Menu

Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum di Kota Pariaman, 6 Fraksi Setujui Ranperda Pemilihan, Pemberhentian Kades

  Dibaca : 90 kali
Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum di Kota Pariaman, 6 Fraksi Setujui Ranperda Pemilihan, Pemberhentian Kades
SERAHKAN—Wawako Mardison Mahyuddin serahkan ranperda kepada perwakilan fraksi.

PARIAMAN, METRO–Wakil Wali Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, kemarin,  mengikuti rapat paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pariaman. Sejalan dalam rapat tersebut Mardison Mah­yuddin memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi, terkait nota penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah (Ranperda) pemilihan, pe­ngangkatan dan pemberhentian kepala desa.

Adapun beberapa pandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh perwakilan Anggota DPRD Ko­ta Pariaman, dimana ada enam fraksi, yakni Efrizal dari Fraksi Golkar, Asman Tanjung dari Fraksi PPP, Syafrudin dari Fraksi Ke­adilan Demokrat, Romi Novrialdi dari Fraksi Bulan Bintang Nurani, Harpen Agus Bulyandi dari Fraksi Gerindra dan Jonasri dari Fraksi Nasdem.

Wakil Wali Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengapresiasi pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Pariaman terkait dengan Ranperda pemilihan, pe­ngangkatan dan Pemberhentian kepala desa yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Pariaman.

“Hari ini kita mende­ngarkan secara langsung pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pariaman terkait Ranperda pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala de­sa yang diusulkan Pemko Pariaman. Secara keseluruhan, seluruh fraksi me­nye­tujui akan Ranperda tersebut namun ada beberapa usulan yang disampaikan, dan akan menjadi catatan bagi kami nantinya,” ujarnya.

Pemerintah Kota Pariaman memiliki 55 Desa dan 16 Kelurahan, dimana pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desanya telah diatur dengan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala de­sa yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

“Dengan telah keluar­nya Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017, dan Pe­raturan Menteri Dalam Ne­geri Nomor 72 tahun 2020, kita perlu memperbaharui Perda Nomor 6 tahun 2016 tersebut, agar tidak ber­tentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan me­nyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini,” ujarnya.

Perlu katanya, kita sadari bahwa banyak sekali Desa-desa yang kepala Desanya sudah habis ma­sa jabatannya sehingga diperlukanya Ranperda ini, yang bertujuan agar pemilihan kepala desa dapat kita laksanakan dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga pada pemilihan Kepala Desa nantinya tidak terkendala dan disesuaikan dengan situasi kekinian.

“Ke depan, kita akan melakukan sosialisasi agar tujuan Ranperda dapat diterima dan dipahami pada pemilihan Kepalan Desa mendatang. Kita berharap Perda ini cepat selesai sehingga kita bisa segera melakukan pemilihan kepala desa serentak, karena ada 17 kepala desa yang habis masa jabatannya dan digantikan tugasnya oleh beberapa Kepala OPD,” ungkapnya.

“Ranperda ini dibuat sebagai upaya menyela­raskan arah kebijakan pemilihan kepala Desa deng­an program unggulan pemerintah desa agar rencana pemilihan kepala desa berkualitas dan berinovasi menuju sumber daya unggul Indonesia maju, dan upaya dalam menekan ang­­ka penyebaran Covid-19 serta dapat membangkitkan ekonomi Kota Pariaman yang lebih baik lagi,” tutupnya. (efa)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional