Menu

Revisi RTRW untuk Imbangi Dinamika Pembangunan Daerah

  Dibaca : 473 kali
Revisi RTRW untuk Imbangi Dinamika Pembangunan Daerah
NOTA PENJELASAN RTRW— Bupati Ali Mukhni menyerahkan nota penjelasan perubahan RTRW kepada pimpinan DPRD.

PADANGPARIAMAN, METRO
Bupati Padangpariaman H Ali Mukhni, menyampaikan nota penjelasan RTRW Kabupaten Padangpariaman 2020-2040.

Ali Mukhni menyampaikan Nota Penjelasan Bupati Padangpariaman terhadap penyampaian Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Padangpariaman 2020-2040 dalam sidang paripurna DPRD. Dalam penyampaiannya, bupati mengatakan, sebagai wilayah hinterland Kota Padang sekaligus sebagai simpul jalur transportasi dan perekonomian Sumbar.

Apalagi, dengan ditunjang Bandara Internasional Minangkabau (BIM), rencana pengembangan Asrama Haji dan Islamic Centre, rencana pengembangan kawasan Main Stadion, pengembangan kawasan Industri dan sentra industri cokelat di Malibou Anai.

Kemudian, rencana pembangunan Pelabuhan Tiram, Pengembangan Kawasan Wisata Religi Syech Burhannudin, dan Pantai Tiram, rencana pembangunan kawasan pendidikan yang terintegrasi, serta pengembangan pusat pemerintahan serta rencana pengembangan sarana dan prasarana penunjang lainnya.

“Karena itu Pemkab perlu untuk merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padangpariaman 2010-2030 agar menjadi pedoman dan acuan dalam mengatur dinamika pembangunan yang terus berkembang cepat di wilayah administrasi Padangpariaman,” ungkapnya.

Revisi RTRW penting dilakukan, karena RTRW Padangpariaman 2010-2030 belum mampu mengakomodir dan menjadi acuan untuk rencana pembangunan serta menyesuaikan dengan dinamika pembangunan yang begitu pesat setiap tahun di wilayah Padangpariaman.

Berdasarkan UU, revisi RTRW dilakukan untuk mengimbangi dinamika pembangunan daerah agar terarah, tertata, terkendali dengan didukung oleh Perda sebagai payung hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang  yang berimbang dengan tetap memperhatikan fungsi kawasan lindung dan kajian lingkungan hidup strategis.

“Setelah melalui proses yang begitu panjang dan berkat kerja keras kita bersama, menteri ATR/Kepala BPN melalui Direktur Jenderal Tata Ruang telah memberikan persetujuan substansi perihal persetujuan substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padangpariaman tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020-2040 tanggal 5 Februari 2020 dan menekankan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penetepan Ranperda bersama DPRD dengan secepatnya,” tandas Ali Mukhni. (efa)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional