Menu

Rapat Paripurna DPRD Bukittinggi Bahas 4 Ranperda

  Dibaca : 78 kali
Rapat Paripurna DPRD Bukittinggi Bahas 4 Ranperda
RAPAT—DPRD Bukittinggi melaksanakan rapat paripurna menyampaikan pandangan umum atas empat ranperda.

BUKITTINGGI,METRO–Enam fraksi yang ada di DPRD Kota Bukittinggi berikan pemandangan umum atas empat ranperda yang dihantarkan walikota kemarin. Pemandangan umum itu, disampaikan da­lam rapat paripurna, di Gedung DPRD Bukittinggi,Rabu (7/7).

Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, menjelaskan, paripurna kali ini memang disesuaikan dengan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mas­yara­kat (PPKM). Pembacaan pemandangan umum dipersingkat, sehingga tidak banyak memakan waktu.

“Kehadiran untuk rapat paripurna kali ini juga dibatasi sesuai aturan PPKM. Sejak pandemi dulu, juga sudah kita batasi, namun saat ini lebih dibatasi lagi. Undangan lebih dibatasi dan Anggota DPRD juga membacakan pemandangan fraksi secara ringkas. SKPD dan undangan lain, bisa mengikuti rapat pari­pur­na melalui zoom meeting,” ungkap Herman Sofyan.

Herman Sofyan me­lan­jut­­kan, empat ranperda yang dimaksud, rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026, pengelolaan pasar rakyat, perubahan kedelapan perda nomor 8 tahun 2010 tentang penambahan penyertaan modal daerah modal perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat serta ranperda pemanfaatan dan penggu­naan bagian jalan.

Fraksi Demokrat yang dibacakan Yontrimansyah, menyampaikan untuk ranperda RPJMD, gagasan dan konsep yang telah sampaikan sangat baik dan merupakan yang diharapkan oleh masyarakat kota Bukittinggi.

Namun demikian, konsep, gagasan serta pikiran dalam hal ini, perlu rasionalisasi dengan kondisi daerah dan masyarakat kota Bukittinggi yang seharusnya adalah perwujudan dari visi dan misi kepala daerah untuk direalisasikan secara maksimal.

Fraksi PAN yang dibacakan Hj Noni, menyampaikan, pihaknya mengharapkan adanya kesepahaman antara semua Anggota DPRD dengan pihak eksekutif tentang makna penyusunan perencanaan pembangunan strategi Kota Bukittinggi.

Fraksi PAN juga mengusulkan besaran gaji non PNS dinaikkan menjadi Rp 2,7 juta, Rp 2,6 juta dan Rp 2,4 juta, tergantung tahun pengangkatan.

Fraksi Nasdem-PKB yang dibacakan, Zulhamdi Nova Candra, menyampaikan sejumlah pertanyaan, diantaranya, bagaimana pandangan Walikota berkaitan dengan narasi visi yang dibangun berkaitan dengan keterbatasan waktu jabatan yang tidak sampai loma tahun anggaran.

Terkait ranperda pengelolaan pasar rakyat, fraksi Nasdem-PKB menyampaikan, masih ada pasar yang luput dan tidak disebtukan dalam hantaran walikota, seperti, Pasar Putih, Los Lambuang dan Pasar Aur Tajungkang.

Fraksi Gerindra yang dibacakan M Angga Alfarici, me­nyampaikan, terkait RPJMD, pemko dalam mencapai visi misi, perlu perencanaan strategis, arah kebijakan program pembangunan yang efektif efisien di tengah pandemi.

Fraksi Karya Pembangunan yang disampaikan, Syafril, menyampaikan pertanyaan tentang langkah indikator dalam bentuk kong­krit, sehingga dalam rumusan 7 misi hebat itu, menggambarkan twgak dan berdirinya filsafat ABS SBK. Selanjutnya, juga diminta penjelasan terkait seberapa jauh peran BPD Sumbar dalam pengentasan kemis­kinan dan peningkatan pe­re­konomian masyarakat.

Fraksi PKS yang disampaikan Ibra Yaser, menyampaikan pertanyaan tentang legal standing pemanfaatan suatu pasar rakyat akan dilakukan dalam bentuk sewa atau retribusi dan pasar mana saja di Bukittinggi yang akan diberlakukan sewa atau retribusi itu. (pry)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional