Close

Rapat Paripurna Penyampaian LKPj Bupati Pessel 2021, DPRD Sampaikan 30 Rekomendasi

Ketua DPRD Pessel Ermizen menyerahkan rekomendasi DPRD terhadap LKPj bupati tahun anggaran 2021 kepada Bupati Rusmayul Anwar.

DEWAN Perwakilan Rak­yat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) gelar rapat paaripurna dengan mengusung agenda penyampaian rekomendasi DP­RD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun anggaran 2021.

Rapat Paripurna yang dihadiri Bupati Pessel Rusma Yul Anwar, Wakil Ketua DP­RD Pessel, Aprial Habbas, Sekkab Pessel, Mawardi Roska, Sekretaris Dewan (Sekwan) Ikhsan Busra, anggota DPRD Pessel dan Forkopimda itu, diselenggarakan di ruang rapat DPRD Pessel, Selasa (10/5).

Ketua DPRD Pessel Ermizen mengatakan, rekomendasi terhadap LKPj itu merupakan tindak lanjut atas penyampaian LKPJ 2021 yang dilakukan Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, pada tanggal 4 April 2022 lalu. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan DP­RD Pesisir Selatan, DPRD-PS/2020 tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati tahun anggaran 2021.

Serta berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah (PP) No.13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam hal itu dinyatakan kepala daerah menyampaikan LKPj kepada DPRD 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPj pemerintah daerah itu dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Pada forum yang terhormat ini dapat kami sampaikan bahwa LKPJ bupati tahun 2021 telah dilakukan pembahasan sesuai mekanisme di DPRD. Dalam hal ini DPRD juga telah melahirkan beberapa rekomendasi untuk dipedo­mani dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” kata Ermizen.

Disebutkan,  LKPj merupakan laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran.  “Dalam LKPj itu dimuat laporan capaian kinerja oleh pemerintah daerah yang dalam manifestasinya dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang selanjutnya dibahas DPRD untuk melahirkan beberapa rekomendasi paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima,” jelas Ermizen.

Dijelaskan, bahwa dalam me­lakukan pembahasan LKPj bupati tahun 2021, DPRD Pessel membentuk empat Panitia Khu­sus (Pansus) untuk mencermati target kinerja dan capaian kinerja program yang telah ditetapkan, serta ketaatan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda).

Sebagai konsekuensi dari aturan dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh masyarakat. Di mana memberikan landasan hubungan antara Bupati sebagai pelaksana fungsi Eksekutif dan DPRD sebagai pelaksana fungsi Legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ermizen  menambahkan, beberapa kritikan seperti dalam melakukan penempatan pejabat di lingkungan Pemkab Pessel yang yang tidak sesuai dengan kompetensi jabatan. Termasuk juga dalam melakukan pengangkatan kepala sekolah yang usianya sudah melewati 56 tahun.

“Mutasi, rotasi, dan promosi ASN yang dilaksanakan pemerintah daerah beberapa waktu belakangan ini, tidak mencerminkan lagi sistem pola karier PNS yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga penempatan pejabat tersebut terkesan merupakan jabatan politik karena personil yang dilantik adalah bagian dari kelompok atau tim sukses kepala daerah,” kata Ermizen.

Berdasarkan hal itu sehingga DPRD DPRD meminta agar dilakukan evaluasi dan kajian ulang terhadap penetapan dan rekrutmen serta asesmen terhadap calon ASN yang menempati atau menduduki jabatan sesuai dengan aturan perundang-undangan. “Ada sebanyak 30 rekomendasi DPRD berdasarkan LKPj Bupati Pessel yang disampaikan pada 4 April 2022 lalu untuk ditindaklanjuti dan dipedomani dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di masa datang. Rekomendasi DPRD terhadap LKPj ini merupakan evaluasi, masukan dan catatan penting atas kinerja bupati selama satu tahun,” ujar Ermizen.

Ditambahkannya bahwa Rekomendasi itu memiliki arti strategis dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang–undangan. “Untuk itu pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi tersebut agar pelaksanaan pemerintahan kedepan akan menjadi lebih baik,” ujar Ermizen. (adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top