Close

Rapendra Perubahan APBD 2022, Eka Putra Sampaikan Jawaban Atas Pendangan Umum Fraksi Fraksi

SERAHKAN RANPERDA—Bupati Eka Putra serahkan jawaban dan diterima pimpinan sidang Anton Yondra.

TANAHDATAR, METRO–Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE. MM. menjawab pemandangan umum Fraksi-Fraksi  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar atas  Rancangan Peraturan Daerah Tentang  Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Ta­hun Anggaran 2022 pada rapat Paripurna, digelar di ruang rapat setempat, Rabu (7/8).  Rapat Paripurna itu, dipimpim Wakil Ketua II DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didam­pingi Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt. Bungsu, Wakil Ketua I DPRD Tanah Datar Saidani, Sekwan Yuhardi.

Dikesempatan itu, Bupati Eka secara berurutan menjawab  pertanyaan, per­nya­taan, dan saran yang disampaikan  8 Fraksi DPRD Tanah Datar pada Rapat Pari­purna sebelumnya.

Beberapa diantaranya mem­bahas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai HANURA agar pemerintah daerah menyiapkan terobosan dan antisipasinya.  Terkait hal itu, Bupati Eka menjawab bahwa kebijakan kenaikan harga BMM merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan, akan tetapi pemerintah dae­rah segera melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar dampak ekonomi yang timbul karena naiknya harga BBM.  “Sambil menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat, pemerintah daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait dampak kenaikan BBM di masya­ra­kat,” ujar Bupati Eka.

Sementara itu, dari Fraksi Golkar secara umum me­nyampaikan upaya pemerintah daerah guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dan penegakan law enforcement kepada wajib pajak.  “Pemerintah daerah telah me­lakukan upaya dalam me­ningkatkan kesadaran wajib pajak berupa sosialisasi kepada wajib pajak, sedangkan upaya penegakan hukum dilakukan antara lain dalam bentuk penertiban wajib pajak yang tidak membayar pajak dan yang tidak mempunyai izin,” ujar Bupati Eka. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrat tentang persoalan batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam di kawasan lereng merapi yang berbatas antara Nagari Aie Angek dengan Batu Palano.

Bupati Eka pun menjelaskan batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupa­ten Agam, telah ditetapkan dengan Permendagri nomor 110 tahun 2019 tentang batas daerah dari kedua kabupaten tersebut.  “Proses penegasan batas antara Kabupaten Ta­nah Datar dengan Kabupaten Agam telah dimulai pelaksa­naannya sejak tahun 2003 sampai dengan 2019 antara pemerintah daerah di masing-masing  kabupaten dengan melibatkan unsur-unsur terkait di tingkat kecamatan dan nagari,” ujar Bupati Eka.  Terlepas dari hal itu Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah konsisten dan berusaha untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah.

Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra melalui pertanyaan sejauh mana  keberhasilan kegiatan Program Makan Ren­dang dan kendala yang ditemukan dalam pelaksa­naannya dilapangan.  Senada akan hal itu, Fraksi Partai Nasdem menyarankan agar ma­sa pinjaman Program Makan Rendang agar dievaluasi kem­bali, dimana masyarakat berharap masa pinjamannya lebih dari satu tahun.

Bupati Eka menjawab bahwa saat ini, Program Makan Rendang yang dianggarkan di APBD tahun anggaran 2022 telah mulai direalisasikan kepada masyarakat, ada pun permasalahanya sebagian calon nasabah yang mengajukan pinjaman terkendala dengan status Bi Checking.  “Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap Progam Makan Rendang, baik dari segi tata cara dan prosedur maupun dari regulasi, salah satunya terkait masa pinjaman agar dapat lebih dari satu tahun” ujar Bupati Eka. (ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top