Menu

Rapat Raripurna DPRD Sumbar, Pidato Pertama, Gubernur Paparkan Program Unggulan

  Dibaca : 341 kali
Rapat Raripurna DPRD Sumbar, Pidato Pertama, Gubernur Paparkan Program Unggulan
Ketua DPRD Sumbar Supardi membuka rapat paripurna didampingi para wakil Ketua DPRD, juga dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Audy Joinaldy serta Sekwan, Raflis.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi didampingi wakilnya, Audy Joinaldy menyampaikan pidato pertama dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jumat (12/3).

Mahyeldi memaparkan sejumlah program unggulan yang akan dilaksanakan sebagai implementasi dari visi dan misinya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar periode 2021-2024.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi itu, Mahyeldi menguraikan tentang program unggulan diberbagai sektor yang akan menjadi fokus perhatian. Baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan sebagainya.

“Mewujudkan visi dan misi kami sebagai gubernur dan wakil gubernur yaitu Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan, kami telah merancang sejumlah program unggulan di berbagai sektor,” kata Mahyeldi dalam pidato tersebut.

Dalam uraiannya, Mahyeldi memberikan perhatian besar kepada sektor pertanian, peternakan dan perikanan kelautan. Hal itu sesuai dengan potensi daerah di sektor tersebut cukup besar yang menurutnya membutuhkan penggarapan maksimal untuk menggenjot perekonomian masyarakat. Selain itu, pembangunan sarana prasarana infrastruktur, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta lainnya juga akan digarap secara maksimal.

Mahyeldi mengatakan, pihaknya telah membentuk tim penyusun rencana pembangunan berasal dari berbagai bidang ilmu dan ahli di-bidang-nya, sehingga pembangunan akan tetap sasaran, guna menjadikan daerah ini provinsi tangguh.

Mahyeldi juga menegaskan, ada 3 tujuan utama yakni, peningkatan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan, sehingga dapat dirasakan masyarakat.

Maka dengan target yang akan dicapai perlu adanya misi pendukung diantaranya, meningkatkan SDM, meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing, dan mewujudkan pelayanan pemerintahan yang bersih.

Untuk itu perlu adanya optimalisasi program, dengan mengacu pada kinerja, sehingga bisa meningkatkan pelayan terbaik.

Selain itu, ada program pendidikan bagi masyarakat tidak mampu untuk bisa diterima pada SMA dan SMK, minimal 20% kuota yang ada pada sekolah-sekolah tersebut.

Bukan hanya untuk siswa, bagi mahasiswa, dosen dan lainnya, juga akan dibantu biaya penelitian, atau biaya pendidikan lainnya, sehingga mampu meningkatkan kualitas dalam penerapan ilmu pengetahuan.

Pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, juga akan memberdayakan pariwisata syariah dan peningkatan pengelolaan UMKM dan lainnya, sehingga bisa mencapai tujuan semestinya.

Mahyeldi juga mengatakan, akan mengalokasi 10% dana provinsi dalam setiap tahunnya, untuk pertanian, juga menciptakan 1000 milenial dibidang Pertanian.

Semua tidak terlepas dari pembanguan infrastruktur, juga akan dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam meningkatkan perekonomian pada segala bidang.

“Kami akan selalu meningkatkan kinerja dan mengaplikasikan semua janji kami pada masyarakat ketika berkampanye,  dengan semua program yang sudah kami susun,” tegas Mahyeldi, dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Sumbar.

Ia juga menyampaikan terimakasih pada DPRD, KPU, Bawaslu dan semua pihak, yang telah menyukseskan pilkada lalu, dan berharap selalu memberikan dukungan untuk pembangunan Sumatera Barat kedepan.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi menyambut pidato pertama gubernur tersebut. Ia menegaskan, ini merupakan wujud sikap dan pernyataan, komitmen dan pertanggungjawabannya sebagai kepala daerah terpilih. Visi dan misi yang disampaikan di dalam rapat paripurna DPRD yang merupakan representasi dari masyarakat yang nantinya juga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Melalui pidato ini, dapat dilihat bagaimana visi misi dan komitmen gubernur – wakil gubernur memimpin dan membawa daerah dan masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih maju,” kata Supardi.

Dia mengingatkan, jabatan kepala daerah periode ini hanya 3,5 tahun sampai tahun 2024, tidak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diwujudkan dalam lima tahun. Untuk itu, gubernur dan wakil gubernur harus memaksimalkan program dan alokasi anggaran untuk mewujudkan visi da misi RPJMD.

“Visi dan misi lima tahun harus dimaksimalkan pencapaiannya dalam 3,5 tahun. Hendaknya dapat dioptimalkan program prioritas dan distribusi anggaran sesuai dengan kondisi eksisting dan kebutuhan daerah,” tegas Supardi.

Dia juga mengingatkan agar gubernur dan wakil gubernur tidak hanya fokus kepada visi dan misi dalam penyusunan RPJMD, tetapi juga harus memperhatikan evaluasi dari RPJMD periode sebelumnya. Kemudian, harus disadari bahwa RPJMD kali ini merupakan periode terakhir dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.

Lebih jauh menurut Supardi, tugas dan tantangan berat yang akan dihadapi ke depan harus didukung dua elemen penting yaitu sumber daya manusia berkualitas dan anggaran yang mencukupi. Karena keterbatasan anggaran, maka gubernur dan wakil gubernur bersama organisasi pemerintah daerah (OPD) harus mampu berkreasi dan berinovasi.

“Harus ada inovasi dan kreativitas untuk menggenjot penerimaan daerah terutama dari pendapatan asli daerah (PAD). Juga dibutuhkan sinergitas dan sinkronisasi dengan program pembangunan nasional serta program pembangunan di kabupaten dan kota agar semua prioritas dapat berjalan secara maksimal,” bebernya.

Dari sisi SDM, pemerintah daerah harus mampu mengelola manajemen SDM secara profesioal. Menempatkan pejabat pada jabatan yang sesuai dengan kompetensi, spesifikasi pendidikan, keahlian dan latar belakang pekerjaan.

“Penempatan pejabat harus dilakukan secara terbuka, tidak berdasarkan kepentingan kelompok, daerah maupun dukungan yang diberikan pada saat pemilihan,” tegasnya.

Terakhir, Supardi kembali menegaskan kepada gubernur dan wakil gubernur terkait penangan pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memberikan tekanan cukup berat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berdampak besar kepada sektor ekonomi masyarakat dan keuangan daerah.

“Upaya penanganan pandemi yang masih berlangsung, pemulihan ekonomi, masalah peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan yang terjadi disebabkan pandemi memberikan tekanan yang cukup berat namun harus segera diatasi,” tandasnya.(*)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional