Menu

Rapat Paripurna R-APBD Perubahan 2020, Pendapatan Daerah Turun Rp 121 M

  Dibaca : 188 kali
Rapat Paripurna R-APBD Perubahan 2020, Pendapatan Daerah Turun Rp 121 M
Wali Kota Bukittinggi melalui Wakil Wali Kota Bukittinggi Irwandi serahkan hantarkan nota keuangan pengantar rancangan APBD Perubahan 2020 kepada Ketua DPRD Herman Sofyan.

Wali kota melalui Wakil Wali Kota Bukittinggi Irwandi hantarkan nota keuangan pengantar rancangan APBD Perubahan 2020. Hantaran itu disampaikan secara resmi melalui rapat paripurna, di DPRD Bukittinggi, Senin (31/8). Wakil Wali Kota Bukittinggi Irwandi memaparkan, target pendapatan daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2020 mengalami perubahan. Di mana terjadi penurunan sebesar Rp121 miliar lebih, dari target awal Rp 804 miliar lebih, menjadi Rp 682 miliar lebih. Perubahan terjadi pada tiga komponen, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah.

“Target PAD pada APBD perubahan sebesar Rp 74 miliar lebih. Dana perimbangan pada APBD perubahan 2020 ini, sebesar Rp 511 miliar lebih. Lain lain pendapatan yang sah juga mengalami pengurangan sebesar Rp 4 miliar lebih,” jelas Irwandi.

Wawako menambahkan, perubahan pendapatan daerah ini, juga didasarkan pasa keputusan Mendagri dan Mentri Keuangan, tentang percepatan penyesuaian anggaran, pendapatan dan belanja daerah tahun 2020, dalam penanganan Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan mengapresiasi, Walikota dan Wakil Walikota serta Pemko Bukittinggi yang telah menghantarkan secara resmi rancangan APBD Perubahan 2020. Nota keuangan ini tentunya akan menjadi bahan untuk pembahasan Banggar bersama TAPD. “Kita di DPRD, tentunya akan segera melakukan pembahasan melaui Banggar, tentunya pembahasan dilakukan bersama pemko melalui TAPD,” ujar Herman.

Pandangan Umum Fraksi
Dari hantaran APBD Perubahan Bukittinggi 2020, enam fraksi memberikan pemandangan umum, yang disampaikan dalam rapat paripurna, Selasa (1/9). Fraksi Demokrat, yang dibacakan Alizarman menyampaikan, APBD 2020 mengalami defisit Rp 13 miliar lebih. Pemko disarankan untuk menutup defisit itu dengan memangkas kegiatan yang tidak priortias. Selain itu, terkait penurunan PAD, fraksi demokrat juga menyarankan agar pemko memaksimalkan target PAD sesuai dengan yang telah dibahas dalam KUA PPAS.

Fraksi Nasdem-PKB, yang dibacakan Zulhamdi Nova Chandra, meminta penjelasan dan upaya dari pemko, terkait defisit Rp 13 miliar lebih. Selain itu, Nasdem-PKB, juga menanyakan tentang jaminan uang muka pelaksanaan RSUD.

Fraksi Karya Pembangunan, yang dibacakan Syafril, menyorot tentang perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD, baik itu terkait PAD, Belanja Daerah dan pembiayaan. Kemudian juga disarankan untuk peniadaan penganggaran kegiatan fisik, menghilangkan pekerjaan dengan proses tender, menunda kegiatan yang regulasinya masih dalam pembahasan pusat dan meniadakan kegiatan yang diprediksi tidak dapat dilaksanakan.

Fraksi PAN, yang dibacakan, Nofrizal Usra menanyakan tentang asumsi proyeksi capaian di angka Rp 74 miliar lebih, pengurangan dana perimbangan sebesar Rp 40 miliar lebih. PAN juga mempertanyakan tentang belanja modal yang sudah dianggarkan namun kembali dikurangi. Fraksi Gerindra, yang dibacakan Shabirin Rahmat, menanyakan tentang berapa persen realisasi dari pendapatan pajak daerah. Berapa persen realisasi dari retribusi daerah, khususnya retribusi parkir dan objek wisata.

Fraksi PKS yang dibacakan Ibra Yaser, menanyakan tentang sektor mana berkontribesar terhadap proyeksi penurunan target pajak daerah, retribusi daerah dan lain lain PAD yang sah. Fraksi PKS juga menanyakan apakah kenaikan belanja tidak terduga dialokasikan sampai akhir tahun 2020 atau hanya untuk 7 bulan terhitung sejak refocusing. Serta sekotr mana yang berpotensi untuk dilakukan peningkatan pendapatan daerah dan berapa besarannya.

Jawaban Wako
Pemandangan umum fraksi di DPRD itu, dijawab wakil wali kota. Jawaban itu, disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Bukittinggi, Rabu (2/9). Wakil Wali Kota Bukittinggi, Irwandi menyampaikan, untuk pemandangan Fraksi Demokrat, dijelaskan di antara, untuk penghitungan defisit, telah melalui upaya rasionalisasi pada saat pembahasan PPAS. “Untuk itu, kami harapkan kesediaan Banggar bersama TAPD untuk meninjau kembali serta formulasikan opsi yang memungkinkan agar RAPBD dalam kondisi yang ideal,” jelas Irwandi.

Untuk fraksi Nasdem-PKB, dijelaskan, kondisi defisit ini akan diseimbangkan kembali pada saat pembahasan RAPBD 2020. Terkait pencairan jaminan uang muka pelaksanaan RSUD, telah tertampung dalam laporan realisasi anggaran yang telah diaudit BPK tahun 2019 melalui rekening pendapatan hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa sebesar Rp5 miliar lebih.

Untuk Fraksi Karya Pembangunan, Wawako menjelaskan, asumsi perubahan kebijakan umum APBD pada sisi pendapatan setelah pandemi Covid-19, mengalami pengurangan menjadi Rp61 miliar lebih dan bertambah pada perubahan KUA menjadi Rp74 miliar lebih. Untuk belanja, mengikuti perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Di sisi pembiayaan, perkiraan Silpa yang tertuang pada APBD 2020 sebesar Rp 106 miliar lebih, setelah diaudit BPK, berubah menjadi Rp 107 miliar lebih.

Untuk Fraksi PAN, Wawako menjelaskan, asumsi target PAD, merupakan target optimis yang dapat dicapai. Pengurangan dana perimbangan Rp 40 miliar lebih, mengacu kepada Perpres No.72/2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020 dan Permenkeu tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam penanganan Covid-19. Untuk Fraksi Gerindra, Wawako menyampaikan, realisasi pajak hotel sampai dengan bulan Juni 2020, sebesar Rp 3 miliar lebih atau 102,28 persen dari target recofusing. Capaian realisasi pajak restoran sebesar Rp 2,5 milyar lebih atau 147,68% dari target recofusing. “Capaian realisasi retribusi parkir tempar khusus parkir per 9 Agustus 2020 sebesar Rp 192 juta lebih atau 40,8% dan parkir jalan umum Rp 769 milyar lebih atau 102,55%. Untuk capaian retribusi objek wisata TMSBK sebesar Rp3,7 miliar lebih, Benteng Fort de Kock sebesar Rp 875 juta lebih dan panorama Rp1,1 miliar lebih,” jelas Irwandi.

Untuk fraksi PKS, dijelaskan, hampir semua sektor pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi bagi penurunan PAD. Penurunan PAD diyakini sebagai dampak Covid-19. Wako juga tegaskan, tidak ada hal penting yang jadi alternatif karena Pajak dan retribusi daerah sangat tergantung pada aktivitas atau geliat ekonomi suatu daerah. (pry)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional