Close

Realisasi Pendapatan Daerah Melebihi Target di Kota Solok

PENYAMPAIAN— Wali Kota Solok Zul Elfian dalam penyampaian Ranperda pada sidang paripurna DPRD Kota Solok.

SOLOK, METRO–Terkait realisasi pendapatan APBD tahun 2021, Wali Kota Solok Zul Elfian mengatakan, pendapatan daerah berhasil direalisasikan sebesar 100,54 persen. Awalnya, penda­patan ditargetkan sebesar Rp 544.­481.063.638 dan dapat direalisasikan Rp 547.429.561.401,27.

Namun dalam realisasi belanja hanya sebesar 85,14 persen dari target sebelumnya. Belanja daerah yang awalnya ditargetkan sebesar Rp 665.780.707.425 dan direalisasikan sebesar Rp 566.878.632.377,90.

Sementara dalam penerimaan pembiayaan awalnya ditargetkan sebesar Rp 121.299.643.787 dan terealisasi sebesar Rp96.289.643.787.66 atau 79,38 persen. Realisasi tersebut bersumber dari penerimaan Silpa tahun 2020.

Kondisi ini disampaikan Wali Kota Solok Zul Elfian dalam rapat paripurna dewan penyampaian empat usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) ke DPRD Kota Solok.

Renperda yang diusulkan antara lain Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Solok 2021, Ranperda perubahan Perda No.7 /2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD Sumbar. Kemudian Ranperda Trantibum dan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik.

Menyangkut Ranperda peruba­han Perda No.7 /2016, Zul Elfian menerangkan, perubahan tersebut menyikapi berakhirnya periode penyertaan modal pemerintah Kota Solok terhadap Bank Nagari pada tahun 2019. Untuk legalisasi penyertaan modal selanjutnya, harus dilakukan perubahan atas Perda tersebut.

Selain itu, Zul Elfian menyebutkan, pengajuan Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dilakukan lantaran perda sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masya­rakat. Masih banyak kekurangan dalam Perda No.8/2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pekat.

Terakhir, ulasnya, Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kebutuhan daerah. Perda tersebut nantinya akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkua­l­itas.

“Untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, perlu ditetapkan Perda yang menjadi dasar hukum pelaksanaan SPBE di Kota Solok. Sekaligus, memberikan keterpaduan antara pe­rangkat daerah dalam teknologi informasi untuk pelayanan publik,” jelas Zul Elfian. (vko)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top