Menu

Realisasi PAD Tahun 2020 Lebih Tinggi dari 2019, Wako Fadly Berterima Kasih Atas Apresiasi DPRD

  Dibaca : 159 kali
Realisasi PAD Tahun 2020 Lebih Tinggi dari 2019, Wako Fadly Berterima Kasih Atas Apresiasi DPRD
Wali Kota Padangpanjang Fadly Amran menyampaikan nota jawaban terhadap pemandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangpanjang atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Realisasi pen­da­pa­tan asli daerah (PAD) ta­hun 2020 lebih tinggi di­ban­dingkan tahun 2019. Hal itu dikemukakan Wali Kota, Fadly Amran, saat me­nyampaikan nota jawa­ban terhadap peman­da­ngan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang­pan­jang atas Ranperda te­n­tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020, di Gedung DPRD, Rabu (9/6).

“Berkaitan dengan tang­gapan mengenai PAD, un­tuk tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19, kita telah berupaya optimal untuk meningkatkan PAD. Ini dapat dilihat dari rea­lisasi PAD tahun 2020 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi 2019,” sebut Fadly Amran pada rapat paripurna yang di­pimpin Ketua DPRD, Mar­diansyah, bersama Wakil Ketua, Imbral.

Dipaparkan Fadly Am­ran,  PAD yang diang­garkan sebesar Rp 67.­181.021.098,66 dapat direa­lisasikan sebesar Rp 79.­428.802.696,06 atau 118,23 persen terdiri dari pajak daerah, yang dianggarkan sebesar Rp 7.067.­350.­000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 7.826.867.­948,­00 atau 110,75 persen.

Sememtara untuk ret­ri­busi daerah, yang di­anggarkan sebesar Rp 4.389.233.520,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 4.656.919.048,15 atau 106,­10 persen. Pendapatan hasil pengelolaan keka­yaan daerah yang dipi­sahkan, yang dianggarkan sebesar Rp 6.313.­227.­292,­00 dan dapat direali­sasi­kan sebesar Rp 6.313.­227.292,00 atau 100,00 per­sen.

Untuk PAD, ujar Fadly Amran,  dianggarkan se­be­sar Rp 49.411.210.286,66 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 60.631.­788­.­407,91 atau 122,71 persen.

Dikatakan Wako Fadly, capaian tersebut tidak terlepas dari upaya se­mua pihak untuk tetap meningkatkan pajak dan retribusi daerah.

 ”Untuk meningkatkan PAD ini telah, dilakukan evaluasi rutin pengelola pendapatan untuk mem­bahas permasalahan ter­kait pencapaian penda­patan serta membahas potensi yang ada dari masing-masing OPD. Ke depan tentunya akan te­rus ditingkatkan upaya untuk meningkatkan pen­da­patan secara sig­nifi­kan,” ungkapnya.

Dikatakan Fadly, ber­kenaan dengan perta­nyaan fraksi tentang rea­lisasi penerimaan dana perimbangan sebesar 97,­75 persen, hal tersebut terjadi karena ada bebe­rapa sumber penerimaan dana perimbangan yang mengalami penurunan, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan realisasi sebesar 89,57 persen. Hal ini menye­suaikan dengan kebijakan alokasi dana pemerintah pusat.

“Sedangkan berkaitan dengan saran dan hara­pan agar kami lebih aktif dalam mendapatkan DAK, hal ini telah diupayakan dengan terus melakukan koordinasi dengan kemen­terian terkait. Tentunya dimasa datang hal ini akan lebih diintensifkan sesuai dengan arah kebijakan pusat dan ketentuan ber­laku,”kata Fadly.

Berkaitan dengan tang­gapan fraksi tentang Dana Insentif Daerah (DID) yang dapat dicapai sesuai target, namun lebih kecil dibandingkan dengan ta­hun sebelumnya, dijawab Fadly, kondisi ini dipe­ngaruhi adanya peruba­han indikator yang dinilai.

Sementara di tahun 2020, Pemko Padan­g­pan­jang hanya memenuhi syarat untuk satu indi­­kator. Untuk tahun 2021, Pemko berhasil memenuhi syarat untuk dua indikator, se­hingga DID Padang­pan­jang mengalami kenaikan.

 “Menanggapi per­ta­nyaan fraksi perihal be­lanja hibah yang terea­lisasi sebesar 88,70 per­sen, ini disebabkan ada­nya penerima hibah yang tidak mencairkan dana­nya sampai akhir tahun anggaran. Juga lantaran penerima hibah tidak me­rea­lisasikan anggaran hibah secara keseluru­han,”ungkap Fadly.

Terkait keinginan fraksi tentang improvisasi OPD, lanjut Fadly lagi, hal ini sejalan dengan keinginan dirinya agar kepala OPD lebih bisa berinovasi dan berimprovisasi. Sehingga program-program yang ada, dapat dilaksanakan secara maksimal dalam segala kondisi yang diha­dapi, termasuk juga koor­dinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan pembiayaan pemba­ngu­nan di Padangpanjang.

“Perihal Tim Per­cepa­tan Pembangunan (TPP) dapat kami sampaikan, sepanjang tahun 2020, tim ini memberikan masukan-masukan, baik kepada OPD maupun langsung kepada wali kota dalam upaya percepatan pem­ba­ngunan dan penca­paian visi dan misi wali kota sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Masukan-masukan dan pandangan dari sudut pandang akade­misi maupun profesional tersebut, sangat mem­ban­tu kami maupun OPD terkait pencapaian RPJ­MD,”kataFadly.

Sehubungan tang­ga­pan fraksi terkait belum maksimalnya target men­sejahterakan masyarakat, Fadly menyampaikan, pe­me­rintah daerah telah berusaha maksimal dalam rangka meningkatkan ke­sejahteraan masyarakat. Namun, Pemko meny­a­dari usaha yang telah dilakukan mungkin dirasa belum cukup, apalagi kon­disi saat ini dalam suasana pandemi Covid-19.

“Untuk itu, ke depan­nya kami akan berusaha lebih optimal lagi agar peningkatan kese­jahte­raan masyarakat dapat dirasakan semua pihak,” ujarnya.

Sebelum menjawab pe­man­dangan umum dari lima fraksi DPRD tersebut, Fadly Amran juga me­nyampaikan ucapan teri­ma kasih atas apresiasi DPRD terhadap capaian kinerja Pemko  terkait raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI untuk kelima kalinya ber­turut-turut.

“Kami mengucapkan terima kasih yang seda­lam dalamnya atas apre­siasi yang diberikan fraksi-fraksi DPRD atas capaian opini WTP. Hal ini tidak lepas dari perencanaan, pengelolaan serta penga­wasan dan pertang­gung­jawaban keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semoga prestasi yang kita peroleh atas usaha kita bersama ini, dapat kita pertahankan pada tahun berikut­nya,”tu­tur Fadly.(rmd) 

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional