjadi “open-access” pe­ram­bahan atau okupasi oleh oknum masyarakat.

Kemudian pencabutan izin HPH PT Inkud Agritama yang menyebabkan sema­kin terjadi “open access” penambahan atau okupasi oleh oknum. Demikian juga pembangunan jalan Teluk Tapang dan perladangan atau pembuatan kebun kela­pa sawit secara ilegal oleh oknum masyarakat pada kawasan hutan ter­sebut.

Data penguasaan ka­wa­san hutan dan penye­rahan lahan oleh Polda Sumbar sampai dengan Juni 2021 terlihat sebagian besar pengelola sawit ile­gal di lahan milik negara itu ada­lah pemilik modal yang ma­sing-masingnya me­miliki lebih dari 10 hektare. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional