Menu

Rapat Bersama Gubernur Sumbar dan Forkopimda, Masyarakat Salingka Danau Maninjau, Sepakati Moratorium

  Dibaca : 54 kali
Rapat Bersama Gubernur Sumbar dan Forkopimda, Masyarakat Salingka Danau Maninjau, Sepakati Moratorium
RAPAT—Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dan Wagub, Audy Joinaldy bersama Forkopimda Sumbar rapat dengan kelompok asosiasi petani, nelayan KJA dan tokoh masyarakat Salingka Danau Maninjau, Sabtu (3/7) di Kota Bukittinggi.

BUKITTINGGI, METRO–Langkah maju mulai terwujud dari proses revi­ta­lisasi Danau Maninjau. Ada dua kesepakatan pe­n­ting diputuskan pada rapat kelompok asosiasi petani, nelayan keramba jaring apung (KJA) dan tokoh ma­syarakat Salingka Danau Maninjau bersama Forko­pimda Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

“Kesepakatan pe­rta­ma, tidak adanya lagi pe­nam­bahan moratorium pem­buatan KJA di Danau Maninjau Kabupaten A­gam,” ungkap Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansha­rullah usai rapat di Kota Bukittinggi,  Sabtu, (3/7).

Mahyeldi juga menga­takan, kesepakatan kedua, yakni, ada kesepakatan bersama untuk satu niat menjaga dan melestarian Danau Maninjau dari pen­cemaran.

Danau Maninjau meru­pakan potensi daerah yang merupakan kebanggaan masyarakat Sumatera Ba­rat. “Danau ini juga meru­pakan penumpang hidup masyarakat yang ada di sekitarnya, yang dahu­lunya daerah tertinggal, saat ini sudah lebih maju dan sejahtera,” ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi menegaskan pemerintah tidak akan me­ngambil kebijakan yang menyebabkan keseng­sara­an bagi masyarakat. Kare­nanya mencari solusi per­soalan pencemaran Danau Maninjau butuh kesepatan bersama masyarakat se­kitar, agar memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan selanjutnya.

“Kekuatan musya­wa­rah mufakat dalam menye­lesaikan persoalan pence­maran Danau Maninjau merupakan sebuah kekua­tan besar pemerintah dan masyarakat sekitarnya, untuk mencari yang terbaik demi sebuah kebaikan bagi keasrian kembali Danau Maninjau,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani, Nelayan KJA dan juga Tokoh Masya­rakat Salingka Danau Ma­nin­jau, Muklis Malik me­ngatakan, tidak ada niat untuk berhadapan dengan aparat dalam melihat per­soa­lan Danau Maninjau.

“Jangan ada salah me­nyalahkan antara peme­rin­tah dan masyarakat. Kita tahu dahulunya dae­rah sekitar Danau Manin­jau merupakan daerah mis­kin. Saat ini mereka men­dapatkan kehidupan lebih baik setelah adanya program KJA pemerintah sejak tahun 1992,” ungkapnya.

Mukhlis juga menga­takan, saat ini masyarakat amat resah dan gelisah dengan berbagai isu dari pemberitaan media dan komentar di medsos yang cukup ramai dibicarakan.

“Bagi kami ini sesuatu yang memalukan persoa­lan Danau Maninjau men­jadi sorotan banyak orang. Sementara mereka tidak tahu kondisi dampaknya kepada masyakat. Pence­maran danau itu tidak se­muanya berasal dari KJA, tetapi banyak hal. Ada sampah harian masya­rakat, ada dampak pes­tisida dari pertanian sekitar danau. Juga ada aktivitas PLTA Maninjau yang berpe­ngaruh besar terhadap kondisi danau,” ungkap­nya.

Muklis juga menam­bah­kan, duduk bersama masyarakat Danau Manin­jau dengan pemerintah sesuatu yang baik dalam mencari solusi penyele­saian pencemaran danau ini antara pemerintah de­ngan masyarakat.

“Kami masyarakat Sa­ling­ka Danau Maninjau juga memiliki niat baik agar Danau Maninjau tidak ter­cer­mar dan dapat kembali lestari sebagaimana sebe­lumnya. Kami berharap program yang dilakukan tranparan agar membawa keuntungan bagi ma­sya­rakat,” harapnya.(fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional