Menu

Realisasi PAD Rusunawa Baru 60 Persen, Penghuni Banyak Tunda Bayar Sewa

  Dibaca : 102 kali
Realisasi PAD Rusunawa Baru 60 Persen, Penghuni Banyak Tunda Bayar Sewa
Sahurman, Kepala UPTD Pengelolaan Rusun Dinas PUPR Kota Padang

PURUS, METRO
Pemko Padang terus melakukan pembenahan pada tiga rumah susun (rusun) yang menjadi tanggung jawab mereka, meskipun dengan segala permasalahan yang mendera. Tiga rusun tersebut yakni Rusun Purus, Rusun Lubuk Buaya dan Rusun Pasie Nan Tigo.

“Meskipun banyak tantangan dalam pengelolaan rusun ini, namun kita tetap laksanakan tugas yang menjadi amanah kita,” kata Kepala UPTD Pengelolaan Rusun Dinas PUPR Kota Padang, Sahurman, Kamis (12/11) di ruang kerjanya.

Sahurman menjelaskan, tiga rusun dikelola Pemko Padang. Ketiganya adalah Rusun Purus dua blok dengan jumlah 198 kamar, Rusun Lubuk Buaya satu blok dengan jumlah 75 kamar, Rusun Pasie Nan Tigo dua blok dengan jumlah 165 kamar.

Ia menyebutkan, untuk target pendapatan rusun, Pemko Padang memberi target Rp817 juta. Namun per 27 Oktober realisasinya sudah 60 persen, dengan jumlah pendapatan Rp 545 juta.

“Insya Allah tercapai 80 persen minimal penerimaan PAD kita. Ini karena Covid-19 saja penerimaan sedikit berkurang,” terang Sahurman.

Ia mengakui untuk pengelolaan rusun ini cukup sulit. Sebab yang tinggal di sini masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Kendalanya adalah masih tersendatnya pembayaran sewa dari penghuni.

“Apalagi pada masa pandemi sekarang, Covid-19 ini, sudah banyak penghuni yang menunda pembayaran uang sewa dengan berbagai sebab. Oleh karena itu, kami berharap pemangku kebijakan bisa mengambil kebijakan strategis. Karena mereka tak mampu bayar sewa yang sekarang. Di beberapa daerah di Indonesia, sudah ada kebijakan digratiskan sewa rusun ini,” ungkapnya.

Disisi lain, Pemko Padang, Padang kata Sahurman, berperan sebagai penyedia perumahan kerakyatan, yang berguna membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Akan tetapi rusunawa bukan rumah gratis yang diperuntukkan oleh pemerintah.

“Jadi penghuni harus membayar sewa, bukan gratis. Ini terus yang jadi masalahnya. Contohnya pada tahun 2016 diperiksa BPK banyak temuan. Ada sekitar 42 kamar bermasalah karena tidak bayar. Solusinya pendekatan persuasif kepada mereka dan sudah clear setelah dijelaskan. Nah masalah inilah yang kita benahi secara pelan pelan sampai saat ini,” bebernya.

Ia menambahkan, kendala terkini yang terjadi di UPTD Rusunawa, yakni kurangnya tenaga pengelola. Saat ini jumlah pekerja tinggal berempat saja lagi, dengan pengelolaan tiga rusun.

“Sebelumnya ada tujuh orang pekerja, tiga lagi sudah pensiun. Jadi kami kewalahan juga dengan tenaga yang sedikit sekali mengelola tiga rusun. Kiranya kami meminta tambahan tenaga di UPTD ini,” tandasnya. (cr1)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional